Kolombia Ogah Beri AS Pangkalan Militer untuk Invasi Venezuela
Sabtu, 26 Januari 2019 - 06:31 WIB
Kolombia Ogah Beri AS Pangkalan Militer untuk Invasi Venezuela
A
A
A
BOGOTA - Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.
"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Presiden Nicolas Maduro di Caracas.
Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya, Venezuela.
"Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut pada Jumat (25/1/2019) malam.
Menurut layanan pers militer Bogota, kapal dan pesawat tidak dipindahtugaskan, namun tetap siaga tinggi di Angkatan Bersenjata dan polisi terkait dengan serangan teror mematikan baru-baru ini pada akademi kepolisian di Bogota.
"Kolombia tidak melakukan provokasi dan tidak akan membiarkan siapa pun memprovokasi, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan (Guillermo) Botero, dan kami sedang melakukan kebijakan seperti itu terhadap Venezuela," imbuh kementerian tersebut.
Pada hari Selasa, Majelis Nasional Venezuela (Parlemen) yang dikuasasi oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai diktator. Pada hari Rabu, pemimpin oposisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim negara itu dalam sebuah demonstrasi massa di Caracas.
Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Kanada, Chili, dan Kolombia adalah bagian dari banyak negara yang mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Sedangkan beberapa negara lain seperti Rusia dan Meksiko, menyatakan dukungannya untuk Presiden petahanan Nicolas Maduro.
Maduro telah diambil sumpah untuk kembali menjabat sebagai presiden selama enam tahun ke depan setelah partainya yang berhaluan sosialis memenangkan pemilu tahun lalu. Oposisi memilih memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.
Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tidak mengakui pemilu yang dimenangkan Maduro. Washington bahkan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara tersebut dan memilih mengakui Guaido sebagai presiden interim sampai pemilu yang adil digelar kembali.
Sikap AS itu membuat Maduro memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, Washington lagi-lagi menolak pemutusan hubungan diplomatik dengan dalih Maduro bukan pemimpin sah Venezuela yang tidak berhak memutuskan hubungan diplomatik.
"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Presiden Nicolas Maduro di Caracas.
Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya, Venezuela.
"Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut pada Jumat (25/1/2019) malam.
Menurut layanan pers militer Bogota, kapal dan pesawat tidak dipindahtugaskan, namun tetap siaga tinggi di Angkatan Bersenjata dan polisi terkait dengan serangan teror mematikan baru-baru ini pada akademi kepolisian di Bogota.
"Kolombia tidak melakukan provokasi dan tidak akan membiarkan siapa pun memprovokasi, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan (Guillermo) Botero, dan kami sedang melakukan kebijakan seperti itu terhadap Venezuela," imbuh kementerian tersebut.
Pada hari Selasa, Majelis Nasional Venezuela (Parlemen) yang dikuasasi oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai diktator. Pada hari Rabu, pemimpin oposisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim negara itu dalam sebuah demonstrasi massa di Caracas.
Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Kanada, Chili, dan Kolombia adalah bagian dari banyak negara yang mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Sedangkan beberapa negara lain seperti Rusia dan Meksiko, menyatakan dukungannya untuk Presiden petahanan Nicolas Maduro.
Maduro telah diambil sumpah untuk kembali menjabat sebagai presiden selama enam tahun ke depan setelah partainya yang berhaluan sosialis memenangkan pemilu tahun lalu. Oposisi memilih memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.
Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tidak mengakui pemilu yang dimenangkan Maduro. Washington bahkan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara tersebut dan memilih mengakui Guaido sebagai presiden interim sampai pemilu yang adil digelar kembali.
Sikap AS itu membuat Maduro memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, Washington lagi-lagi menolak pemutusan hubungan diplomatik dengan dalih Maduro bukan pemimpin sah Venezuela yang tidak berhak memutuskan hubungan diplomatik.
(mas)
