Presiden Baru Kongo Bebaskan 700 Lebih Tahanan, Termasuk Tapol
Jum'at, 15 Maret 2019 - 00:05 WIB
Presiden Baru Kongo Bebaskan 700 Lebih Tahanan, Termasuk Tapol
A
A
A
KINSHASA - Televisi pemerintah Kongo melaporkan presiden baru negara itu, Felix Tshisekedi, mengampuni tiga tahanan politik (tapol) dan 700 tahanan lainnya pada Rabu kemarin.
Tshisekedi membebaskan tokoh oposisi Franck Diongo, Diomi Ndongala dan Firmin Yangambi, yang telah dipenjara dengan tuduhan seperti pemberontakan terhadap negara Kongo, di bawah mantan presiden Joseph Kabila. Diongo telah dijatuhi hukuman lima tahun karena menahan tiga tentara selama aksi protes pada tahun 2016 seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/3/2019).
Tshisekedi mengambil alih kursi presiden dari Kabila setelah pemilu pada 30 Desember lalu yang memungkinkan kursi kekuasaan Republik Demokratik Kongo untuk pertama kalinya ditentukan oleh kotak suara sejak kemerdekaan pada 1960.
Langkah-langkah itu jelas dimaksudkan untuk menandakan pemerintahan saat ini tidak mempunyai hubungan dengan pemerintahan Kabila yang bertahan selama 18 tahun, yang tahun-tahun terakhirnya ditandai dengan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik.
Puluhan politisi dan aktivis oposisi ditangkap pada tahun 2016, tahun mandat hukum kepada Kabila berakhir dan banyak yang memintanya untuk lengser.
Kelompok-kelompok HAM menyebut tuduhan itu mempunyai motivasi politik.
Pengampunan itu mungkin mengarah untuk meredakan ketakutan bahwa Tshisekedi sampai batas tertentu merupakan front bagi kepentingan Kabila. Pendukung kandidat oposisi Martin Fayulu dan beberapa pengamat independen menolak hasil pemilu bulan Desember sebagai penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Tshisekedi dan Kabila, tuduhan yang dibantah oleh kubu mereka.
Lebih dari seratus tahanan politik masih dipenjara di Kongo, dan kelompok hak asasi menyerukan agar semua dibebaskan.
Tshisekedi membebaskan tokoh oposisi Franck Diongo, Diomi Ndongala dan Firmin Yangambi, yang telah dipenjara dengan tuduhan seperti pemberontakan terhadap negara Kongo, di bawah mantan presiden Joseph Kabila. Diongo telah dijatuhi hukuman lima tahun karena menahan tiga tentara selama aksi protes pada tahun 2016 seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/3/2019).
Tshisekedi mengambil alih kursi presiden dari Kabila setelah pemilu pada 30 Desember lalu yang memungkinkan kursi kekuasaan Republik Demokratik Kongo untuk pertama kalinya ditentukan oleh kotak suara sejak kemerdekaan pada 1960.
Langkah-langkah itu jelas dimaksudkan untuk menandakan pemerintahan saat ini tidak mempunyai hubungan dengan pemerintahan Kabila yang bertahan selama 18 tahun, yang tahun-tahun terakhirnya ditandai dengan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik.
Puluhan politisi dan aktivis oposisi ditangkap pada tahun 2016, tahun mandat hukum kepada Kabila berakhir dan banyak yang memintanya untuk lengser.
Kelompok-kelompok HAM menyebut tuduhan itu mempunyai motivasi politik.
Pengampunan itu mungkin mengarah untuk meredakan ketakutan bahwa Tshisekedi sampai batas tertentu merupakan front bagi kepentingan Kabila. Pendukung kandidat oposisi Martin Fayulu dan beberapa pengamat independen menolak hasil pemilu bulan Desember sebagai penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Tshisekedi dan Kabila, tuduhan yang dibantah oleh kubu mereka.
Lebih dari seratus tahanan politik masih dipenjara di Kongo, dan kelompok hak asasi menyerukan agar semua dibebaskan.
(ian)
