Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Satu-satunya Pilihan bagi Palestina
Kamis, 29 November 2018 - 14:00 WIB
Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Satu-satunya Pilihan bagi Palestina
A
A
A
NEW YORK - Solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan karena masing-masing negara berdaulat masih satu-satunya pilihan untuk perdamaian abadi. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, menandai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina.
Majelis PBB telah mengadopsi Resolusi 181 tentang pembagian Palestina pada tahun 1947, tetapi negara yang merdeka dan berdaulat belum terealisasi. Guterres pun menyerukan kepada para pemimpin Palestina dan Israel untuk memulihkan kepercayaan pada janji Resolusi 181.
"Dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, memenuhi aspirasi nasional yang sah dari kedua bangsa, dengan perbatasan berdasarkan garis 1967 dan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara - Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina,” kata Guterres.
"Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai hak asasi rakyat Palestina yang tak dapat dicabut," imbuhnya seperti dikutip dari laman PBB, Kamis (29/11/2018).
Sementara itu Presiden Majelis Umum PBB, Maria Fernanda Espinosa menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam proses perdamaian.
Dia mengingatkan komite dan yang lain yang hadir dalam tema sesi ke-73 Majelis Umum: "Membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa Relevan dengan Semua."
"Saya ingin menekankan hal ini, 'relevan untuk semua,'" katanya.
“Solidaritas kami dengan rakyat Palestina tidak boleh berakar hanya karena simpati. Layak seperti itu, rakyat Palestina berhak atas lebih dari itu,” ujarnya.
Espinosa mengatakan bagian dari janji PBB untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
"Itu berarti melakukan segala sesuatu dalam kekuatan kami untuk mengakhiri mimpi buruk mereka saat ini," jelasnya.
"Itu tidak cukup untuk mengadvokasi atas nama rakyat Palestina, jika kita tidak menggunakan kemauan politik yang diperlukan untuk membuat penghitungan berdiri," tegasnya.
Berseru kepada para pemimpin dunia, Espinosa menyatakan perlunya tanggapan segera terhadap krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama dan kompleks yang timbul dari dekade-dekade konflik dan ketidakpercayaan.
"Keadaan orang-orang Palestina tetap menjadi luka di hati nurani kolektif kami," katanya.
"Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menekan urgensi perlunya resolusi yang cepat," tukasnya.
Majelis PBB telah mengadopsi Resolusi 181 tentang pembagian Palestina pada tahun 1947, tetapi negara yang merdeka dan berdaulat belum terealisasi. Guterres pun menyerukan kepada para pemimpin Palestina dan Israel untuk memulihkan kepercayaan pada janji Resolusi 181.
"Dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, memenuhi aspirasi nasional yang sah dari kedua bangsa, dengan perbatasan berdasarkan garis 1967 dan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara - Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina,” kata Guterres.
"Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai hak asasi rakyat Palestina yang tak dapat dicabut," imbuhnya seperti dikutip dari laman PBB, Kamis (29/11/2018).
Sementara itu Presiden Majelis Umum PBB, Maria Fernanda Espinosa menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam proses perdamaian.
Dia mengingatkan komite dan yang lain yang hadir dalam tema sesi ke-73 Majelis Umum: "Membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa Relevan dengan Semua."
"Saya ingin menekankan hal ini, 'relevan untuk semua,'" katanya.
“Solidaritas kami dengan rakyat Palestina tidak boleh berakar hanya karena simpati. Layak seperti itu, rakyat Palestina berhak atas lebih dari itu,” ujarnya.
Espinosa mengatakan bagian dari janji PBB untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
"Itu berarti melakukan segala sesuatu dalam kekuatan kami untuk mengakhiri mimpi buruk mereka saat ini," jelasnya.
"Itu tidak cukup untuk mengadvokasi atas nama rakyat Palestina, jika kita tidak menggunakan kemauan politik yang diperlukan untuk membuat penghitungan berdiri," tegasnya.
Berseru kepada para pemimpin dunia, Espinosa menyatakan perlunya tanggapan segera terhadap krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama dan kompleks yang timbul dari dekade-dekade konflik dan ketidakpercayaan.
"Keadaan orang-orang Palestina tetap menjadi luka di hati nurani kolektif kami," katanya.
"Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menekan urgensi perlunya resolusi yang cepat," tukasnya.
(ian)
