AS Segera Cabut Penetapan Houthi Yaman sebagai Kelompok Teroris
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan mencabut sebutan teroris untuk gerakan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan di negara itu.
Langkah pemerintahan Presiden AS Joe Biden itu mencabut salah satu keputusan menit terakhir pemerintahan Donald Trump.
Pencabutan itu dikonfirmasi seorang pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.
Kabar ini muncul sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.
Lihat infografis: Perusahaan China Bangun Kota di Depan Pintu Australia
Selama ini perang di Yaman dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran. Perang di Yaman telah menewaskan banyak warga sipil di negara tersebut.
Lihat video: Masuk Masjidil Haram Pakai Barcode, Jamaah Umrah Diberi Waktu 3 Jam
“Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penetapan menit-menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan dianggap dapat mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia,” papar pejabat Deplu itu.
Langkah pemerintahan Presiden AS Joe Biden itu mencabut salah satu keputusan menit terakhir pemerintahan Donald Trump.
Pencabutan itu dikonfirmasi seorang pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.
Kabar ini muncul sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.
Lihat infografis: Perusahaan China Bangun Kota di Depan Pintu Australia
Selama ini perang di Yaman dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran. Perang di Yaman telah menewaskan banyak warga sipil di negara tersebut.
Lihat video: Masuk Masjidil Haram Pakai Barcode, Jamaah Umrah Diberi Waktu 3 Jam
“Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penetapan menit-menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan dianggap dapat mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia,” papar pejabat Deplu itu.