Kandidat PM Inggris Boris Johnson Tak Sudi Dukung AS Gempur Iran
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:33 WIB
Kandidat PM Inggris Boris Johnson Tak Sudi Dukung AS Gempur Iran
A
A
A
LONDON - Boris Johnson, kandidat utama untuk perdana menteri (PM) Inggris pengganti Theresa May, mengaku tidak akan mendukung Amerika Serikat (AS) jika mengambil tindakan militer terhadap Iran.
"Apabila saya akan menjadi perdana menteri sekarang, akankah saya mendukung aksi militer melawan Iran? Maka jawabannya adalah tidak," kata Johnson dalam debat kepemimpinan dengan pesaingnya Jeremy Hunt yang saat ini menjabat sebagai menteri luar negeri.
Ketegangan AS-Iran telah meningkat sejak Presiden AS Donald Trump memutuskan pada tahun lalu untuk menarik Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) itu memerintahkan Iran mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang sudah menghancurkan ekonomi Teheran.
Hunt mengatakan dia tidak berpikir Amerika Serikat mencari perang dengan Iran, atau Teheran mencari perang dengan Washington.
"Risiko yang kita miliki adalah sesuatu yang berbeda, yang merupakan perang yang tidak disengaja, karena sesuatu terjadi dalam situasi yang sangat tegang dan bergejolak," kata Hunt.
Negara-negara Eropa yang meneken kesepakatan nuklir Iran 2015 masih berusaha menyelamatkan pakta tersebut yang diambang runtuh akibat tindakan sepihak AS.
Sebanyak 28 menteri luar negeri Uni Eropa bersikeras bahwa tindakan Iran baru-baru ini yang memperkaya uranium melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh kesepakatan tersebut adalah tindakan yang disesalkan. Namun, tindakan itu dianggap tidak serta merta sebagai pelanggaran mutlak terhadap kesepakatan nuklir 2015.
"Kami mencatat bahwa secara teknis semua langkah yang telah diambil, dan bahwa kami menyesalkan. Jadi kami berharap dan kami mengundang Iran untuk membalikkan langkah-langkah itu," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, seperti dikutip ABC, Selasa (16/7/2019).
"Penyimpangan tidak cukup signifikan untuk berpikir bahwa Iran telah secara definitif melanggar perjanjian," ujar Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell, yang bersiap menggantikan Mogherini pada musim gugur ini.
Uni Eropa saat ini memiliki beberapa langkah langsung untuk mengimbangi sanksi ekonomi AS terhadap Teheran yang telah melumpuhkan ekonomi negara itu.
Blok Eropa itu juga menghadapi ancaman AS, yakni penargetan terhadap perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang berusaha berdagang dengan Iran.
Sementara itu, China mengatakan bahwa tekanan AS adalah penyebab utama perkembangan terakhir dari nasib kesepakatan nuklri Iran 2015. Beijing menyerukan pemerintah Trump untuk turun tangan.
"Lebih baik bagi orang yang membuat masalah untuk memperbaikinya," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.
"Apabila saya akan menjadi perdana menteri sekarang, akankah saya mendukung aksi militer melawan Iran? Maka jawabannya adalah tidak," kata Johnson dalam debat kepemimpinan dengan pesaingnya Jeremy Hunt yang saat ini menjabat sebagai menteri luar negeri.
Ketegangan AS-Iran telah meningkat sejak Presiden AS Donald Trump memutuskan pada tahun lalu untuk menarik Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) itu memerintahkan Iran mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang sudah menghancurkan ekonomi Teheran.
Hunt mengatakan dia tidak berpikir Amerika Serikat mencari perang dengan Iran, atau Teheran mencari perang dengan Washington.
"Risiko yang kita miliki adalah sesuatu yang berbeda, yang merupakan perang yang tidak disengaja, karena sesuatu terjadi dalam situasi yang sangat tegang dan bergejolak," kata Hunt.
Negara-negara Eropa yang meneken kesepakatan nuklir Iran 2015 masih berusaha menyelamatkan pakta tersebut yang diambang runtuh akibat tindakan sepihak AS.
Sebanyak 28 menteri luar negeri Uni Eropa bersikeras bahwa tindakan Iran baru-baru ini yang memperkaya uranium melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh kesepakatan tersebut adalah tindakan yang disesalkan. Namun, tindakan itu dianggap tidak serta merta sebagai pelanggaran mutlak terhadap kesepakatan nuklir 2015.
"Kami mencatat bahwa secara teknis semua langkah yang telah diambil, dan bahwa kami menyesalkan. Jadi kami berharap dan kami mengundang Iran untuk membalikkan langkah-langkah itu," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, seperti dikutip ABC, Selasa (16/7/2019).
"Penyimpangan tidak cukup signifikan untuk berpikir bahwa Iran telah secara definitif melanggar perjanjian," ujar Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell, yang bersiap menggantikan Mogherini pada musim gugur ini.
Uni Eropa saat ini memiliki beberapa langkah langsung untuk mengimbangi sanksi ekonomi AS terhadap Teheran yang telah melumpuhkan ekonomi negara itu.
Blok Eropa itu juga menghadapi ancaman AS, yakni penargetan terhadap perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang berusaha berdagang dengan Iran.
Sementara itu, China mengatakan bahwa tekanan AS adalah penyebab utama perkembangan terakhir dari nasib kesepakatan nuklri Iran 2015. Beijing menyerukan pemerintah Trump untuk turun tangan.
"Lebih baik bagi orang yang membuat masalah untuk memperbaikinya," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.
(mas)
