Bela Israel, Utusan AS untuk Timur Tengah Kecam Otoritas Palestina
Sabtu, 09 Maret 2019 - 10:54 WIB
Bela Israel, Utusan AS untuk Timur Tengah Kecam Otoritas Palestina
A
A
A
WASHINGTON - Salah satu juru runding Timur Tengah pimpinan Presiden Donald Trump mengecam Otoritas Palestina. Jason D. Greenblatt menuduh Otoritas Palestina melembagakan dukungan untuk terorisme di tengah perselisihan transfer pajak Israel yang merupakan bagian penting dari pendapatan Palestina.
Di bawah perjanjian lama, Israel melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina dari pajak tertentu yang dipungutnya terkait dengan Palestina. Bulan lalu, Israel mengumumkan pembekuan sekitar 5 persen dari pembayaran pajak. Itu dilakukan sebagai hukuman atas kebijakan Otoritas Palestina memberikan tunjuangan kepada tahanan Palestina di Israel dan kepada keluarga warga Palestina yang terbunuh atau terluka dalam konfrontasi dengan Israel.
Sebagai tanggapan, dan meskipun ada masalah keuangan otoritas, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak transfer pajak penuh dan berjanji untuk terus membayar tunjangan.
Terkait hal itu, Greenblatt menuduh para pemimpin Palestina menawarkan tunjangan sebagai hadiah untuk tindakan terorisme.
"Jika warga negara Anda secara rutin diserang oleh teroris, siapa di antara Anda yang akan mentolerir sistem penghargaan yang memberi kompensasi kepada para penyerang atas kejahatan mereka?" tulisnya dalam sebuah tweet.
"Bagaimana mungkin kita bisa mengecam Israel karena mengambil sikap yang sama?" sambungnya seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (9/3/2019).
Greenblatt tengah berada di New York untuk berdiskusi tentang perselisihan itu dalam sesi tertutup Dewan Keamanan PBB, yang tampaknya gagal untuk memecahkan kebuntuan.
Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi, setelah sesi itu mengatakan bahwa sebagian besar anggota Dewan Keamanan "sangat" menganggap keputusan Israel tidak dapat diterima.
"Ini adalah uang Palestina. Mereka memiliki hak, Palestina, untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan uang mereka," ujarnya.
Pendapatan pajak dihasilkan dari pendapatan buruh dan pedagang Palestina yang melakukan bisnis di Israel, dan dari bea cukai impor Palestina melalui pelabuhan Israel. Tetapi pembayaran, yang oleh beberapa kritikus dijuluki sebagai kebijakan "bayar untuk membunuh", telah lama menjadi sumber kontroversi di Israel.
Pada bulan Juli, Knesset atau Parlemen Israel, menyetujui undang-undang yang akan memungkinkan pemerintah untuk menahan sebagian dari pendapatan pajak, yang merupakan sekitar 7 persen dari anggaran tahunan Otoritas Palestina.
Penolakan Otoritas Palestina untuk menerima salah satu dari pendapatan hanya menambah kesengsaraan keuangannya. Palestina sudah berjuang setelah keputusan pemerintaha Trump tahun lalu untuk memotong dana bagi badan PBB yang memberikan bantuan kepada jutaan orang Palestina.
Taktik garis keras pemerintahan Trump dipimpin oleh menantu sekaligus penasihat presiden Jared Kushner, dalam upaya untuk memaksa warga Palestina kembali ke meja perundingan dan menjatuhkan banyak tuntutan lama mereka. Diskusi semacam itu sebagian besar telah dihentikan sementara Kushner dan Greenblatt memberikan sentuhan akhir pada rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu.
Namun usulan akhir mereka, bisa saja mati pada saat kemunculannya: Otoritas Palestina telah menolak untuk membahas rencana tersebut dengan negosiator Amerika, sebagai protes atas keputusan pemerintahan Trump yang pada Desember 2017 secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke sana dari Tel Aviv.
Di bawah perjanjian lama, Israel melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina dari pajak tertentu yang dipungutnya terkait dengan Palestina. Bulan lalu, Israel mengumumkan pembekuan sekitar 5 persen dari pembayaran pajak. Itu dilakukan sebagai hukuman atas kebijakan Otoritas Palestina memberikan tunjuangan kepada tahanan Palestina di Israel dan kepada keluarga warga Palestina yang terbunuh atau terluka dalam konfrontasi dengan Israel.
Sebagai tanggapan, dan meskipun ada masalah keuangan otoritas, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak transfer pajak penuh dan berjanji untuk terus membayar tunjangan.
Terkait hal itu, Greenblatt menuduh para pemimpin Palestina menawarkan tunjangan sebagai hadiah untuk tindakan terorisme.
"Jika warga negara Anda secara rutin diserang oleh teroris, siapa di antara Anda yang akan mentolerir sistem penghargaan yang memberi kompensasi kepada para penyerang atas kejahatan mereka?" tulisnya dalam sebuah tweet.
"Bagaimana mungkin kita bisa mengecam Israel karena mengambil sikap yang sama?" sambungnya seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (9/3/2019).
Greenblatt tengah berada di New York untuk berdiskusi tentang perselisihan itu dalam sesi tertutup Dewan Keamanan PBB, yang tampaknya gagal untuk memecahkan kebuntuan.
Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi, setelah sesi itu mengatakan bahwa sebagian besar anggota Dewan Keamanan "sangat" menganggap keputusan Israel tidak dapat diterima.
"Ini adalah uang Palestina. Mereka memiliki hak, Palestina, untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan uang mereka," ujarnya.
Pendapatan pajak dihasilkan dari pendapatan buruh dan pedagang Palestina yang melakukan bisnis di Israel, dan dari bea cukai impor Palestina melalui pelabuhan Israel. Tetapi pembayaran, yang oleh beberapa kritikus dijuluki sebagai kebijakan "bayar untuk membunuh", telah lama menjadi sumber kontroversi di Israel.
Pada bulan Juli, Knesset atau Parlemen Israel, menyetujui undang-undang yang akan memungkinkan pemerintah untuk menahan sebagian dari pendapatan pajak, yang merupakan sekitar 7 persen dari anggaran tahunan Otoritas Palestina.
Penolakan Otoritas Palestina untuk menerima salah satu dari pendapatan hanya menambah kesengsaraan keuangannya. Palestina sudah berjuang setelah keputusan pemerintaha Trump tahun lalu untuk memotong dana bagi badan PBB yang memberikan bantuan kepada jutaan orang Palestina.
Taktik garis keras pemerintahan Trump dipimpin oleh menantu sekaligus penasihat presiden Jared Kushner, dalam upaya untuk memaksa warga Palestina kembali ke meja perundingan dan menjatuhkan banyak tuntutan lama mereka. Diskusi semacam itu sebagian besar telah dihentikan sementara Kushner dan Greenblatt memberikan sentuhan akhir pada rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu.
Namun usulan akhir mereka, bisa saja mati pada saat kemunculannya: Otoritas Palestina telah menolak untuk membahas rencana tersebut dengan negosiator Amerika, sebagai protes atas keputusan pemerintahan Trump yang pada Desember 2017 secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke sana dari Tel Aviv.
(ian)
