Rusia Ajukan Rancangan Resolusi Tandingan Terkait Venezuela

NEW YORK - Rusia berencana untuk mengajukan rancangan resolusinya sendiri kepada Dewan Keamanan (DK) PBB terkait krisis yang terjadi di Venezuela. Ini adalah rancangan tandingan setelah sebelumnya, Amerika Serikat (AS) juga mengajukan rancangan resolusi yang mendesak diadakannya pemilu di negara kaya minyak itu.

"(Dewan Keamanan PBB) menyerukan penyelesaian situasi di Venezuela dengan cara damai," bunyi rancangan resolusi Rusia.

"DK PBB mendukung semua inisiatif yang bertujuan mencapai penyelesaian politik, termasuk mekanisme yang dikembangkan di Montevideo," sambung rancangan itu seperti dinukil dari TASS, Minggu (10/2/2019).

Sementara rancangan resolusi AS mengusulkan untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2018 di Venezuela dan mengadakan pemilihan baru di negara Amerika Latin itu.

Sumber diplomatik mengatakan kepada TASS bahwa kedua draft resolusi saat ini sedang dipertimbangkan oleh para ahli dan belum diajukan ke DK PBB.

"Konsultasi ahli tentang ini akan diadakan pada awal minggu depan," kata sumber itu.

"Perlu dicatat bahwa AS belum menarik kembali rancangan pernyataan ketua mereka setelah sesi Dewan Keamanan PBB terakhir di Venezuela. Delegasi Rusia kemudian menyarankan beberapa amandemen yang tidak disetujui AS, tetapi mereka juga tidak menarik rancangan itu," sumber itu menambahkan.

Pada 23 Januari Ketua Majelis Nasional, parlemen Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai penjabat presiden negara itu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menggambarkannya sebagai upaya kudeta dan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Guaido diakui sebagai presiden sementara oleh negara-negara Grup Lima (kecuali Meksiko), serta oleh Albania, Georgia, Amerika Serikat, dan Organisasi Negara-negara Amerika. Beberapa negara Uni Eropa juga memberikan dukungan untuk pemimpin parlemen Venezuela dan menyatakan harapan untuk pemilihan baru guna menyelesaikan krisis.

Sementara Maduro didukung oleh Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, El Salvador, dan Turki. Belarus dan China menyerukan untuk menyelesaikan semua masalah dengan cara damai dan berbicara menentang campur tangan dari luar.

Sekretaris jenderal PBB sendiri menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.