Ketua Partai Komunis Sudan: Kami Ingin Menghapus Jejak Kelompok Islam

KHARTOUM - Ketua Partai Komunis Sudan, Muhammad Mukhtar al-Khatib menyalahkan pemerintahan Islamis atas krisis yang telah melanda negaranya selama 30 tahun terakhir.

""Kami ingin menghapus segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kelompok Islamis dalam 30 tahun," ujar seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Sabtu (18/5/2019).

"Mereka tidak akan dilarang dari politik, tetapi mereka tidak akan menjadi bagian dari pengaturan transisi yang kami cita-citakan untuk dicapai guna memenuhi harapan revolusi, bukan mereka yang kami kalahkan," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa Sudan menyaksikan perjuangan antara kekuatan revolusi dan rezim lama.

“Semua orang berusaha untuk membuat perubahan yang akan datang menguntungkan mereka. Revolusi dipersenjatai oleh rakyat. Pembangkangan sipil dan pemogokan politik masih di atas meja untuk memenangkan putaran negosiasi dengan dewan militer transisi," kata Khatib.

Mengomentari kerusuhan minggu ini yang telah terjadi selama aksi protes, ia mengatakan: "Kami menyalahkan dewan militer karena tidak bekerja untuk mengeluarkan agen dari rezim sebelumnya. Ia belum menangkap satu figur pun atau membubarkan milisi mana pun meskipun ada ancaman langsung dan terbuka yang telah dibuat oleh anggota rezim sebelumnya."

“Karena itu, kami percaya bahwa dewan militer bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dan darah yang telah ditumpahkan dalam beberapa hari terakhir. Kami menuntut penyelidikan yang transparan, yang mencakup kekuatan revolusi, untuk mengungkap kebenaran," sambungnya.

"Kami tidak ingin melakukan tuduhan terhadap tentara dan Pasukan Respon Cepat (RSF) tanpa bukti yang jelas," tegas Khatib.

"Semua jari menunjukkan rezim sebelumnya, yang telah menggunakan semua kekuatannya untuk meredam pemberontakan, tetapi gagal. Satu-satunya metode adalah menggulingkan presiden dan membawa pasukan yang berhubungan dengan rezim lama,” tuturnya.

Menurutnya, rezim lama Sudan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dan dengan cepat mengadakan pemilu untuk sekali lagi kembali berkuasa.

Ia juga mengatakan perkembangan di lapangan mengungkapkan bahwa ada elemen yang ingin menghalangi revolusi.

“Kami percaya bahwa dewan militer adalah bagian dari dewan keamanan yang lebih tinggi yang dibentuk oleh presiden yang digulingkan, yang berarti itu adalah bagian dari rezim lama. Karena itu kami mengandalkan kekuatan revolusi untuk menyelesaikan pemberontakan mereka dan mencapai tujuan yang diinginkan,” katanya.

Tujuannya, jelasnya, adalah membongkar negara lama, yang mengacu pada semua masalah yang tertunda sejak kemerdekaan Sudan pada tahun 1956.

"Tidak akan mudah untuk membungkam pemberontakan dan itu akan mengambil jalannya," janji Khatib.

Beralih ke bentuk pemerintahan baru, ia mengatakan bahwa partainya ingin itu benar-benar sipil.

“Namun, kami bersekutu dengan kekuatan lain dan berkomitmen untuk apa yang dihasilkan aliansi ini. Kami juga mendukung pembentukan dewan yang berdaulat yang mencakup pejabat militer. Otoritas eksekutif dan legislatif harus berada di tangan Pasukan Freedom and Change,” tegasnya.

Mengomentari klaim bahwa Partai Komunis memimpin pemberontakan, ia mengatakan bahwa pernyataan seperti itu merusak pemberontakan.

"Revolusi adalah milik rakyat dan merupakan hasil dari perjuangan yang dimulai pada tahun 1989 dan di mana Komunis dan kelompok lainnya membuat pengorbanan besar," lanjutnya.

“Tidak ada pihak yang dapat mengklaim bahwa ini adalah revolusi mereka sendiri. Itu milik orang-orang melawan ketidakadilan yang telah merugikan negara," tukasnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pasukan revolusi berusaha mengadakan konferensi konstitusional yang mencakup semua orang Sudan dan selama itu kesepakatan dapat dicapai tentang bagaimana mengatur Sudan.

"Ini akan mengarah pada kelangsungan demokrasi di negara ini dan memastikan rotasi kekuasaan yang damai," jelas Khatib.