Situs Pemerintah Selandia Baru Hapus Israel dari Peta Timur Tengah
Selasa, 18 Juni 2019 - 12:03 WIB
Situs Pemerintah Selandia Baru Hapus Israel dari Peta Timur Tengah
A
A
A
WELLINGTON - Situs web resmi Imigrasi Pemerintah Selandia Baru menerbitkan apa yang mereka sebut sebagai lembar fakta yang di dalamnya mencantumkan peta wilayah di Timur Tengah. Namun, peta wilayah itu tidak mencantumkan negara Israel, melainkan Palestina.
Penerbitan peta itu memicu perdebatan di media sosial. Tak lama kemudian, halaman situs web tersebut dihapus. Namun, screenshot-nya marak beredar di media sosial.
The Israel Institute of New Zealand mendesak penarikan peta Timur Tengah yang menghapus wilayah Israel tersebut.
"Kesalahan yang paling jelas adalah peta yang melabelkan seluruh Israel modern sebagai 'Palestina'," kata direktur institut itu, Ashley Church.
"Ini sangat ofensif dan setara dengan Imigrasi Selandia Baru yang menampilkan peta Inggris yang menghapus Skotlandia dan Wales dan menyebut keseluruhan British Isles (Kepulauan Inggris) sebagai Inggris," lanjut dia, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (18/6/2019).
Lembar fakta yang diterbitkan di situs web itu menawarkan informasi tentang imigran Palestina yang datang Selandia Baru. Tak hanya itu, informasi itu juga mengidentifikasi Yerusalem Timur sebagai "Ibu Kota Negara Palestina".
Bahkan, pada lembaran tersebut terdapat informasi yang mengatakan Israel menyebabkan penindasan secara masif terhadap Palestina selama intifada kedua.
Lebih lanjut, halaman situs web yang telah dihapus itu menyebutkan sanksi ekonomi Israel dan blokadenya terhadap Gaza tanpa disertai penjelasan lebih lanjut.
Israel dan Mesir memang memberlakukan blokade terhadap Gaza untuk mencegah Hamas membawa senjata, roket dan material untuk membangun benteng dan terowongan.
“Menteri Imigrasi kami perlu segera meminta maaf atas gambar yang menyinggung dan mengonfirmasi bahwa itu tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah; Imigrasi Selandia Baru perlu mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa situs web tersebut tidak mewakili pandangan Kementerian; dan penyelidikan perlu dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi," kata Church.
Pemerintah, khususnya Imigrasi Selandia Baru, belum berkomentar atas penerbitan peta yang memicu kehebohan di media sosial tersebut.
Penerbitan peta itu memicu perdebatan di media sosial. Tak lama kemudian, halaman situs web tersebut dihapus. Namun, screenshot-nya marak beredar di media sosial.
The Israel Institute of New Zealand mendesak penarikan peta Timur Tengah yang menghapus wilayah Israel tersebut.
"Kesalahan yang paling jelas adalah peta yang melabelkan seluruh Israel modern sebagai 'Palestina'," kata direktur institut itu, Ashley Church.
"Ini sangat ofensif dan setara dengan Imigrasi Selandia Baru yang menampilkan peta Inggris yang menghapus Skotlandia dan Wales dan menyebut keseluruhan British Isles (Kepulauan Inggris) sebagai Inggris," lanjut dia, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (18/6/2019).
Lembar fakta yang diterbitkan di situs web itu menawarkan informasi tentang imigran Palestina yang datang Selandia Baru. Tak hanya itu, informasi itu juga mengidentifikasi Yerusalem Timur sebagai "Ibu Kota Negara Palestina".
Bahkan, pada lembaran tersebut terdapat informasi yang mengatakan Israel menyebabkan penindasan secara masif terhadap Palestina selama intifada kedua.
Lebih lanjut, halaman situs web yang telah dihapus itu menyebutkan sanksi ekonomi Israel dan blokadenya terhadap Gaza tanpa disertai penjelasan lebih lanjut.
Israel dan Mesir memang memberlakukan blokade terhadap Gaza untuk mencegah Hamas membawa senjata, roket dan material untuk membangun benteng dan terowongan.
“Menteri Imigrasi kami perlu segera meminta maaf atas gambar yang menyinggung dan mengonfirmasi bahwa itu tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah; Imigrasi Selandia Baru perlu mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa situs web tersebut tidak mewakili pandangan Kementerian; dan penyelidikan perlu dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi," kata Church.
Pemerintah, khususnya Imigrasi Selandia Baru, belum berkomentar atas penerbitan peta yang memicu kehebohan di media sosial tersebut.
(mas)
