Iran Ngadu ke Sekjen PBB Soal Sanksi AS
Rabu, 07 Agustus 2019 - 09:19 WIB
Iran Ngadu ke Sekjen PBB Soal Sanksi AS
A
A
A
NEW YORK - Iran meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menekan Amerika Serikat (AS) setelah negara itu memberlakukan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Iran menggambarkan langkah itu sebagai "preseden berbahaya."
Lewat sepucuk surat kepada Guterres, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menuduh AS melakukan pelanggaran yang sangat kasar terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk perilaku AS.
"Memaksa negara untuk mematuhi tuntutan ilegal Amerika Serikat mengancam multilateralisme, sebagai dasar hubungan internasional, dan menetapkan preseden yang berbahaya, membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita untuk memecah belah, bukan menyatukan, negara," tulisnya seperti dikutip dari VOA, Rabu (7/8/2019).
Ravanchi meminta Guterres untuk berperan aktif untuk menjaga integritas PBB sesuai tanggung jawabnya untuk melawan apa yang disebutnya sebagai tren yang berbahaya.
"Pengenaan sanksi ilegal terhadap Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan Negara," kata Ravanchi.
Namun, tidak jelas apa yang bisa dilakukan Guterres dalam menanggapi permintaan Iran. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menolak mengomentari surat itu.
Sebelumnya ketika ditanya tentang sanksi AS terhadap Zarif, Guterres mengatakan: "Ketika saya meminta pengekangan maksimum, saya meminta pengekangan maksimum di semua tingkatan."
Ketegangan AS-Iran memburuk sejak Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian internasional 2015 untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan bantuan sanksi pada tahun lalu. Zarif adalah tokoh penting dalam lahirnya perjanjian nuklir ini.
Sanksi yang dikenakan AS pada Zarif minggu lalu akan memblokir properti atau kepentingan apa pun yang dimilikinya di Amerika Serikat. Namun Zarif menanggapi santai sanksi tersebut dengan mengatakan ia tidak memiliki properti atau kepentingan apa pun di AS. (Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran )
AS juga memberlakukan pembatasan perjalanan yang sangat ketat pada Zarif ketika ia mengunjungi New York bulan lalu untuk berbicara pada pertemuan di PBB. Dia hanya dapat melakukan perjalanan antara PBB, misi Iran di PBB, kediaman duta besar Iran di AS dan bandara John F. Kennedy.
Sanksi terhadap Zarif diberlakukan dua minggu setelah dia mengunjungi New York. Zarif memposting di Twitter pada hari Senin bahwa ia percaya Amerika Serikat tidak tertarik dalam pembicaraan dengan Teheran dan sebaliknya menginginkan Iran untuk patuh. (Baca juga: Menlu Iran Mengaku Disanksi AS karena Ogah Sambangi Gedung Putih )
Lewat sepucuk surat kepada Guterres, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menuduh AS melakukan pelanggaran yang sangat kasar terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk perilaku AS.
"Memaksa negara untuk mematuhi tuntutan ilegal Amerika Serikat mengancam multilateralisme, sebagai dasar hubungan internasional, dan menetapkan preseden yang berbahaya, membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita untuk memecah belah, bukan menyatukan, negara," tulisnya seperti dikutip dari VOA, Rabu (7/8/2019).
Ravanchi meminta Guterres untuk berperan aktif untuk menjaga integritas PBB sesuai tanggung jawabnya untuk melawan apa yang disebutnya sebagai tren yang berbahaya.
"Pengenaan sanksi ilegal terhadap Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan Negara," kata Ravanchi.
Namun, tidak jelas apa yang bisa dilakukan Guterres dalam menanggapi permintaan Iran. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menolak mengomentari surat itu.
Sebelumnya ketika ditanya tentang sanksi AS terhadap Zarif, Guterres mengatakan: "Ketika saya meminta pengekangan maksimum, saya meminta pengekangan maksimum di semua tingkatan."
Ketegangan AS-Iran memburuk sejak Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian internasional 2015 untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan bantuan sanksi pada tahun lalu. Zarif adalah tokoh penting dalam lahirnya perjanjian nuklir ini.
Sanksi yang dikenakan AS pada Zarif minggu lalu akan memblokir properti atau kepentingan apa pun yang dimilikinya di Amerika Serikat. Namun Zarif menanggapi santai sanksi tersebut dengan mengatakan ia tidak memiliki properti atau kepentingan apa pun di AS. (Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran )
AS juga memberlakukan pembatasan perjalanan yang sangat ketat pada Zarif ketika ia mengunjungi New York bulan lalu untuk berbicara pada pertemuan di PBB. Dia hanya dapat melakukan perjalanan antara PBB, misi Iran di PBB, kediaman duta besar Iran di AS dan bandara John F. Kennedy.
Sanksi terhadap Zarif diberlakukan dua minggu setelah dia mengunjungi New York. Zarif memposting di Twitter pada hari Senin bahwa ia percaya Amerika Serikat tidak tertarik dalam pembicaraan dengan Teheran dan sebaliknya menginginkan Iran untuk patuh. (Baca juga: Menlu Iran Mengaku Disanksi AS karena Ogah Sambangi Gedung Putih )
(ian)
