Lawan Sanksi AS, Militer Iran Siap Lindungi Tanker Minyaknya
Senin, 12 November 2018 - 15:41 WIB
Lawan Sanksi AS, Militer Iran Siap Lindungi Tanker Minyaknya
A
A
A
TEHERAN - Militer Iran mengeluarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang akan mengganggu penjualan minyak Iran. Pasukan Teheran siap angkat senjata guna melindungi kapal tanker minyaknya sebagai perlawanan terhadap sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS).
Seperti diketahui, putara kedua sanksi Washington yang mulai berlaku sejak 5 November menargetkan sektor energi dan keuangan negara para Mullah tersebut.
"Angkatan bersenjata Iran dipersiapkan hari ini seperti di masa lalu untuk melindungi armada tanker minyak kami terhadap ancaman apa pun sehingga dapat terus menggunakan saluran air laut," kata wakil komandan militer Iran, Mahmoud Mousavi, seperti dikutip kantor berita ISNA, Senin (12/11/2018).
Iran sebelumnya mengancam akan menanggapi sanksi AS terhadap ekspor minyaknya dengan menutup Selat Hormuz, jalur air strategis yang menghubungkan produsen minyak mentah Timur Tengah dengan pasar dunia.
Setelah pemberlakukan paket kedua sanksi AS pada 5 November, Presiden Iran Hassan Rouhani berjanji akan terus menjual minyak meskipun ada pembatasan dari Washington yang dia sebut ilegal dan tidak adil.
"Faktanya adalah bahwa Republik Islam Iran dapat menjual minyaknya dan akan menjual minyak mentahnya...bahkan jika negara-negara ini (pembeli minyak Iran) belum ditawari pengeucalian. Kami akan menjual minyak kami dengan kehormatan. Kami akan mematahkan sanksi ini dengan kehormatan, karena sanksi ini kejam dan bertentangan dengan hukum internasional," kata Rouhani.
Pekan lalu, TankerTrackers.com, situs pemantau pengiriman minyak global, menuduh bahwa semua kapal Iran telah mematikan transpondernya untuk menghindari sistem pelacakan internasional beberapa minggu sebelum sanksi AS mulai berlaku.
Departemen Keuangan AS sebelumnya menyatakan paket kedua sanksi AS menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Sanksi ini sebagai respons lanjutan setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran dengan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) yang secara resmi bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.
Seperti diketahui, putara kedua sanksi Washington yang mulai berlaku sejak 5 November menargetkan sektor energi dan keuangan negara para Mullah tersebut.
"Angkatan bersenjata Iran dipersiapkan hari ini seperti di masa lalu untuk melindungi armada tanker minyak kami terhadap ancaman apa pun sehingga dapat terus menggunakan saluran air laut," kata wakil komandan militer Iran, Mahmoud Mousavi, seperti dikutip kantor berita ISNA, Senin (12/11/2018).
Iran sebelumnya mengancam akan menanggapi sanksi AS terhadap ekspor minyaknya dengan menutup Selat Hormuz, jalur air strategis yang menghubungkan produsen minyak mentah Timur Tengah dengan pasar dunia.
Setelah pemberlakukan paket kedua sanksi AS pada 5 November, Presiden Iran Hassan Rouhani berjanji akan terus menjual minyak meskipun ada pembatasan dari Washington yang dia sebut ilegal dan tidak adil.
"Faktanya adalah bahwa Republik Islam Iran dapat menjual minyaknya dan akan menjual minyak mentahnya...bahkan jika negara-negara ini (pembeli minyak Iran) belum ditawari pengeucalian. Kami akan menjual minyak kami dengan kehormatan. Kami akan mematahkan sanksi ini dengan kehormatan, karena sanksi ini kejam dan bertentangan dengan hukum internasional," kata Rouhani.
Pekan lalu, TankerTrackers.com, situs pemantau pengiriman minyak global, menuduh bahwa semua kapal Iran telah mematikan transpondernya untuk menghindari sistem pelacakan internasional beberapa minggu sebelum sanksi AS mulai berlaku.
Departemen Keuangan AS sebelumnya menyatakan paket kedua sanksi AS menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Sanksi ini sebagai respons lanjutan setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran dengan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) yang secara resmi bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.
(mas)
