Pertama Kalinya, AS Sanksi Anggota Parlemen Hizbullah
Rabu, 10 Juli 2019 - 08:03 WIB
Pertama Kalinya, AS Sanksi Anggota Parlemen Hizbullah
A
A
A
WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menempatkan dua anggota parlemen Lebanon yang berasal dari kelompok Hizbullah dalam daftar sanksi. Ini pertama kalinya Washington membidik politisi terpilih dari kelompok yang bersekutu dengan Iran.
Amin Sherri dan Muhammad Hasan Raad anggota parlemen Lebanon masuk ke dalam daftar hitam terkait dengan aksi teror. Departemen Keuangan AS mengatakan Hizbullah menggunakan kekuatan parlementernya untuk memajukan kegiatan yang diduga sebagai aksi kekerasan.
Sosok lain yang juga masuk dalam daftar hitam adalah Wafiq Safa, seorang pejabat tinggi Hizbullah yang mempunyai kedekatan dengan pemimpin kelompok itu Hassan Nasrallah.
Raad (64) adalah kepala blok parlemen partai dan anggota parlemen sejak 1992. Sementara Sherri (62) adalah veteran 17 tahun Hizbullah di parlemen yang mewakili Beirut.
Safa, kata Departemen Keuangan AS, mempertahankan hubungan kelompok itu dengan para pemodal dan diduga membantu mengatur penyelundupan senjata dan obat-obatan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS menargetkan tiga pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi Hizbullah dan membantu rezim Iran melancarkan fitnah dalam upaya untuk melemahkan kedaulatan Lebanon.
"Perbedaan apa pun antara sayap politik dan militer Hizbullah adalah buatan," katanya.
"Kami meminta sekutu dan mitra kami untuk menunjuk Hizbullah secara keseluruhan sebagai organisasi teroris," imbuhnya seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu (10/7/2019).
Pompeo mengaitkan tindakan itu dengan kampanye tekanan maksimum AS terhadap Iran dan proksinya di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, yang secara resmi disebut Washington sebagai kelompok teroris.
Ini adalah pertama kalinya Departemen Keuangan AS menempatkan anggota parlemen Hizbullah dalam daftar hitamnya. Keputusan ini melarang individu dan dunia bisnis AS dengan cabangnya, termasuk bank internasional terkemuka, melakukan bisnis dengan mereka yang terkena sanksi.
Dengan dukungan pemilih dari kelompok Syiah Libanon, Hizbullah memenangkan 13 kursi dari 128 dalam pemilihan umum pada 6 Mei 2018.
Kelompok ini akhirnya bergabung dengan pemerintahan koalisi yang dibentuk pada 31 Januari 2019 dan mendapatkan dua kursi kementerian.
Tetapi Washington mengatakan tidak akan menganggap kegiatan politik dan milisi kelompok itu terpisah satu sama lain.
"Kami percaya, inilah saatnya bagi negara-negara lain di seluruh dunia untuk mengakui bahwa tidak ada perbedaan antara sayap politik dan militer Hizbullah," kata pejabat senior pemerintah AS itu.
"Untuk setiap anggota Hizbullah yang mempertimbangkan mencalonkan diri untuk jabatan, ketahuilah bahwa Anda tidak akan dapat bersembunyi di balik kedok kantor politik," imbuhnya.
Sanksi terbaru membuat jumlah individu dan entitas Hizbullah yang masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS sejak 2017 menjadi 50.
Mereka termasuk bankir dan pengusaha yang menurut Washington terlibat dalam kegiatan bisnis Hizbullah di seluruh dunia, yang diduga termasuk perdagangan narkotika dan senjata api.
Sanksi tersebut ditujukan terutama pada perusahaan dan individu yang membantu kelompok itu memindahkan uang ke seluruh Timur Tengah.
Pompeo mengatakan tekanan AS pada Iran dan Hizbullah berdampak pada operasi kelompok Libanon.
"Sebagai hasilnya, organisasi teroris yang ditunjuk ini telah dipaksa untuk mengambil langkah-langkah penghematan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, pada bulan Maret 2019, untuk pertama kalinya, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengajukan permohonan publik untuk dukungan keuangan," ujar Pompeo.
Sanksi yang dijatuhkan oleh AS ini lantas menuai kecaman. Anggota parlemen dari Hizbullah, Ali Fayyad, kepada saluran berita MTV Libanon mengatakan bahwa sanksi baru itu adalah penghinaan bagi rakyat Libanon. Ia menyerukan kepada parlemen dan pemerintah Libanon untuk mengeluarkan kecaman resmi.
Sementara Menteri Keuangan Libanon Ali Hasan Khalil mentweet bahwa sanksi AS tidak dapat dibenarkan dan menyangkut semua orang Libanon bahkan jika mereka diarahkan pada Hizbullah.
Amin Sherri dan Muhammad Hasan Raad anggota parlemen Lebanon masuk ke dalam daftar hitam terkait dengan aksi teror. Departemen Keuangan AS mengatakan Hizbullah menggunakan kekuatan parlementernya untuk memajukan kegiatan yang diduga sebagai aksi kekerasan.
Sosok lain yang juga masuk dalam daftar hitam adalah Wafiq Safa, seorang pejabat tinggi Hizbullah yang mempunyai kedekatan dengan pemimpin kelompok itu Hassan Nasrallah.
Raad (64) adalah kepala blok parlemen partai dan anggota parlemen sejak 1992. Sementara Sherri (62) adalah veteran 17 tahun Hizbullah di parlemen yang mewakili Beirut.
Safa, kata Departemen Keuangan AS, mempertahankan hubungan kelompok itu dengan para pemodal dan diduga membantu mengatur penyelundupan senjata dan obat-obatan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS menargetkan tiga pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi Hizbullah dan membantu rezim Iran melancarkan fitnah dalam upaya untuk melemahkan kedaulatan Lebanon.
"Perbedaan apa pun antara sayap politik dan militer Hizbullah adalah buatan," katanya.
"Kami meminta sekutu dan mitra kami untuk menunjuk Hizbullah secara keseluruhan sebagai organisasi teroris," imbuhnya seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu (10/7/2019).
Pompeo mengaitkan tindakan itu dengan kampanye tekanan maksimum AS terhadap Iran dan proksinya di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, yang secara resmi disebut Washington sebagai kelompok teroris.
Ini adalah pertama kalinya Departemen Keuangan AS menempatkan anggota parlemen Hizbullah dalam daftar hitamnya. Keputusan ini melarang individu dan dunia bisnis AS dengan cabangnya, termasuk bank internasional terkemuka, melakukan bisnis dengan mereka yang terkena sanksi.
Dengan dukungan pemilih dari kelompok Syiah Libanon, Hizbullah memenangkan 13 kursi dari 128 dalam pemilihan umum pada 6 Mei 2018.
Kelompok ini akhirnya bergabung dengan pemerintahan koalisi yang dibentuk pada 31 Januari 2019 dan mendapatkan dua kursi kementerian.
Tetapi Washington mengatakan tidak akan menganggap kegiatan politik dan milisi kelompok itu terpisah satu sama lain.
"Kami percaya, inilah saatnya bagi negara-negara lain di seluruh dunia untuk mengakui bahwa tidak ada perbedaan antara sayap politik dan militer Hizbullah," kata pejabat senior pemerintah AS itu.
"Untuk setiap anggota Hizbullah yang mempertimbangkan mencalonkan diri untuk jabatan, ketahuilah bahwa Anda tidak akan dapat bersembunyi di balik kedok kantor politik," imbuhnya.
Sanksi terbaru membuat jumlah individu dan entitas Hizbullah yang masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS sejak 2017 menjadi 50.
Mereka termasuk bankir dan pengusaha yang menurut Washington terlibat dalam kegiatan bisnis Hizbullah di seluruh dunia, yang diduga termasuk perdagangan narkotika dan senjata api.
Sanksi tersebut ditujukan terutama pada perusahaan dan individu yang membantu kelompok itu memindahkan uang ke seluruh Timur Tengah.
Pompeo mengatakan tekanan AS pada Iran dan Hizbullah berdampak pada operasi kelompok Libanon.
"Sebagai hasilnya, organisasi teroris yang ditunjuk ini telah dipaksa untuk mengambil langkah-langkah penghematan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, pada bulan Maret 2019, untuk pertama kalinya, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengajukan permohonan publik untuk dukungan keuangan," ujar Pompeo.
Sanksi yang dijatuhkan oleh AS ini lantas menuai kecaman. Anggota parlemen dari Hizbullah, Ali Fayyad, kepada saluran berita MTV Libanon mengatakan bahwa sanksi baru itu adalah penghinaan bagi rakyat Libanon. Ia menyerukan kepada parlemen dan pemerintah Libanon untuk mengeluarkan kecaman resmi.
Sementara Menteri Keuangan Libanon Ali Hasan Khalil mentweet bahwa sanksi AS tidak dapat dibenarkan dan menyangkut semua orang Libanon bahkan jika mereka diarahkan pada Hizbullah.
(ian)
