Senator AS Usik Masalah Pengganggu Program Jet Tempur F-35

Jum'at, 02 Agustus 2019 - 17:37 WIB
Senator AS Usik Masalah...
Senator AS Usik Masalah Pengganggu Program Jet Tempur F-35
A A A
WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) Chuck Grassley bertanya kepada Menteri Pertahanan Mark Esper tentang pembengkakan biaya dan masalah teknis yang telah mengganggu program pesawat jet tempur siluman F-35.

Laporan inspektur jenderal Pentagon pada Maret dan Juni mengatakan Departemen Pertahanan atau Pentagon gagal menyimpan catatan yang memadai mengenai biaya program pesawat tempur siluman F-35 dan memasang komponen-komponen yang tidak siap untuk digunakan.

Kekurangan ini, kata Grassley dalam suratnya kepada Esper, telah mengakibatkan "pemborosan keuangan dan penundaan lebih jauh terhadap kesiapan misi" dari pesawat. "Serta berpotensi membahayakan kehidupan pilot yang menerbangkan F-35," katanya, dikutip Reuters, Jumat (2/8/2019).

Kantor Program Gabungan Pentagon, yang mengelola program F-35, tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan wartawan.

Lockheed Martin Corp, kontraktor utama untuk program tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya berharap untuk bermitra dengan Kantor Program Gabungan ketika Pentagon menyesuaikan prosedur untuk menangani laporan.

Lockheed juga mengaku mengelola semua catatan properti pemerintah sesuai dengan kontraknya.

Menurut laporan inspektur jenderal Pentagon pada Juni lalu mengatakan komponen-komponen Lockheed yang dipasang oleh Pentagon tidak siap untuk instalasi karena mereka tidak memiliki catatan elektronik. Karyawan Departemen Pertahanan malah beralih ke menyimpan catatan manual.

"Memasang komponen meningkatkan waktu terbang pesawat siap misi, dan pada gilirannya menggelembungkan biaya insentif yang dibayarkan kepada Lockheed oleh Departemen Pertahanan untuk jam terbang siap misi," bunyi laporan inspektur tersebut yang dikutip Grassley.

"Kantor Program Gabungan tahu tentang masalah ini, tetapi tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menyelesaikannya," lanjut Grassley.

Laporan inspektur pada bulan Maret juga menemukan bahwa Pentagon tidak tahu nilai sebenarnya dari properti F-35 yang dibeli pemerintah karena gagal mempertahankan catatan independen dan meninggalkan Lockheed dan subkontraktornya dengan satu-satunya catatan properti, yang dihargai oleh Lockheed USD2,1 miliar.

Masih menurut laporan tersebut, Departemen Pertahanan tidak memiliki mekanisme untuk memverifikasi catatan Lockheed.

"Selama masalah ini tetap ada, mereka akan melanjutkan pendarahan uang dari program dan mengancam kesiapan dan keselamatan pesawat," imbuh Grassley dalam suratnya.
(mas)
Berita Terkait
Jet F-15 Pelindung Trump...
Jet F-15 Pelindung Trump Mendarat Darurat dengan Badan Pesawatnya
Trump: Turki Produksi...
Trump: Turki Produksi Bagian Badan Utama Jet Tempur F-35
Donald Trump Buka Jalan...
Donald Trump Buka Jalan AS Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India
Mesin Bermasalah, Show...
Mesin Bermasalah, Show Udara Jet Tempur Siluman F-35 AS Dibatalkan
Netanyahu Melobi AS...
Netanyahu Melobi AS agar Tidak Jual Jet Tempur F-35 ke Turki
Negara Misterius Beli...
Negara Misterius Beli Jet Tempur Siluman F-35 AS Rp698 Miliar
Berita Terkini
Pria Ini Ngebut dengan...
Pria Ini Ngebut dengan Tesla dan Tabrak Mati 3 Orang Sekeluarga, lalu Tertawa
6 menit yang lalu
Amerika Serikat Unjuk...
Amerika Serikat Unjuk Kekuatan Nuklir di Tengah Ketegangan Dunia
30 menit yang lalu
Langka, Houthi Tembakkan...
Langka, Houthi Tembakkan Rudal ke Israel Utara Meski AS Terus Gempur Yaman
45 menit yang lalu
Xi Jinping Tancap Gas,...
Xi Jinping Tancap Gas, Amerika Ketinggalan Jauh: Ini 4 Jurus Strategis China yang Bikin Waswas AS
59 menit yang lalu
Mengapa Vatikan Baru...
Mengapa Vatikan Baru Umumkan Berita Duka 2 Jam setelah Paus Fransiskus Wafat?
1 jam yang lalu
7 Fakta Imam Masjidilharam...
7 Fakta Imam Masjidilharam As Sudais, Sosok yang Buat Pernyataan Kontroversial soal Gaza
1 jam yang lalu
Infografis
Indonesia Ingin Gabung...
Indonesia Ingin Gabung Proyek Jet Tempur Generasi Ke-5 Turki
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved