Polling: Warga AS Salahkan Trump Atas Penutupan Pemerintah
Jum'at, 28 Desember 2018 - 13:31 WIB
Polling: Warga AS Salahkan Trump Atas Penutupan Pemerintah
A
A
A
WASHINGTON - Mayoritas warga Amerika Serikat (AS) menyalahkan Presiden Donald Trump daripada Partai Demokrat atas penutupan sebagian pemerintah AS. Itu ditunjukkan dari hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos seiring penutupan pemerintah berlanjut ke hari keenam tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Menurut jajak pendapat yang dilakukan 21-25 Desember, sebanyak 47% menganggap Trump bertanggung jawab, sementara 33% menyalahkan Partai Demokrat di Kongres. Hanya sebanyak tujuh persen menyalahkan Parti Republik di kongres seperti dilansir dari Reuters, Jumat (28/12/2018).
Penutupan ini dipicu oleh permintaan Trump, sebagian besar ditentang oleh Demokrat dan beberapa anggota parlemen dari Partai Republik sendiri, bahwa pembayar pajak memberinya USD5 miliar untuk membantu membuat tembok yang ia ingin bangun di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Total estimasi biaya adalah USD23 miliar.
Hanya 35 persen dari mereka yang disurvei dalam jajak pendapat mengatakan mereka mendukung termasuk uang untuk tembok dalam rancangan dana pengeluaran kongres. Hanya 25 persen mengatakan mereka mendukung Trump menutup pemerintah atas masalah ini.
"Presiden telah menjelaskan bahwa setiap tagihan untuk mendanai pemerintah harus cukup mendanai keamanan perbatasan," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu tidak menyebutkan dinding yang diusulkan Trump.
Menunjukkan sedikit rasa urgensi, kedua kamar Kongres bertemu hanya beberapa menit pada hari Kamis, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan untuk mengakhiri penutupan sebelum menunda sampai minggu depan.
"Demokrat dan Republik masih sangat jauh dalam menyelesaikan kebuntuan," kata juru bicara Demokrat di Senat Chuck Schumer Justin Goodman dalam sebuah pernyataan.
Perwakilan Demokrat Jim McGovern mencoba menghentikan sesi singkat yang dijalankan Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dengan menawarkan langkah untuk membuka kembali lembaga pemerintah yang tutup dan tetap menjalankannya hingga 8 Februari. Tetapi dia diabaikan dan mikrofonnya segera terputus. Rapat Parlemen hanya berlangsung kurang dari tiga menit.
"Itu adalah permintaan yang sah dan saya seharusnya didengarkan," kata McGovern kepada wartawan kemudian.
"Mereka bahkan tidak akan mendengarkan saya. Ini adalah cara mereka menjalankan tempat ini," ujarnya.
Menurut jajak pendapat yang dilakukan 21-25 Desember, sebanyak 47% menganggap Trump bertanggung jawab, sementara 33% menyalahkan Partai Demokrat di Kongres. Hanya sebanyak tujuh persen menyalahkan Parti Republik di kongres seperti dilansir dari Reuters, Jumat (28/12/2018).
Penutupan ini dipicu oleh permintaan Trump, sebagian besar ditentang oleh Demokrat dan beberapa anggota parlemen dari Partai Republik sendiri, bahwa pembayar pajak memberinya USD5 miliar untuk membantu membuat tembok yang ia ingin bangun di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Total estimasi biaya adalah USD23 miliar.
Hanya 35 persen dari mereka yang disurvei dalam jajak pendapat mengatakan mereka mendukung termasuk uang untuk tembok dalam rancangan dana pengeluaran kongres. Hanya 25 persen mengatakan mereka mendukung Trump menutup pemerintah atas masalah ini.
"Presiden telah menjelaskan bahwa setiap tagihan untuk mendanai pemerintah harus cukup mendanai keamanan perbatasan," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu tidak menyebutkan dinding yang diusulkan Trump.
Menunjukkan sedikit rasa urgensi, kedua kamar Kongres bertemu hanya beberapa menit pada hari Kamis, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan untuk mengakhiri penutupan sebelum menunda sampai minggu depan.
"Demokrat dan Republik masih sangat jauh dalam menyelesaikan kebuntuan," kata juru bicara Demokrat di Senat Chuck Schumer Justin Goodman dalam sebuah pernyataan.
Perwakilan Demokrat Jim McGovern mencoba menghentikan sesi singkat yang dijalankan Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dengan menawarkan langkah untuk membuka kembali lembaga pemerintah yang tutup dan tetap menjalankannya hingga 8 Februari. Tetapi dia diabaikan dan mikrofonnya segera terputus. Rapat Parlemen hanya berlangsung kurang dari tiga menit.
"Itu adalah permintaan yang sah dan saya seharusnya didengarkan," kata McGovern kepada wartawan kemudian.
"Mereka bahkan tidak akan mendengarkan saya. Ini adalah cara mereka menjalankan tempat ini," ujarnya.
(ian)
