Hulu Ledak Rudal AS untuk Lawan Ancaman Korut Bermasalah
Senin, 10 Juni 2019 - 07:11 WIB
Hulu Ledak Rudal AS untuk Lawan Ancaman Korut Bermasalah
A
A
A
WASHINGTON - Proyek Raytheon Co untuk mengembangkan hulu ledak pencegat baru untuk sistem pertahanan rudal berbasis darat Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya hampir USD600 juta. Musababnya, ada masalah desain sejak kontrak itu diberikan.
Hal itu terungkap dari laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) AS. Proyek tersebut dikenal sebagai "Redesigned Kill Vehicle". Hulu ledak pencegat untuk sistem pertahanan rudal itu dikembangkan untuk menanggapi ancaman rudal Korea Utara (Korut) yang teknologinya semakin maju.
Raytheon menerima kontrak USD1 miliar pada Mei 2017 untuk proyek tersebut. Namun, menurut laporan GAO, sejauh ini proyek itu tidak berhasil dan setidaknya sudah terlambat dua tahun dari jadwal yang semestinya.
Mengutip Bloomberg, Minggu (9/6/2019), laporan GAO tersebut dikeluarkan hari Kamis pekan lalu. Laporan itu merupakan penilaian paling rinci dari badan pengawas pemerintah untuk masalah upgrade hulu ledak.
"Program ini telah mengalami masalah desain, rekayasa sistem, jaminan kualitas, dan manufaktur," kata GAO dalam laporannya. Raytheon, menurut GAO, menggunakan perangkat keras komersial dan komponen yang digunakan kembali dari pencegat rudal angkatan laut yang sebelumnya dipersoalkan oleh GAO.
Badan Pertahanan Rudal (MDA) Pentagon mempercepat pekerjaan pada "Redesigned Kill Vehicle" Raytheon dengan memproduksinya bahkan ketika itu masih dalam pengembangan. "Dan dengan mengurangi jumlah tes penerbangan yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirim pencegat baru," lanjut GAO.
Peningkatan biaya USD600 juta adalah jumlah yang diperkirakan oleh MDA. "Itu merupakan biaya yang diperlukan untuk pemulihan dari masalah kinerja yang ditemukan program pada akhir 2018 tentang penggunaan kembali komponen," kata Cristina Chaplain, pejabat GAO. "Masalah-masalah ini sangat meresahkan program dan mendorong penundaan dua tahun (dari) yang diharapkan."
Juru bicara Raytheon, Mike Doble, belum bersedia berkomentar.
MDA meminta USD412,4 juta pada tahun fiskal berikutnya untuk penelitian lanjutan tentang hulu ledak tersebut.
Michael Griffin, kepala penelitian dan teknik Departemen Pertahanan, pada bulan lalu mengeluarkan perintah "stop-work" yang langka untuk Boeing Co., yang mengelola sistem pertahanan rudal AS. "Setelah menerima hasil pengujian baru-baru ini yang mengindikasikan rencana saat ini tidak layak," kata juru bicara Pentagon Heather Babb.
"Pentagon telah memprakarsai suatu analisis tindakan alternatif," katanya lagi.
Hal itu terungkap dari laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) AS. Proyek tersebut dikenal sebagai "Redesigned Kill Vehicle". Hulu ledak pencegat untuk sistem pertahanan rudal itu dikembangkan untuk menanggapi ancaman rudal Korea Utara (Korut) yang teknologinya semakin maju.
Raytheon menerima kontrak USD1 miliar pada Mei 2017 untuk proyek tersebut. Namun, menurut laporan GAO, sejauh ini proyek itu tidak berhasil dan setidaknya sudah terlambat dua tahun dari jadwal yang semestinya.
Mengutip Bloomberg, Minggu (9/6/2019), laporan GAO tersebut dikeluarkan hari Kamis pekan lalu. Laporan itu merupakan penilaian paling rinci dari badan pengawas pemerintah untuk masalah upgrade hulu ledak.
"Program ini telah mengalami masalah desain, rekayasa sistem, jaminan kualitas, dan manufaktur," kata GAO dalam laporannya. Raytheon, menurut GAO, menggunakan perangkat keras komersial dan komponen yang digunakan kembali dari pencegat rudal angkatan laut yang sebelumnya dipersoalkan oleh GAO.
Badan Pertahanan Rudal (MDA) Pentagon mempercepat pekerjaan pada "Redesigned Kill Vehicle" Raytheon dengan memproduksinya bahkan ketika itu masih dalam pengembangan. "Dan dengan mengurangi jumlah tes penerbangan yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirim pencegat baru," lanjut GAO.
Peningkatan biaya USD600 juta adalah jumlah yang diperkirakan oleh MDA. "Itu merupakan biaya yang diperlukan untuk pemulihan dari masalah kinerja yang ditemukan program pada akhir 2018 tentang penggunaan kembali komponen," kata Cristina Chaplain, pejabat GAO. "Masalah-masalah ini sangat meresahkan program dan mendorong penundaan dua tahun (dari) yang diharapkan."
Juru bicara Raytheon, Mike Doble, belum bersedia berkomentar.
MDA meminta USD412,4 juta pada tahun fiskal berikutnya untuk penelitian lanjutan tentang hulu ledak tersebut.
Michael Griffin, kepala penelitian dan teknik Departemen Pertahanan, pada bulan lalu mengeluarkan perintah "stop-work" yang langka untuk Boeing Co., yang mengelola sistem pertahanan rudal AS. "Setelah menerima hasil pengujian baru-baru ini yang mengindikasikan rencana saat ini tidak layak," kata juru bicara Pentagon Heather Babb.
"Pentagon telah memprakarsai suatu analisis tindakan alternatif," katanya lagi.
(mas)
