Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan Memanas
Minggu, 04 Agustus 2019 - 08:07 WIB
Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan Memanas
A
A
A
SEOUL - Kondisi pasar Asia kian tak menentu. Setelah melesu akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, kini Asia dihadapkan pada konflik dagang antara Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Hubungan negara dengan ekonomi terbesar kedua dan keempat di Asia itu memasuki titik terendah.
Jepang akan mencabut Korsel dari daftar putih atau daftar mitra dagang tepercaya. Perusahaan asal Korsel yang bergerak di bidang pembuatan layar OLED, televisi, dan semikonduktor akan kehilangan pasokan komponen dan material dari Jepang. Keputusan itu dikeluarkan sebulan setelah Korsel dikenai sanksi.
“Beberapa produk yang dicabut Jepang akan menjadi sebuah masalah bagi Korsel, terutama produk yang dimonopoli perusahaan Jepang,” ujar Yoon Joon-won dari HDC Asset Management, dikutip Japan Today. “Samsung tidak akan bangkrut. Tapi, dampaknya akan dapat dirasakan cukup besar bagi para investor,” ucapnya.
Ketegangan ini awalnya dipicu kritikan Korsel terhadap Jepang terkait kompensasi korban Perang 1910-45. Dua perusahaan teknologi raksasa Korsel, Samsung Electronics Co dan SK Hynix Inc, memikul beban dan dampak besar akibat sanksi ekspor dari Jepang. Saham Samsung jatuh sebesar 2%, sedangkan SK Hynix 3%.
Di sisi lain, perusahaan kecil Korsel akan diuntungkan. Menurut pengamat Kim Kyung-min dari Hana Financial Investment, ketegangan ini yang disertai tuntutan pasar yang tetap tinggi akan menekan korporasi raksasa Korsel untuk meningkatkan transaksi dengan firma lokal sekalipun hubungan kembali pulih.
Bagaimanapun, menurut SK Securities, sebagian besar dari 20 barang teratas yang diperlukan industri teknologi Korsel, mulai dari baja, plastik, hingga bahan kimia, sangat bergantung pada Jepang. Kecemasan besar lain yang akan dihadapi Korsel ialah kekurangan komponen pembuatan peralatan elektronik.
“Masalahnya ialah mayoritas komponen dan material yang kami perlukan sangat bergantung pada Jepang. Sebaliknya, produk Korsel yang diimpor ke Jepang tidak begitu memiliki nilai tambah atau sangat krusial,” kata Kim Hyo-jin dari SK Securities. Dampaknya juga diyakini akan menyebar ke sektor industri yang lain.
Korsel bukan hanya tertekan sanksi dari Jepang, tapi juga terdampak perang dagang antara AS dan China. Ekonomi Korsel yang bergantung pada ekspor elektronik mengalami penurunan selama delapan bulan terakhir. Sebabnya, penawaran dari China menurun tajam hingga menyebabkan harga jatuh miring.
Pembalasan
Korsel langsung melakukan pembalasan dengan mencabut Jepang dari daftar putih. Presiden Korsel Moon Jae-in menyebut Jepang egois. Pemerintah Korsel juga sedang mengkaji untuk menghentikan pembagian informasi militer dengan Jepang, sebuah elemen kunci kerja sama keamanan antara dua negara.
“Pemerintah Jepang harus bertanggung jawab karena membuat situasi memburuk setelah mengabaikan Pemerintah Korsel dan masyarakat internasional untuk menyelesaikan isu ini secara diplomatis,” kata Jae-in, dilansir Korea Times. “Saya memperingatkan Pemerintah Jepang akan sepenuhnya menanggung akibatnya,” imbuhnya.
Perdana Menteri (PM) Korsel Lee Nak-yon juga angkat bicara. Dia mengatakan Jepang melewati batas. Menurut Nak-yon, sengketa ini akan mengorbankan hubungan antara Korsel dan Jepang, perdagangan bebas internasional, kerja sama ekonomi antarnegara ketergantungan, dan merusak aliansi militer dua negara.
Amerika Serikat (AS) merekomendasikan Jepang dan Korsel mencari solusi kreatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami siap memfasilitasi dialog antara dua negara sahabat kami,” ujar pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya. Menlu AS Mike Pompeo juga mendesak digelar pertemuan trilateral.
Jepang akan mencabut Korsel dari daftar putih atau daftar mitra dagang tepercaya. Perusahaan asal Korsel yang bergerak di bidang pembuatan layar OLED, televisi, dan semikonduktor akan kehilangan pasokan komponen dan material dari Jepang. Keputusan itu dikeluarkan sebulan setelah Korsel dikenai sanksi.
“Beberapa produk yang dicabut Jepang akan menjadi sebuah masalah bagi Korsel, terutama produk yang dimonopoli perusahaan Jepang,” ujar Yoon Joon-won dari HDC Asset Management, dikutip Japan Today. “Samsung tidak akan bangkrut. Tapi, dampaknya akan dapat dirasakan cukup besar bagi para investor,” ucapnya.
Ketegangan ini awalnya dipicu kritikan Korsel terhadap Jepang terkait kompensasi korban Perang 1910-45. Dua perusahaan teknologi raksasa Korsel, Samsung Electronics Co dan SK Hynix Inc, memikul beban dan dampak besar akibat sanksi ekspor dari Jepang. Saham Samsung jatuh sebesar 2%, sedangkan SK Hynix 3%.
Di sisi lain, perusahaan kecil Korsel akan diuntungkan. Menurut pengamat Kim Kyung-min dari Hana Financial Investment, ketegangan ini yang disertai tuntutan pasar yang tetap tinggi akan menekan korporasi raksasa Korsel untuk meningkatkan transaksi dengan firma lokal sekalipun hubungan kembali pulih.
Bagaimanapun, menurut SK Securities, sebagian besar dari 20 barang teratas yang diperlukan industri teknologi Korsel, mulai dari baja, plastik, hingga bahan kimia, sangat bergantung pada Jepang. Kecemasan besar lain yang akan dihadapi Korsel ialah kekurangan komponen pembuatan peralatan elektronik.
“Masalahnya ialah mayoritas komponen dan material yang kami perlukan sangat bergantung pada Jepang. Sebaliknya, produk Korsel yang diimpor ke Jepang tidak begitu memiliki nilai tambah atau sangat krusial,” kata Kim Hyo-jin dari SK Securities. Dampaknya juga diyakini akan menyebar ke sektor industri yang lain.
Korsel bukan hanya tertekan sanksi dari Jepang, tapi juga terdampak perang dagang antara AS dan China. Ekonomi Korsel yang bergantung pada ekspor elektronik mengalami penurunan selama delapan bulan terakhir. Sebabnya, penawaran dari China menurun tajam hingga menyebabkan harga jatuh miring.
Pembalasan
Korsel langsung melakukan pembalasan dengan mencabut Jepang dari daftar putih. Presiden Korsel Moon Jae-in menyebut Jepang egois. Pemerintah Korsel juga sedang mengkaji untuk menghentikan pembagian informasi militer dengan Jepang, sebuah elemen kunci kerja sama keamanan antara dua negara.
“Pemerintah Jepang harus bertanggung jawab karena membuat situasi memburuk setelah mengabaikan Pemerintah Korsel dan masyarakat internasional untuk menyelesaikan isu ini secara diplomatis,” kata Jae-in, dilansir Korea Times. “Saya memperingatkan Pemerintah Jepang akan sepenuhnya menanggung akibatnya,” imbuhnya.
Perdana Menteri (PM) Korsel Lee Nak-yon juga angkat bicara. Dia mengatakan Jepang melewati batas. Menurut Nak-yon, sengketa ini akan mengorbankan hubungan antara Korsel dan Jepang, perdagangan bebas internasional, kerja sama ekonomi antarnegara ketergantungan, dan merusak aliansi militer dua negara.
Amerika Serikat (AS) merekomendasikan Jepang dan Korsel mencari solusi kreatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami siap memfasilitasi dialog antara dua negara sahabat kami,” ujar pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya. Menlu AS Mike Pompeo juga mendesak digelar pertemuan trilateral.
(don)
