AS, Prancis dan Inggris Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Yaman
Rabu, 04 September 2019 - 09:04 WIB
AS, Prancis dan Inggris Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Yaman
A
A
A
JENEWA - PBB mengatakan Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis kemungkinan terlibat dalam kejahatan perang di Yaman. Ketiganya diketahui mempersenjatai dan memberikan dukungan intelijen serta logistik kepada koalisi pimpinan Arab Saudi yang membuat warga sipil kelaparan sebagai taktik perang.
Penyidik PBB merekomendasikan agar semua negara memberlakukan larangan penjualan senjata kepada pihak yang bertikai guna mencegah mereka digunakan untuk melakukan pelanggaran serius.
"Jelas bahwa pasokan senjata yang terus-menerus kepada pihak-pihak yang berkonflik sedang melanggengkan konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat Yaman," ucap seorang ahli di panel independen PBB, Melissa Parke, pada konferensi pers.
"Itulah sebabnya kami mendesak negara-negara anggota untuk tidak lagi memasok senjata kepada pihak-pihak yang terlibat konflik," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (4/9/2019).
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), pihak utama dalam koalisi yang berperang melawan kelompok Houthi yang dibantu Iran mengendalikan Ibu Kota Yaman, adalah dua pembeli terbesar senjata AS, Inggris, dan Prancis.
Laporan itu mengatakan: "Legalitas transfer senjata oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan Amerika Serikat lainnya masih dipertanyakan, dan merupakan subyek dari berbagai proses pengadilan domestik."
Laporan itu juga menuduh koalisi anti-Houthi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA membunuh warga sipil dalam serangan udara dan sengaja menolak setiap makanan yang ditujukan bagi mereka di negara yang menghadapi kelaparan. Sementara kelompok Houthi telah menembaki kota-kota, mengerahkan tentara anak-anak dan menggunakan pengepungan.
Ditemukan juga bahwa Tim Penilai Insiden Gabungan yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk mengkaji dugaan pelanggaran koalisi telah gagal meminta pertanggungjawaban kepada siapa pun atas setiap serangan yang membunuh warga sipil. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakberpihakan penyelidikannya.
"Dari satu hal kami cukup yakin - ada yang salah dalam proses penargetan (koalisi)," kata panelis Charles Garraway.
Para ahli juga menyusun daftar rahasia para tersangka penjahat perang. Para penyelidik menemukan potensi kejahatan di kedua sisi, sambil menyoroti peran yang dimainkan negara-negara Barat sebagai pendukung negara-negara Arab dan Iran dalam mendukung Houthi.
Ketua panel Kamel Jendoubi menolak untuk mengungkapkan rincian daftar tersangka. "Yang pasti adalah bahwa kami telah mengumpulkan cukup fakta dan kesaksian yang cukup yang akan memungkinkan untuk membawa orang-orang itu ke pengadilan di tahap selanjutnya," ujarnya.
"Tidak ada tangan bersih dalam pertempuran ini, dalam kontes ini," kata Garraway.
Laporan PBB itu mengatakan bahwa tim panel independennya telah mengirim daftar rahasia para tersangka kepada kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan internasional.
Lampirannya mencantumkan lebih dari 160 "aktor utama" di antara pejabat pemerintah Saudi, Emirat dan Yaman serta pejabat Houthi, meskipun dikatakan terpisah dari daftar tersangka.
Radhya Almutawakel, ketua kelompok independen hak asasi manusia Yaman Mwatana, menyambut baik temuan laporan ini.
"Ini mengirimkan pesan kepada para pihak untuk menghentikan perang dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban," katanya kepada Reuters.
Sedangkan John Fisher dari Human Rights Watch meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang membuka sesi tiga minggu pada hari Senin mendatang, untuk memperkuat mandat panel dan menyediakan sumber daya untuk menyimpan bukti, mengidentifikasi pelaku dan menganalisis struktur komando.
Penyidik PBB merekomendasikan agar semua negara memberlakukan larangan penjualan senjata kepada pihak yang bertikai guna mencegah mereka digunakan untuk melakukan pelanggaran serius.
"Jelas bahwa pasokan senjata yang terus-menerus kepada pihak-pihak yang berkonflik sedang melanggengkan konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat Yaman," ucap seorang ahli di panel independen PBB, Melissa Parke, pada konferensi pers.
"Itulah sebabnya kami mendesak negara-negara anggota untuk tidak lagi memasok senjata kepada pihak-pihak yang terlibat konflik," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (4/9/2019).
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), pihak utama dalam koalisi yang berperang melawan kelompok Houthi yang dibantu Iran mengendalikan Ibu Kota Yaman, adalah dua pembeli terbesar senjata AS, Inggris, dan Prancis.
Laporan itu mengatakan: "Legalitas transfer senjata oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan Amerika Serikat lainnya masih dipertanyakan, dan merupakan subyek dari berbagai proses pengadilan domestik."
Laporan itu juga menuduh koalisi anti-Houthi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA membunuh warga sipil dalam serangan udara dan sengaja menolak setiap makanan yang ditujukan bagi mereka di negara yang menghadapi kelaparan. Sementara kelompok Houthi telah menembaki kota-kota, mengerahkan tentara anak-anak dan menggunakan pengepungan.
Ditemukan juga bahwa Tim Penilai Insiden Gabungan yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk mengkaji dugaan pelanggaran koalisi telah gagal meminta pertanggungjawaban kepada siapa pun atas setiap serangan yang membunuh warga sipil. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakberpihakan penyelidikannya.
"Dari satu hal kami cukup yakin - ada yang salah dalam proses penargetan (koalisi)," kata panelis Charles Garraway.
Para ahli juga menyusun daftar rahasia para tersangka penjahat perang. Para penyelidik menemukan potensi kejahatan di kedua sisi, sambil menyoroti peran yang dimainkan negara-negara Barat sebagai pendukung negara-negara Arab dan Iran dalam mendukung Houthi.
Ketua panel Kamel Jendoubi menolak untuk mengungkapkan rincian daftar tersangka. "Yang pasti adalah bahwa kami telah mengumpulkan cukup fakta dan kesaksian yang cukup yang akan memungkinkan untuk membawa orang-orang itu ke pengadilan di tahap selanjutnya," ujarnya.
"Tidak ada tangan bersih dalam pertempuran ini, dalam kontes ini," kata Garraway.
Laporan PBB itu mengatakan bahwa tim panel independennya telah mengirim daftar rahasia para tersangka kepada kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan internasional.
Lampirannya mencantumkan lebih dari 160 "aktor utama" di antara pejabat pemerintah Saudi, Emirat dan Yaman serta pejabat Houthi, meskipun dikatakan terpisah dari daftar tersangka.
Radhya Almutawakel, ketua kelompok independen hak asasi manusia Yaman Mwatana, menyambut baik temuan laporan ini.
"Ini mengirimkan pesan kepada para pihak untuk menghentikan perang dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban," katanya kepada Reuters.
Sedangkan John Fisher dari Human Rights Watch meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang membuka sesi tiga minggu pada hari Senin mendatang, untuk memperkuat mandat panel dan menyediakan sumber daya untuk menyimpan bukti, mengidentifikasi pelaku dan menganalisis struktur komando.
(ian)
