Trump Akan Bicara dengan Putin dan Xi Jinping soal Venezuela
Sabtu, 30 Maret 2019 - 11:30 WIB
Trump Akan Bicara dengan Putin dan Xi Jinping soal Venezuela
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump mengisyaratkan akan membahas krisis Venezuela dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Washington saat ini mendukung oposisi Venezuela sedangkan Moskow dan Beijing mendukung rezim Presiden Maduro.
"Kami mungkin akan berbicara pada titik tertentu," kata Trump kepada wartawan hari Jumat. "Saya akan berbicara dengan banyak orang, mungkin Presiden Putin, mungkin Presiden Xi dari China," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (30/3/2019).
Komentar Trump itu muncul setelah Washington mengecam pengerahan pasukan militer Rusia di Venezuela. Para pejabat senior AS mengatakan kehadiran pasukan Moskow akan membuat negara yang sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi itu menjadi semakin tidak stabil.
"Kami sangat memperingatkan para aktor di luar belahan bumi Barat agar tidak mengerahkan aset militer ke Venezuela, atau di tempat lain di belahan bumi, dengan maksud membangun atau memperluas operasi militer," kata penasihat keamanan nasional AS John Bolton dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, hari Jumat.
Utusan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams mengatakan AS memperkirakan ada sekitar 100 personel militer Rusia di Venezuela. Menurutnya, kehadiran pasukan Moskow itu "sangat merusak."
Abrams mengatakan pasukan Rusia di Venezuela terutama bekerja pada sistem pertahanan udara S-300 Moskow yang dibeli negara itu. Sistem itu diduga rusak akibat pemadaman listrik yang meluas baru-baru ini.
Kantor berita Rusia, Interfax, mengatakan bahwa pusat pelatihan helikopter yang dibangun dengan dukungan Moskow dibuka di Venezuela pada 29 Maret.
Pusat ini memungkinkan pilot-pilot Venezuela dilatih untuk mengoperasikan helikopter Mil Mi-17V-5, Mi-35M, dan Mi-26T. Laporan ini bersumber dari juru bicara Rosoboronexport Rusia, yang ikut serta dalam pembangunan pusat tersebut.
Abrams mengatakan "daftar opsi" telah diberikan kepada Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo untuk dipertimbangkan.
"Saya akan mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat kita lakukan tentu dalam bidang diplomasi, tetapi ada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam hal ekonomi, dalam hal sanksi," kata Abrams.
"Saya hanya akan mengatakan bahwa kita memiliki opsi dan bahwa akan menjadi kesalahan bagi Rusia untuk berpikir bahwa mereka memiliki kebebasan di sini, mereka tidak," katanya.
Bolton mengatakan kepada Reuters TV bahwa presiden sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi pada perusahaan-perusahaan dari negara lain yang melakukan bisnis dengan Venezuela untuk membantu memotong dana kepada Presiden sosialis yang hendak digulingkan, Nicolas Maduro.
"Kami bergerak tepat ke arah itu," kata Bolton ketika ditanya apakah Trump akan mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai "sanksi sekunder."
"Kami bahkan sekarang sedang melihat serangkaian langkah tambahan yang bisa kami ambil," kata Bolton.
Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar sekutu Eropa mereka telah menekan Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dengan alasan pemilu yang dimenangkannya kembali pada 2018 tidak sah.
Namun, Maduro didukung oleh sekutunya; Rusia, China, Iran, Suriah, dan Kuba.
"Kami mungkin akan berbicara pada titik tertentu," kata Trump kepada wartawan hari Jumat. "Saya akan berbicara dengan banyak orang, mungkin Presiden Putin, mungkin Presiden Xi dari China," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (30/3/2019).
Komentar Trump itu muncul setelah Washington mengecam pengerahan pasukan militer Rusia di Venezuela. Para pejabat senior AS mengatakan kehadiran pasukan Moskow akan membuat negara yang sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi itu menjadi semakin tidak stabil.
"Kami sangat memperingatkan para aktor di luar belahan bumi Barat agar tidak mengerahkan aset militer ke Venezuela, atau di tempat lain di belahan bumi, dengan maksud membangun atau memperluas operasi militer," kata penasihat keamanan nasional AS John Bolton dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, hari Jumat.
Utusan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams mengatakan AS memperkirakan ada sekitar 100 personel militer Rusia di Venezuela. Menurutnya, kehadiran pasukan Moskow itu "sangat merusak."
Abrams mengatakan pasukan Rusia di Venezuela terutama bekerja pada sistem pertahanan udara S-300 Moskow yang dibeli negara itu. Sistem itu diduga rusak akibat pemadaman listrik yang meluas baru-baru ini.
Kantor berita Rusia, Interfax, mengatakan bahwa pusat pelatihan helikopter yang dibangun dengan dukungan Moskow dibuka di Venezuela pada 29 Maret.
Pusat ini memungkinkan pilot-pilot Venezuela dilatih untuk mengoperasikan helikopter Mil Mi-17V-5, Mi-35M, dan Mi-26T. Laporan ini bersumber dari juru bicara Rosoboronexport Rusia, yang ikut serta dalam pembangunan pusat tersebut.
Abrams mengatakan "daftar opsi" telah diberikan kepada Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo untuk dipertimbangkan.
"Saya akan mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat kita lakukan tentu dalam bidang diplomasi, tetapi ada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam hal ekonomi, dalam hal sanksi," kata Abrams.
"Saya hanya akan mengatakan bahwa kita memiliki opsi dan bahwa akan menjadi kesalahan bagi Rusia untuk berpikir bahwa mereka memiliki kebebasan di sini, mereka tidak," katanya.
Bolton mengatakan kepada Reuters TV bahwa presiden sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi pada perusahaan-perusahaan dari negara lain yang melakukan bisnis dengan Venezuela untuk membantu memotong dana kepada Presiden sosialis yang hendak digulingkan, Nicolas Maduro.
"Kami bergerak tepat ke arah itu," kata Bolton ketika ditanya apakah Trump akan mempertimbangkan apa yang dikenal sebagai "sanksi sekunder."
"Kami bahkan sekarang sedang melihat serangkaian langkah tambahan yang bisa kami ambil," kata Bolton.
Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar sekutu Eropa mereka telah menekan Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dengan alasan pemilu yang dimenangkannya kembali pada 2018 tidak sah.
Namun, Maduro didukung oleh sekutunya; Rusia, China, Iran, Suriah, dan Kuba.
(mas)
