Raja Yordania pada AS: Penciptaan Negara Palestina, Solusi Perdamaian!

AMMAN - Raja Yordania Abdullah II mengatakan kepada penasihat senior Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jared Kushner, bahwa perdamaian Timur Tengah yang abadi hanya dapat terjadi dengan penciptaan Negara Palestina di tanah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Istana Yordania, Raja Abdullah II sangat prihatin dengan rencana AS yang masih rahasia untuk mengakhiri konflik Arab-Israel. Raja Abdullah II mengatakan kepada Kushner bahwa Israel harus menarik diri dari Tepi Barat yang diduduki, yang direbut Israel dalam perang Arab-Israel 1967.

"Yang Mulia menekankan perlunya perdamaian yang komprehensif dan abadi yang didasarkan pada solusi dua negara, yang mengarah pada (penciptaan) Negara Palestina," bunyi pernyataan istana, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (30/5/2019). "(Dengan wilayah) pada 4 Juni 1967 sejalan dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya."

Kushner memimpin delegasi AS ke Timur Tengah minggu ini untuk mencari dukungan untuk "lokakarya" ekonomi akhir Juni di Manama, Bahrain, di mana Kushner diatur untuk mengungkap bagian pertama dari rencana perdamaian Israel-Palestina rancangan pemerintah Trump yang dikenal sebagai "Deal of the Century" atau "Kesepakatan Abad Ini".

Yordania khawatir rencana perdamaian rancangan AS akan membuang solusi dua negara. Solusi dua negara itu mencakup Israel dan Palestina, di mana wilayah Palestina meliputi Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza.

Gedung Putih diperkirakan akan mempresentasikan rencana perdamaian itu secara lengkap pada bulan depan.

Palestina, yang telah memboikot pemerintahan Trump sejak pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017, telah menolak rencana perdamaian tersebut karena sangat bias terhadap mereka.

Konferensi Bahrain

Para pejabat AS mengatakan, perjalanan Kushner, yang dimulai di Rabat dan akan mencakup Yerusalem, akan meningkatkan dukungan untuk konferensi 25-26 Juni di Bahrain.

Penasihat senior Gedung Putih itu didampingi oleh Jason Greenblatt, perwakilan khusus Trump untuk negosiasi internasional, dan Brian Hook, perwakilan khusus AS untuk Iran.

Pertemuan Bahrain, yang dijuluki dengan sebutan "Peace for Prosperity" diperkirakan akan mempertemukan para pemimpin dari beberapa pemerintah, masyarakat sipil dan sektor bisnis.

Kantor Trump mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk membahas dan menggalang dukungan untuk investasi dan inisiatif ekonomi potensial yang dapat dimungkinkan oleh perjanjian damai.

Palestina melihat pertemuan itu sebagai upaya menawarkan imbalan keuangan untuk menerima pendudukan Israel yang sedang berlangsung. Palestina memastikan akan memboikot Konferensi Bahrain.

"Upaya mempromosikan normalisasi ekonomi pendudukan Israel atas Palestina akan ditolak," kata Saeb Erekat, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa rencana perdamaian Washington pasti gagal dan bahwa gerakan perlawanan Palestina akan merespon dengan tegas kepada mereka yang mengusulkan kesepakatan tersebut.

IRGC, dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Tasnim, menegaskan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah penarikan pasukan Zionis dari tanah Palestina yang diduduki, dan memulangkan pengungsi Palestina untuk mengadakan pemilu yang bebas.