Pompeo: AS Akan Kembalikan Demokrasi Sebenarnya di Venezuela
Minggu, 13 Januari 2019 - 16:34 WIB
Pompeo: AS Akan Kembalikan Demokrasi Sebenarnya di Venezuela
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan kekuasaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dilantik pada awal pekan ini tidak sah. Pompeo menegaskan, AS akan terus berusaha untuk mengembalikan demokrasi di negara itu.
"Rezim Maduro tidak sah dan AS akan terus bekerja untuk mengembalikan demokrasi nyata ke negara itu. Kami sangat berharap bahwa kami dapat menjadi kekuatan demi kebaikan untuk memungkinkan kawasan berkumpul untuk mewujudkannya," kata Pompeo.
"AS akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik kami untuk menekan untuk pemulihan demokrasi di Venezuela," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/1).
Pernyataan serupa sebelumnya dilontarkan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Dia mengatakan kemenangan Maduro pada pemilu Mei tahun 2018 lalu dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel.
"Kami mengatakan, AS menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," ucap Bolton.
Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.
Tidak hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.
"Rezim Maduro tidak sah dan AS akan terus bekerja untuk mengembalikan demokrasi nyata ke negara itu. Kami sangat berharap bahwa kami dapat menjadi kekuatan demi kebaikan untuk memungkinkan kawasan berkumpul untuk mewujudkannya," kata Pompeo.
"AS akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik kami untuk menekan untuk pemulihan demokrasi di Venezuela," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/1).
Pernyataan serupa sebelumnya dilontarkan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Dia mengatakan kemenangan Maduro pada pemilu Mei tahun 2018 lalu dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel.
"Kami mengatakan, AS menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," ucap Bolton.
Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.
Tidak hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.
(esn)
