Bela Ukraina, Bos Pentagon Sebut Rusia Tak Bisa Dipercaya
Kamis, 29 November 2018 - 06:11 WIB
Bela Ukraina, Bos Pentagon Sebut Rusia Tak Bisa Dipercaya
A
A
A
WASHINGTON - Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis mengecam penyitaan tiga kapal militer Ukraina oleh Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea. Dia mengatakan tindakan itu sebagai melanggar perjanjian antara kedua negara dan menunjukkan bahwa Moskow tidak dapat dipercaya.
"Ketika Anda berpikir bahwa ada perjanjian antara kedua negara itu hanya menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat diandalkan sekarang untuk menepati janji," kata Mattis kepada wartawan hari Rabu waktu Washington, yang dilansir Reuters, Kamis (29/11/2018).
"Itu jelas pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Itu, saya pikir, penggunaan kekuatan yang melelahkan, yang melukai para pelaut Ukraina," imbuh bos Pentagon tersebut.
Pihak Gedung Putih telah memberi tahu Presiden Donald Trump telah tentang situasi tersebut. Trump sedang mempertimbangkan apakah akan membatalkan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin atau tidak.
Sebelumnya, Putin menyalahkan Ukraina atas bentrok kapal militer kedua negara di pantai Crimea pada hari Minggu. Menurutnya, insiden itu adalah "permainan kotor" yang dimainkan Presiden Petro Poroshenko untuk menaikkan popularitas menjelang pemilu di negara tersebut.
Pada hari Minggu kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang dianggap melanggar wilayah Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea di Laut Hitam. Dalam insiden itu, tiga kapal militer dan para tentara Ukraina ditangkap pasukan Rusia.
"Ini adalah permainan kotor di dalam negeri (Ukraina)," kata Putin. "Ini adalah provokasi yang diprakarsai oleh otoritas saat ini, dan saya pikir oleh presiden (Ukraina), sehubungan dengan pemilu mendatang yang akan diadakan tahun depan," katanya lagi.
"Insiden di Laut Hitam, itu adalah insiden perbatasan, tidak lebih," lanjut Putin.
Komentar Putin muncul setelah pemerintah Ukraina memberlakukan undang-undang darurat militer pertama di negara itu dengan alasan mengantisipasi aksi militer dari Rusia. Presiden Poroshenko mengatakan ada ancaman "sangat serius" dari invasi darat musuh.
Negara-negara Barat kompak mendukung Ukraina dan menuduh Rusia melanggar hukum internasional. Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada presiden Ukraina bahwa aliansi mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, meskipun Kiev bukan bagian dari aliansi militer NATO.
Kremlin menanggapi undang-undang darurat militer di Ukraina dengan berencana menambah sistem rudal S-400 di Crimea. Sistem pertahanan tambahan itu akan beroperasi akhir tahun ini.
"Ketika Anda berpikir bahwa ada perjanjian antara kedua negara itu hanya menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat diandalkan sekarang untuk menepati janji," kata Mattis kepada wartawan hari Rabu waktu Washington, yang dilansir Reuters, Kamis (29/11/2018).
"Itu jelas pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Itu, saya pikir, penggunaan kekuatan yang melelahkan, yang melukai para pelaut Ukraina," imbuh bos Pentagon tersebut.
Pihak Gedung Putih telah memberi tahu Presiden Donald Trump telah tentang situasi tersebut. Trump sedang mempertimbangkan apakah akan membatalkan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin atau tidak.
Sebelumnya, Putin menyalahkan Ukraina atas bentrok kapal militer kedua negara di pantai Crimea pada hari Minggu. Menurutnya, insiden itu adalah "permainan kotor" yang dimainkan Presiden Petro Poroshenko untuk menaikkan popularitas menjelang pemilu di negara tersebut.
Pada hari Minggu kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang dianggap melanggar wilayah Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea di Laut Hitam. Dalam insiden itu, tiga kapal militer dan para tentara Ukraina ditangkap pasukan Rusia.
"Ini adalah permainan kotor di dalam negeri (Ukraina)," kata Putin. "Ini adalah provokasi yang diprakarsai oleh otoritas saat ini, dan saya pikir oleh presiden (Ukraina), sehubungan dengan pemilu mendatang yang akan diadakan tahun depan," katanya lagi.
"Insiden di Laut Hitam, itu adalah insiden perbatasan, tidak lebih," lanjut Putin.
Komentar Putin muncul setelah pemerintah Ukraina memberlakukan undang-undang darurat militer pertama di negara itu dengan alasan mengantisipasi aksi militer dari Rusia. Presiden Poroshenko mengatakan ada ancaman "sangat serius" dari invasi darat musuh.
Negara-negara Barat kompak mendukung Ukraina dan menuduh Rusia melanggar hukum internasional. Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada presiden Ukraina bahwa aliansi mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, meskipun Kiev bukan bagian dari aliansi militer NATO.
Kremlin menanggapi undang-undang darurat militer di Ukraina dengan berencana menambah sistem rudal S-400 di Crimea. Sistem pertahanan tambahan itu akan beroperasi akhir tahun ini.
(mas)
