Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku 'Dijebak' Vanuatu
Kamis, 31 Januari 2019 - 17:06 WIB
Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku 'Dijebak' Vanuatu
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengenai Vanuatu. Vanuatu memasukan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam delegasi mereka saat bertemu dengan Bachelet.
Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya dan mendapat suaka di Inggris.
Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.
"Pada tanggal 30 January 2019 siang hari, Wakil Tetap RI di Jenewa telah melakukan pembicaraan telepon langsung dengan KTHAM, Michelle Bachelet. KTHAM menyampaikan merasa “caught by surprise” dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu (Benny Wenda)," kata Kemlu.
"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," sambungnya dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).
Dalam keteranganya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.
Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi kepada Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.
Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar.
Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya dan mendapat suaka di Inggris.
Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.
"Pada tanggal 30 January 2019 siang hari, Wakil Tetap RI di Jenewa telah melakukan pembicaraan telepon langsung dengan KTHAM, Michelle Bachelet. KTHAM menyampaikan merasa “caught by surprise” dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu (Benny Wenda)," kata Kemlu.
"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," sambungnya dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).
Dalam keteranganya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.
Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi kepada Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.
Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar.
(esn)
