Iran Sebut AS Munafik karena Berupaya Jual Teknologi Nuklir ke Saudi
Kamis, 21 Februari 2019 - 00:29 WIB
Iran Sebut AS Munafik karena Berupaya Jual Teknologi Nuklir ke Saudi
A
A
A
TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan upaya Amerika Serikat (AS) menjual teknologi nuklir ke Arab Saudi merupakan sikap munafik Washington. Zarif meledek Washington yang kerap sesumbar menjadikan penilaian hak asasi manusia (HAM) sebagai pertimbangan penjualan senjata dan teknologinya.
Komentar Zarif di Twitter pada hari Rabu muncul setelah laporan Kongres AS mengtakan administrasi Presiden Donald Trump berusaha untuk melangkahi Kongres untuk memajukan penjualan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir ke Arab Saudi.
"Hari demi hari menjadi lebih jelas bagi dunia apa yang selalu jelas bagi kami; hak asasi manusia maupun program nuklir tidak menjadi perhatian AS," tulis Zarif, dikutip Al Jazeera, Kamis (21/2/2019).
"Mula-mula seorang jurnalis yang dipotong-potong; penjualan ilegal teknologi nuklir ke Arab Saudi sekarang sepenuhnya mengekspos #Kemunafikan," lanjut tweet Zarif, merujuk pada pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di tangan agen-agen nakal Riyadh, dan laporan baru oleh Komite Kongres AS tentang penjualan yang direncanakan.
Berita tentang penjualan yang direncanakan diterima dengan kekhawatiran oleh analis keamanan yang percaya transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif dapat membuka jalan bagi produksi senjata nuklir di Kerajaan Saudi.
Komite Kongres yang dipimpin Demokrat sedang menyelidiki upaya perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan pemerintahan Trump untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.
Sasaran utama penyelidikan komite adalah upaya IP3 International, konsorsium produsen tenaga nuklir yang mulai melobi selama transisi Trump pada akhir 2016 dan awal 2017 untuk memenangkan persetujuan presiden guna mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.
Iran sampai saat ini masih mempertahankan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 atau lebih dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. Dalam JCPOA 2015, Teheran bersedia mengekang program pengayaan uraniumnya dan berjanji tidak akan mengejar senjata nuklir.
Sebagai imbalannya, sejumlah sanksi internasional dicabut. JCPOA 2015 diteken di Wina antara Iran dengan enam kekuatan dunia; AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa.
Namun, Presiden Donald Trump pada Mei 2018 menarik AS dari JCPOA 2015 dan memberlakukan kembali sanksinya terhadap Iran. Langkah Trump ini dikecam Teheran dan lima negara penandatangan kesepakatan nuklir tersebut.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa Teheran telah memenuhi komitmen kesepakatan nuklir. Namun, Washington tak peduli dengan penilaian IAEA.
Komentar Zarif di Twitter pada hari Rabu muncul setelah laporan Kongres AS mengtakan administrasi Presiden Donald Trump berusaha untuk melangkahi Kongres untuk memajukan penjualan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir ke Arab Saudi.
"Hari demi hari menjadi lebih jelas bagi dunia apa yang selalu jelas bagi kami; hak asasi manusia maupun program nuklir tidak menjadi perhatian AS," tulis Zarif, dikutip Al Jazeera, Kamis (21/2/2019).
"Mula-mula seorang jurnalis yang dipotong-potong; penjualan ilegal teknologi nuklir ke Arab Saudi sekarang sepenuhnya mengekspos #Kemunafikan," lanjut tweet Zarif, merujuk pada pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di tangan agen-agen nakal Riyadh, dan laporan baru oleh Komite Kongres AS tentang penjualan yang direncanakan.
Berita tentang penjualan yang direncanakan diterima dengan kekhawatiran oleh analis keamanan yang percaya transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif dapat membuka jalan bagi produksi senjata nuklir di Kerajaan Saudi.
Komite Kongres yang dipimpin Demokrat sedang menyelidiki upaya perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan pemerintahan Trump untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.
Sasaran utama penyelidikan komite adalah upaya IP3 International, konsorsium produsen tenaga nuklir yang mulai melobi selama transisi Trump pada akhir 2016 dan awal 2017 untuk memenangkan persetujuan presiden guna mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.
Iran sampai saat ini masih mempertahankan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 atau lebih dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. Dalam JCPOA 2015, Teheran bersedia mengekang program pengayaan uraniumnya dan berjanji tidak akan mengejar senjata nuklir.
Sebagai imbalannya, sejumlah sanksi internasional dicabut. JCPOA 2015 diteken di Wina antara Iran dengan enam kekuatan dunia; AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa.
Namun, Presiden Donald Trump pada Mei 2018 menarik AS dari JCPOA 2015 dan memberlakukan kembali sanksinya terhadap Iran. Langkah Trump ini dikecam Teheran dan lima negara penandatangan kesepakatan nuklir tersebut.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa Teheran telah memenuhi komitmen kesepakatan nuklir. Namun, Washington tak peduli dengan penilaian IAEA.
(mas)
