RI Dorong Upaya Kuatkan Kerjasama Internasional di DK PBB
Kamis, 04 April 2019 - 20:49 WIB
RI Dorong Upaya Kuatkan Kerjasama Internasional di DK PBB
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong semua pihak untuk memperkuat kerja multilateral dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan Aliansi untuk Multilateralisme di kantor PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Aliansi untuk Multilateralisme adalah forum untuk membahas dan memajukan upaya-upaya kolektif dan kerjasama internasional dalam mempertahankan dan menguatkan prinsip-prinsip multilateral. Ide ini lahir atas dasar keprihatinan sejumlah negara akan semakin maraknya tendensi unilateralisme beberapa pihak, di tengah berbagai tantangan global yang semakin dinamis.
Pertemuan diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Prancis dalam konteks Presidensi bersama Jerman-Prancis pada Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Indonesia sangat khawatir dengan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan rendahnya penghormatan terhadap multilateralisme atau bahkan merebaknya aksi unilateral di berbagai bidang," ucap Retno dalam pertemuan tersebut.
"Multilateralisme memberikan kesempatan bagi negara-negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terlepas dari perbedaan ukuran geografis atau status ekonomi. Multilateralisme mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (4/4).
Retno menuturkan, penegakan prinsip-prinsip multilateralisme berdasarkan Piagam PBB, serta hukum internasional yang berlaku merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri Indonesia.
"isu Palestina menjadi uji coba dari kesungguhan masyarakat internasional memenuhi komitmennya terhadap multilateralisme.Indonesia akan selalu menjadi salah satu pihak yang berdiri paling depan untuk melindungi dan mempromosikan multilateralisme, karena multilateralisme adalah bagian dari kita, karena multilateralisme adalah kita," ungkapnya.
Selain Indonesia, Jerman dan Prancis, pertemuan ini juga turut dihadiri perwakilan Kanada, Jepang, Inggris, Australia, Meksiko, Argentina, India, Norwegia, Chile, Tunisia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Nigeria.
Aliansi untuk Multilateralisme adalah forum untuk membahas dan memajukan upaya-upaya kolektif dan kerjasama internasional dalam mempertahankan dan menguatkan prinsip-prinsip multilateral. Ide ini lahir atas dasar keprihatinan sejumlah negara akan semakin maraknya tendensi unilateralisme beberapa pihak, di tengah berbagai tantangan global yang semakin dinamis.
Pertemuan diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Prancis dalam konteks Presidensi bersama Jerman-Prancis pada Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Indonesia sangat khawatir dengan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan rendahnya penghormatan terhadap multilateralisme atau bahkan merebaknya aksi unilateral di berbagai bidang," ucap Retno dalam pertemuan tersebut.
"Multilateralisme memberikan kesempatan bagi negara-negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terlepas dari perbedaan ukuran geografis atau status ekonomi. Multilateralisme mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (4/4).
Retno menuturkan, penegakan prinsip-prinsip multilateralisme berdasarkan Piagam PBB, serta hukum internasional yang berlaku merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri Indonesia.
"isu Palestina menjadi uji coba dari kesungguhan masyarakat internasional memenuhi komitmennya terhadap multilateralisme.Indonesia akan selalu menjadi salah satu pihak yang berdiri paling depan untuk melindungi dan mempromosikan multilateralisme, karena multilateralisme adalah bagian dari kita, karena multilateralisme adalah kita," ungkapnya.
Selain Indonesia, Jerman dan Prancis, pertemuan ini juga turut dihadiri perwakilan Kanada, Jepang, Inggris, Australia, Meksiko, Argentina, India, Norwegia, Chile, Tunisia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Nigeria.
(esn)
