Filipina Protes 200 Kapal Nelayan China di Perairan Sengketa
Jum'at, 05 April 2019 - 11:08 WIB
Filipina Protes 200 Kapal Nelayan China di Perairan Sengketa
A
A
A
MANILA - Filipina memprotes kehadiran lebih dari 200 kapal nelayan China di dekat pulau yang dikontrol Manila di Laut China Selatan.
Menurut Filipina, tindakan China itu ilegal dan melanggar kedaulatan Manila. “Tindakan semacam itu saat tidak ditolak pemerintah China akan diterapkan olehnya,” papar pernyataan Departemen Luar Negeri (Deplu) Filipina untuk memprotes China.
Protes ini sangat jarang dilakukan Manila terhadap China karena Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendorong hubungan baik dengan Beijing sejak menjabat pada 2016. Langkah Duterte itu disertai janji pinjaman dan investasi dari China bernilai miliaran dolar pada Filipina.
Duterte juga menyatakan pekan ini bahwa China hanya ingin berteman dengan Filipina. “Saya diberi persenjataan dan amunisi dan hingga sekarang mereka tidak meminta apapun, mereka tidak meminta wilayah mana pun,” kata Duterte, dilansir Reuters.
Deplu Filipina menyatakan kehadiran kapal-kapal nelayan China dekat pulau Thitu membuat banyak pihak mempertanyakan tentang maksud dan perannya dalam mendukung berbagai tujuan lain. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Filipina melayangkan protes diplomatik pada China.
Filipina telah memantau lebih dari 200 kapal-kapal China dekat Thitu yang disebut Pagasa di Filipina, sejak Januari hingga Maret tahun ini, menurut data militer. “Mereka diduga milisi maritim. Ada saatnya mereka hanya berada di sana tanpa menangkap ikan. Pada beberapa saat, mereka hanya berada di sana,” ungkap juru bicara Komando Barat Filipina Kapten Jason Ramon pekan ini.
Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan dan Vietnam saling mengklaim kedaulatan di Laut China Selatan yang menjadi jalur pelayaran bernilai USD3,4 triliun per tahun. “Kami menyeru pihak-pihak yang khawatir untuk menentang semua tindakan dan aktivitas yang bertentangan dengan Deklarasi ASEAN-China di Laut China Selatan karena ini menciptakan ketegangan, ketidakpercayaan dan ketidakpastian, serta mengancam perdamaian dan stabilitas regional,” papar Ramon, dilansir Reuters.
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang tidak menyebut langsung protes Filipina tapi dia menyatakan perundingan bilateral di Laut China Selatan yang digelar di Filipina berlangsung terbuka, bersahabat dan konstruktif.
Kedua pihak menegaskan kembali bahwa masalah Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai oleh semua pihak yang terlibat.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo menjamin Filipina pihaknya akan membela Manila jika diserang di Laut China Selatan. (Syarifuddin)
Menurut Filipina, tindakan China itu ilegal dan melanggar kedaulatan Manila. “Tindakan semacam itu saat tidak ditolak pemerintah China akan diterapkan olehnya,” papar pernyataan Departemen Luar Negeri (Deplu) Filipina untuk memprotes China.
Protes ini sangat jarang dilakukan Manila terhadap China karena Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendorong hubungan baik dengan Beijing sejak menjabat pada 2016. Langkah Duterte itu disertai janji pinjaman dan investasi dari China bernilai miliaran dolar pada Filipina.
Duterte juga menyatakan pekan ini bahwa China hanya ingin berteman dengan Filipina. “Saya diberi persenjataan dan amunisi dan hingga sekarang mereka tidak meminta apapun, mereka tidak meminta wilayah mana pun,” kata Duterte, dilansir Reuters.
Deplu Filipina menyatakan kehadiran kapal-kapal nelayan China dekat pulau Thitu membuat banyak pihak mempertanyakan tentang maksud dan perannya dalam mendukung berbagai tujuan lain. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Filipina melayangkan protes diplomatik pada China.
Filipina telah memantau lebih dari 200 kapal-kapal China dekat Thitu yang disebut Pagasa di Filipina, sejak Januari hingga Maret tahun ini, menurut data militer. “Mereka diduga milisi maritim. Ada saatnya mereka hanya berada di sana tanpa menangkap ikan. Pada beberapa saat, mereka hanya berada di sana,” ungkap juru bicara Komando Barat Filipina Kapten Jason Ramon pekan ini.
Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan dan Vietnam saling mengklaim kedaulatan di Laut China Selatan yang menjadi jalur pelayaran bernilai USD3,4 triliun per tahun. “Kami menyeru pihak-pihak yang khawatir untuk menentang semua tindakan dan aktivitas yang bertentangan dengan Deklarasi ASEAN-China di Laut China Selatan karena ini menciptakan ketegangan, ketidakpercayaan dan ketidakpastian, serta mengancam perdamaian dan stabilitas regional,” papar Ramon, dilansir Reuters.
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang tidak menyebut langsung protes Filipina tapi dia menyatakan perundingan bilateral di Laut China Selatan yang digelar di Filipina berlangsung terbuka, bersahabat dan konstruktif.
Kedua pihak menegaskan kembali bahwa masalah Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai oleh semua pihak yang terlibat.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo menjamin Filipina pihaknya akan membela Manila jika diserang di Laut China Selatan. (Syarifuddin)
(nfl)
