Potret Vanuatu, Negara yang Kerap Ikut Campur Urusan Indonesia
Potret Vanuatu, Negara yang Kerap Ikut Campur Urusan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia kesal dengan ulah Vanuatu yang menyelundupkan tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda , ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB di Jenewa, di mana dia menyerahkan petisi referendum kemerdekaan. Ini bukan pertama kali negara kecil di Pasifik itu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.
Di masa lalu, negara bernama resmi Republik Vanuatu ini lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.
Data yang dirangkum SINDOnews.com, Jumat (1/2/2019), pada April 2017 negara kecil itu bersama enam negara Pasifik lainnya; Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Island pernah menggelar pertemuan di Brussels dengan agenda membahas penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat. Padahal mereka sadar, wilayah itu adalah salah satu provinsi Indonesia . Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru memprotes keras tindakan tujuh negara Pasifik tersebut.
Pada Oktober 2018, Vanuatu dan dua negara Pasifik di forum PBB menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk kelompok separatis Papua Merdeka.
Saat itu, Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.
Dia mengatakan Dewan HAM PBB harus menyelidiki pelanggaran HAM di beberapa provinsi di Indonesia. Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.
Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat. "PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya.
Ulah terbaru Vanuatu telah diprotes Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi. Menurut Retno, pemerintah sudah melayangkan nota protes kepada Vanuatu terkait penyelundupan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ke kantor KTHAM PBB di Jenewa.
"Kami sudah melayangkan nota protes keras kepada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi, rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain," ujar Retno di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Berikut potret sekilas tentang Vanuatu, negara yang kerap ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.
Republik Vanuatu adalah negara di Kepulauan Pasifik yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Lokasinya 1.750 kilometer (1.090 mil) sebelah timur Australia utara, 540 kilometer (340 mil) timur laut Kaledonia Baru, timur Papua Nugini, tenggara Kepulauan Solomon, dan sebelah barat Fiji.
Negara tersebut dipimpin Perdana Menteri Charlot Salwai sejak 2016. Salwai dikenal sebagai pendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Vanuatu pertama kali dihuni oleh orang-orang Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau-pulau itu adalah ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh navigator Portugal Fernandes de Queirós, yang tiba pada tahun 1606. Sejak monarki Portugal dan Spanyol disatukan di bawah raja Spanyol pada tahun 1580, Queirós mengklaim kepulauan itu untuk Spanyol atau menjadi wilayah koloni Spanyol. Queiros kala itu menamakan wilayah itu dengan nama La Austrialia del Espíritu Santo.
Pada tahun 1880-an, Prancis dan Inggris ikut mengklaim bagian-bagian dari kepulauan itu. Pada tahun 1906, mereka menyetujui suatu kerangka kerja untuk mengelola bersama kepulauan tersebut sebagai Hebrides Baru melalui kondominium Anglo-Prancis.
Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada tahun 1970-an, dan Republik Vanuatu didirikan pada tahun 1980. Setelah merdeka, negara ini diakui menjadi anggota PBB dan masuk Forum Kepulauan Pasifik.
Indonesia sejatinya selalu membuat hubungan baik dengan Vanuatu. Pada April 2015, yakni ketika negara itu dilanda bencana angin topan, Indonesia mengirim bantuan termasuk sejumlah relawan untuk membantu para korban.
Tak jelas apa motivasi Vanuatu kerap intervensi urusan dalam negeri Indonesia, dalam hal ini soal Papua Barat. Namun, negara itu menuduh pihak berwenang Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Di masa lalu, negara bernama resmi Republik Vanuatu ini lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.
Data yang dirangkum SINDOnews.com, Jumat (1/2/2019), pada April 2017 negara kecil itu bersama enam negara Pasifik lainnya; Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Island pernah menggelar pertemuan di Brussels dengan agenda membahas penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat. Padahal mereka sadar, wilayah itu adalah salah satu provinsi Indonesia . Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru memprotes keras tindakan tujuh negara Pasifik tersebut.
Pada Oktober 2018, Vanuatu dan dua negara Pasifik di forum PBB menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk kelompok separatis Papua Merdeka.
Saat itu, Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.
Dia mengatakan Dewan HAM PBB harus menyelidiki pelanggaran HAM di beberapa provinsi di Indonesia. Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.
Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat. "PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya.
Ulah terbaru Vanuatu telah diprotes Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi. Menurut Retno, pemerintah sudah melayangkan nota protes kepada Vanuatu terkait penyelundupan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ke kantor KTHAM PBB di Jenewa.
"Kami sudah melayangkan nota protes keras kepada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi, rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain," ujar Retno di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Berikut potret sekilas tentang Vanuatu, negara yang kerap ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.
Republik Vanuatu adalah negara di Kepulauan Pasifik yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Lokasinya 1.750 kilometer (1.090 mil) sebelah timur Australia utara, 540 kilometer (340 mil) timur laut Kaledonia Baru, timur Papua Nugini, tenggara Kepulauan Solomon, dan sebelah barat Fiji.
Negara tersebut dipimpin Perdana Menteri Charlot Salwai sejak 2016. Salwai dikenal sebagai pendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Vanuatu pertama kali dihuni oleh orang-orang Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau-pulau itu adalah ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh navigator Portugal Fernandes de Queirós, yang tiba pada tahun 1606. Sejak monarki Portugal dan Spanyol disatukan di bawah raja Spanyol pada tahun 1580, Queirós mengklaim kepulauan itu untuk Spanyol atau menjadi wilayah koloni Spanyol. Queiros kala itu menamakan wilayah itu dengan nama La Austrialia del Espíritu Santo.
Pada tahun 1880-an, Prancis dan Inggris ikut mengklaim bagian-bagian dari kepulauan itu. Pada tahun 1906, mereka menyetujui suatu kerangka kerja untuk mengelola bersama kepulauan tersebut sebagai Hebrides Baru melalui kondominium Anglo-Prancis.
Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada tahun 1970-an, dan Republik Vanuatu didirikan pada tahun 1980. Setelah merdeka, negara ini diakui menjadi anggota PBB dan masuk Forum Kepulauan Pasifik.
Indonesia sejatinya selalu membuat hubungan baik dengan Vanuatu. Pada April 2015, yakni ketika negara itu dilanda bencana angin topan, Indonesia mengirim bantuan termasuk sejumlah relawan untuk membantu para korban.
Tak jelas apa motivasi Vanuatu kerap intervensi urusan dalam negeri Indonesia, dalam hal ini soal Papua Barat. Namun, negara itu menuduh pihak berwenang Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat.
(mas)
Explore More