Masker Wajah Kim Jong-un Picu Kontroversi di Korea Selatan
A
A
A
SEOUL - Sebuah perusahaan mode dan kosmetik Korea Selatan (Korsel) telah memicu kontroversi dengan produk masker wajah yang menampilkan Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un. Perusahaan itu mengatakan telah menjual lebih dari 25.000 "masker kelembaban unifikasi nuklir" sejak Juni lalu.
Masker wajah yang disebut "masker nuklir" itu diproduksi oleh 5149, sebuah perusahaan fashion dan kosmetik Korsel. Mengusung slogan bergaya propaganda, perusahaan itu mengklaim masker mereka mengandung air mineral dari Gunung Paektu. Menurut mitologi Korea, gunung berapi yang sakral dan aktif itu adalah tempat kelahiran Dangun, pendiri kerajaan Korea pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu.
Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, kepala eksekutif 5149 Kwak Hyeon-ju mengatakan dia membuat masker itu untuk merayakan KTT Korea sekali dalam seumur hidup yang diadakan awal tahun ini.
Puluhan warga Korea telah memposting foto mereka sendiri di media sosial dengan masker yang dibanderol seharga 4.000 won atau sekitar Rp51 ribu.
Tetapi beberapa toko telah menarik mereka dari rak-rak mereka menyusul serangan balik dari media lokal. Selain itu muncul kekhawatiran atas legalitas masker tersebut.
"Secara pribadi, saya tidak suka barang dagangan mempromosikan agenda politik tertentu," Irene Kim, seorang ahli perawatan kulit Korsel, mengatakan kepada South China Morning Post.
"Beberapa tahun yang lalu, Korea Utara adalah ancaman terbesar bagi negara kita. Kim Jong-un dilihat sebagai diktator dan seorang tiran yang tidak akan berhenti untuk mengganggu perdamaian dunia, sekarang dia menjadi wajah topeng wajah populer," dia menambahkan seperti dikutip dari BBC, Jumat (14/12/2018).
Di Korsel sendiri membicarakan hal positif dari pemerintah Korut adalah tindakan ilegal, meskipun undang-undang itu jarang ditegakkan.
Baik Korut dan Korsel secara teknis masih berperang, tetapi para pemimpin dari kedua negara telah menghadiri pembicaraan tahun ini mengenai denuklirisasi.
Kim Jong-un telah memimpin Korut sejak kematian mantan diktator yang juga ayahnya, Kim Jong-il, pada tahun 2011.
Rezim komunis negara itu telah dikritik oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia karena "pelanggaran HAM yang sistematis, meluas dan berat.
Masker wajah yang disebut "masker nuklir" itu diproduksi oleh 5149, sebuah perusahaan fashion dan kosmetik Korsel. Mengusung slogan bergaya propaganda, perusahaan itu mengklaim masker mereka mengandung air mineral dari Gunung Paektu. Menurut mitologi Korea, gunung berapi yang sakral dan aktif itu adalah tempat kelahiran Dangun, pendiri kerajaan Korea pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu.
Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, kepala eksekutif 5149 Kwak Hyeon-ju mengatakan dia membuat masker itu untuk merayakan KTT Korea sekali dalam seumur hidup yang diadakan awal tahun ini.
Puluhan warga Korea telah memposting foto mereka sendiri di media sosial dengan masker yang dibanderol seharga 4.000 won atau sekitar Rp51 ribu.
Tetapi beberapa toko telah menarik mereka dari rak-rak mereka menyusul serangan balik dari media lokal. Selain itu muncul kekhawatiran atas legalitas masker tersebut.
"Secara pribadi, saya tidak suka barang dagangan mempromosikan agenda politik tertentu," Irene Kim, seorang ahli perawatan kulit Korsel, mengatakan kepada South China Morning Post.
"Beberapa tahun yang lalu, Korea Utara adalah ancaman terbesar bagi negara kita. Kim Jong-un dilihat sebagai diktator dan seorang tiran yang tidak akan berhenti untuk mengganggu perdamaian dunia, sekarang dia menjadi wajah topeng wajah populer," dia menambahkan seperti dikutip dari BBC, Jumat (14/12/2018).
Di Korsel sendiri membicarakan hal positif dari pemerintah Korut adalah tindakan ilegal, meskipun undang-undang itu jarang ditegakkan.
Baik Korut dan Korsel secara teknis masih berperang, tetapi para pemimpin dari kedua negara telah menghadiri pembicaraan tahun ini mengenai denuklirisasi.
Kim Jong-un telah memimpin Korut sejak kematian mantan diktator yang juga ayahnya, Kim Jong-il, pada tahun 2011.
Rezim komunis negara itu telah dikritik oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia karena "pelanggaran HAM yang sistematis, meluas dan berat.
(ian)