PM Australia Usul Kaum Radikal Pelaku Teror Dicabut Kewarganegaraannya
Kamis, 22 November 2018 - 13:56 WIB
PM Australia Usul Kaum Radikal Pelaku Teror Dicabut Kewarganegaraannya
A
A
A
SYDNEY - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison pada hari Kamis (12/11/2018) mengusulkan pencabutan status kewarganegaraan kaum radikal yang dihukum karena melakukan pelanggaran terorisme. Namun, pelucutan status itu hanya bisa dilakukan jika warga tersebut berkewarganegaraan ganda.
Australia, sekutu setia AS yang mengirim pasukan ke Afghanistan dan Irak, telah melihat serentetan serangan oleh militan yang tumbuh di dalam negeri dalam beberapa bulan terakhir, termasuk serangan penikaman pisau di kota terbesar kedua negara itu kurang dari dua minggu lalu.
Selain berkewarganegaraan ganda, para narapidana terorisme yang bisa dicabut statusnya adalah mereka yang telah dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara.
"Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi, dan bagi mereka yang akan terlibat dalam kegiatan semacam ini, dan mereka memiliki kewarganegaraan di tempat lain atau kami memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka bisa pergi," kata Morrison kepada wartawan di Sydney, seperti dikutip Reuters.
Proposal Morrison tersebut membutuhkan persetujuan parlemen Australia, di mana kubunya tidak memiliki mayoritas kursi. Para ahli mengatakan, usulan itu kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum.
"Tidak jelas bahwa persemakmuran memiliki kekuatan untuk mengusir orang-orang yang telah berada di sini selama banyak generasi," kata Sangeetha Pillai, pengacara konstitusional di Kaldor Center, University of New South.
"Perundang-undangan ini akan membuat beberapa orang tidak memiliki kewarganegaraan setidaknya sementara dan dalam beberapa kasus, secara permanen," ujarnya mengacu pada usulan Morrison.
Usulan Morrison muncul hanya beberapa hari setelah polisi Australia menangkap tiga warga yang merencanakan serangan massal terhadap masyarakat di Melbourne.
Meskipun penangkapan itu menghilangkan ancaman dari kelompok radikal, Australia terus berada dalam siaga tinggi untuk serangan yang mungkin terjadi di masa depan.
Australia saat ini melihat kemungkinan serangan militan sebagai hal yang "mungkin", sebuah status di level tengah pada sistem peringkat dari lima tingkat ancaman.
Morrison—yang ingin memberi para penyidik alat tambahan—menuntut parlemen meloloskan undang-undang yang akan memaksa perusahaan teknologi memberikan akses ke pesan terenkripsi sebelum 2019.
Australia, sekutu setia AS yang mengirim pasukan ke Afghanistan dan Irak, telah melihat serentetan serangan oleh militan yang tumbuh di dalam negeri dalam beberapa bulan terakhir, termasuk serangan penikaman pisau di kota terbesar kedua negara itu kurang dari dua minggu lalu.
Selain berkewarganegaraan ganda, para narapidana terorisme yang bisa dicabut statusnya adalah mereka yang telah dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara.
"Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi, dan bagi mereka yang akan terlibat dalam kegiatan semacam ini, dan mereka memiliki kewarganegaraan di tempat lain atau kami memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka bisa pergi," kata Morrison kepada wartawan di Sydney, seperti dikutip Reuters.
Proposal Morrison tersebut membutuhkan persetujuan parlemen Australia, di mana kubunya tidak memiliki mayoritas kursi. Para ahli mengatakan, usulan itu kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum.
"Tidak jelas bahwa persemakmuran memiliki kekuatan untuk mengusir orang-orang yang telah berada di sini selama banyak generasi," kata Sangeetha Pillai, pengacara konstitusional di Kaldor Center, University of New South.
"Perundang-undangan ini akan membuat beberapa orang tidak memiliki kewarganegaraan setidaknya sementara dan dalam beberapa kasus, secara permanen," ujarnya mengacu pada usulan Morrison.
Usulan Morrison muncul hanya beberapa hari setelah polisi Australia menangkap tiga warga yang merencanakan serangan massal terhadap masyarakat di Melbourne.
Meskipun penangkapan itu menghilangkan ancaman dari kelompok radikal, Australia terus berada dalam siaga tinggi untuk serangan yang mungkin terjadi di masa depan.
Australia saat ini melihat kemungkinan serangan militan sebagai hal yang "mungkin", sebuah status di level tengah pada sistem peringkat dari lima tingkat ancaman.
Morrison—yang ingin memberi para penyidik alat tambahan—menuntut parlemen meloloskan undang-undang yang akan memaksa perusahaan teknologi memberikan akses ke pesan terenkripsi sebelum 2019.
(mas)
