Hong Kong Resmi Cabut RUU Ekstradisi

HONG KONG - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam secara resmi mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memicu unjuk rasa disertai kerusuhan selama beberapa bulan terakhir.

Pengumuman yang ditayangkan secara langsung di televisi itu dilakukan Lam setelah laporan Reuters mengungkap bahwa China menolak usulan Lam sebelumnya untuk mencabut RUU tersebut. Lam juga menyatakan secara pribadi bahwa dia ingin mundur jika bisa melakukannya. Laporan Reuters itu berdasarkan rekaman audio yang bocor ke media.

“Kekerasan ini merusak pondasi masyarakat kita, terutama penegakan hukum,” kata Lam saat berpidato kemarin, dilansir Reuters.

Pencabutan RUU ekstradisi itu menjadi tuntutan utama demonstran setelah kota itu berada di tepi anarki karena pemerintah menolak memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Otoritas telah menahan lebih dari 1.000 demonstran. Masyarakat Hong Kong pun terpecah akibat perbedaan pendapat dalam isu tersebut. Banyak pihak khawatir dengan kebrutalan kepolisian dan jumlah demonstran yang ditahan mencapai 1.183 orang.

“Pemerintah akan secara resmi menarik RUU itu untuk sepenuhnya memenuhi kekhawatiran publik. Saya berjanji pemerintah akan secara serius menindaklanjuti rekomendasi laporan Dewan Komplain Kepolisian Independen (IPCC). Mulai bulan ini, saya dan para pejabat tinggi saya akan menemui masyarakat untuk memulai dialog langsung,” ujar Lam.

Dia menambahkan, “Kita harus mencari cara mengatasi ketidakpuasan dalam masyarakat dan mencari solusi.”

Unjuk rasa dimulai pada Maret tapi terus berlanjut pada Juni hingga sekarang. Tuntutan dalam unjuk rasa itu pun meluas untuk demokrasi penuh di Hong Kong.

RUU ekstradisi itu memungkinkan para terdakwa di Hong Kong dikirim ke pengadilan di daratan China yang dikontrol Partai Komunis. RUU itu dapat berlaku bagi siapa saja, termasuk warga asing yang berada di Hong Kong.

Meski Lam telah mengumumkan pencabutan resmi RUU itu namun banyak pihak menganggap tindakan pemerintah sudah sangat terlambat. “Ini tidak akan memuaskan para demonstran. Pada saat ini, orang akan mencari sesuatu yang bisa membuat mereka marah,” papar Boris Chen, 37, warga Hong Kong yang bekerja di sektor layanan keuangan.

Warga lainnya, Pearl, 69, menganggap unjuk rasa yang kini digelar di Hong Kong tidak lagi hanya tentang RUU ekstradisi itu. “Beberapa orang mungkin mengubah pikiran mereka, mungkin, tapi hanya minoritas. Beberapa orang hanya ingin menciptakan masalah dan mereka akan terus melakukannya,” ujar dia.

“Terlalu kecil, terlalu terlambat,” kata Joshua Wong, pemimpin unjuk rasa pro-demokrasi 2014 di halaman Facebooknya.

Indeks Hang Seng Hong Kong menguat 4% setelah laporan pencabutan RUU itu. Indeks properti juga naik setelah pengumuman pemerintah Hong Kong tersebut.

Empat permintaan demonstran lainnya adalah pencabutan kata “perusuh” terhadap para pengunjuk rasa, pembebasan semua demonstran yang ditahan, penyelidikan independen atas kebrutalan kepolisian dan hak warga Hong Kong untuk secara demokratis memilih pemimpin mereka sendiri.

Sementara itu, Chairman Cathay Pacific Airways John Slosar mengundurkan diri kemarin, kurang dari tiga pekan setelah pengunduran diri Chief Executive Officer (CEO) Rupert Hogg karena meningkatnya kecurigaan regulator China.

Maskapai asal Hong Kong itu pun menjadi korban korporat terbesar dari unjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong. Sebelumnya, China mendesak Cathay Pacific menghukum pegawai yang terlibat atau mendukung unjuk rasa di Hong Kong.

Slosar, 63, akan digantikan oleh Patrick Healy, eksekutif dan manajer Swire Pacific Ltd yang menjadi pemegang saham utama maskapai itu. “Saya pikir waktunya jelas sangat mengejutkan. Ini waktu yang sangat tidak nyaman bagi Cathay,” papar analis BOCOM Luya You mengomentari pengunduran diri Slosar.

Saham Cathay naik 7,2% kemarin saat media melaporkan RUU ekstradisi secara resmi dicabut oleh pemerintah Hong Kong. Dalam dokumen untuk bursa saham, Cathay menyatakan Slosar yang telah menjadi chairman sejak 2014 itu mengundurkan diri karena pensiun dan dia tidak tahu tentang perselisihan dengan Dewan Perusahaan.

Periode tiga tahun terakhir bagi Slosar di dewan akan berakhir pada Mei 2020 kecuali diperpanjang melalui voting pemegang saham, menurut dokumen pada regulator. (Syarifudin)