Menlu Iran Mengaku Disanksi AS karena Ogah Sambangi Gedung Putih

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa ia dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) setelah menolak untuk mengunjungi Gedung Putih untuk dialog pada awal Juli lalu. Pangakuan itu diutarakannya melalui akun Twitternya.

Dalam pernyataannya, Zarif mengatakan sanksi terhadapnya adalah contoh taktik AS yang ditujukan agar Iran menyerah.

"Contoh taktik AS: Mengancam akan menunjuk seseorang dalam dua minggu kecuali dia menerima undangan Anda untuk mengobrol di Oval Office," katanya.

"Sementara @realdonaldtrump mungkin menginginkan foto yang tercetak, AS tidak tertarik pada pembicaraan; alih-alih kepatuhan Iran. Itu tidak akan pernah terjadi," imbuh Zarif.

Seperti diwartakan sebelumnya, majalah New Yorker menurunkan laporan yang menyatakan bahwa Presiden Donald Trump pada bulan lalu mengundang Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif ke Gedung Putih di tengah ketegangan antara kedua negara.

"Undangan, yang disampaikan oleh Senator Rand Paul dengan izin dari presiden, ditolak untuk saat ini," The New Yorker melaporkan.

"Rand telah bekerja selama berminggu-minggu untuk mengatur pertemuan dengan Zarif dan pada 15 Juli berunding dengannya di New York, menyampaikan undangan dari Trump agar dia datang ke Gedung Putih," tulis The New Yorker. (Baca juga: Trump Undang Menteri Luar Negeri Iran ke Gedung Putih )

Sanksi terhadap Zarif diumumkan oleh Pemerintahan Trump pekan lalu. Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menjatuhkan sanksi pada Zarif karena dia bertindak atau mengaku bertindak untuk atau atas nama, secara langsung atau tidak langsung, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (6/8/2019). (Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran )

Sanksi tersebut bertujuan untuk membekukan semua aset Zarif yang ada di AS dan melarang semua orang atau badan AS mana pun untuk berurusan dengannya.

Peningkatan ketegangan antara kedua negara dimulai pada 8 Mei 2018, ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015, juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Washington kemudian menjatuhkan sanksi terhadap hampir semua sektor ekonomi utama Iran. Washington bersumpah untuk mendorong ekspor minyak Iran ke titik nol dan menuntut agar negara-negara lain menghentikan semua pembelian minyak dari Iran.