AS Pertimbangkan Venezuela Masuk Daftar Sponsor Terorisme

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun, belum ada keputusan akhir yang diambil pemerintah Donald Trump terkait rencana itu.

Sumber pemerintah AS yang mengetahui rencana itu mengungkapnya pada hari Senin, yang dilansir Reuters, Selasa (20/11/2018).

Menambahkan Venezuela ke dalam daftar sponsor terorisme dapat membatasi bantuan ekonomi AS dan memberlakukan pembatasan keuangan pada negara yang sudah menderita hiperinflasi, migrasi massal serta kekurangan makanan dan obat-obatan tersebut.

Diskusi tentang masalah ini telah bergerak maju dalam beberapa hari terakhir dengan lobi yang kuat dari Senator Republik Marco Rubio. Sumber itu mengatakan, Senator Marco Rubio telah lama menekan pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Seorang pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan akan menjadi tantangan bagi administrasi Trump untuk memberikan bukti konkret yang menghubungkan pemerintahan Maduro dengan terorisme jika memutuskan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar sponsor terorisme.

Keempat negara saat ini sudah dimasukkan AS dalam daftar sponsor terorisme, yakni Korea Utara, Iran, Sudan dan Suriah. Dasar Washington memasukkan sebuah negara dalam daftar tersebut adalah temuan yang berulang kali bahwa negara tersebut memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional.

Rubio dan dua senator Republik lainnya telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Michael Pompeo pada bulan September. Surat itu berupa desakan agar Venezuela dimasukkan dalam daftar sponsor terorisme.

Dalam surat itu, Venezuela dituduh terkait dengan kelompok militan Hizbullah Lebanon dan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC. Namun, tuduhan itu tanpa disertai bukti.

Administrasi Trump telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap pemerintah Maduro yang sosialis sejak 2017. Washington menuduh negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini telah merusak demokrasi.

Pada 1 November, Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan mengganggu ekspor emas Venezuela.

Kementerian Informasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar terkait rencana AS memasukkan negara itu dalam daftar sponsor terorisme.

Maduro, yang menyangkal membatasi kebebasan politik di negaranya, mengatakan bahwa dia adalah korban dari "perang ekonomi" yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

The Washington Post, yang pertama kali melaporkan bahwa administrasi Trump sedang mempertimbangkan penunjukan Venezuela dalam daftar sponsor terorisme, menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah meminta umpan balik atas langkah yang diusulkan dari berbagai lembaga dalam beberapa hari terakhir.

"Secara konsisten dan secara berkelanjutan meninjau informasi dan intelijen yang tersedia, dari banyak sumber, tentang kemungkinan keterlibatan tingkat negara dalam terorisme, mengevaluasi semua informasi yang kredibel, diverifikasi, dan dikuatkan secara keseluruhan," kata Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicara.

Gedung Putih menolak berkomentar. Seorang pejabat senior AS mengatakan pada Reuters awal bulan ini bahwa pemerintahan Trump melihat semua potensi untuk menekan pemerintahan Maduro.

"Kami percaya bahwa kepresidenannya tidak sah," kata pejabat itu, mengulangi kembali penolakan Washington terhadap hasil pemilu Venezuela awal tahun ini. Maduro memenangkan masa jabatan enam tahun ke depan pada pemilu bulan Mei, di mana kubu pesaing memboikot dengan tuduhan ada penyimpangan besar.

"Rezim benar-benar memahami bahwa dunia semakin kecil untuk mereka. Dan itulah jenis tekanan yang diperlukan untuk benar-benar mengubah pikiran dalam rezim. Sanksi tersebut memiliki efek," kata pejabat AS tersebut.