Warga Yordania Minta Perjanjian Damai dengan Israel Dibatalkan
Minggu, 21 Oktober 2018 - 14:44 WIB
Warga Yordania Minta Perjanjian Damai dengan Israel Dibatalkan
A
A
A
AMMAN - Demonstrasi massal terjadi di Ibu Kota Yordania, Amman. Para demonstran menuntut agar wilayah Baqoura dan Ghumar dikembalikan ke tangan Yordania.
Menurut perjanjian damai 1994 antara Israel dan Yordania, daerah-daerah ini berada di bawah kendali Israel selama 25 tahun, dan setelah berakhirnya masa sewa, masing-masing pihak dapat meminta untuk membatalkan pengaturan yang ada.
Para demonstran meminta pemerintah untuk menuntut agar wilayah-wilayah ini kembali ke kedaulatan Yordania, dan juga menyerukan untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel, mengusir duta besar Israel dan menutup kedutaan Israel.
"Rakyat menginginkan kehormatan nasional, dan riwayat tentang kedaulatan nasional," teriak para demonstran seperti dikutip dari Arutz Sheva, Minggu (21/10/2018).
Terlepas dari kenyataan bahwa Yordania memiliki perjanjian damai dengan Israel, parlemen negara itu, yang sebagian besar terdiri dari kaum Islamis, tetap anti-Israel dan anggotanya telah lebih dari sekali menyerukan untuk membatalkan perjanjian perdamaian.
Tahun lalu, parlemen Yordania menyetujui proposal untuk membentuk komite guna mengevaluasi kembali semua hubungan formal dengan Israel, termasuk perjanjian damai. Keputusan itu tidak selalu berarti bahwa perjanjian perdamaian dengan Israel akan dibatalkan, karena keputusan semacam itu memerlukan persetujuan pemerintah, istana kerajaan dan dewan penasihat Raja Yordania Abdullah II.
Musim panas lalu, anggota parlemen Yordania menyuarakan dukungan untuk tiga teroris yang membunuh dua petugas Polisi Perbatasan Israel di dekat Temple Mount, memuji mereka sebagai "martir".
Beberapa tahun lalu, anggota parlemen Yordania dengan suara bulat menuntut pemerintah mengusir duta besar Israel dari Amman sebagai hukuman setelah detektif di Israel menahan Mufti Yerusalem di Bukit Bait Suci.
Menurut perjanjian damai 1994 antara Israel dan Yordania, daerah-daerah ini berada di bawah kendali Israel selama 25 tahun, dan setelah berakhirnya masa sewa, masing-masing pihak dapat meminta untuk membatalkan pengaturan yang ada.
Para demonstran meminta pemerintah untuk menuntut agar wilayah-wilayah ini kembali ke kedaulatan Yordania, dan juga menyerukan untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel, mengusir duta besar Israel dan menutup kedutaan Israel.
"Rakyat menginginkan kehormatan nasional, dan riwayat tentang kedaulatan nasional," teriak para demonstran seperti dikutip dari Arutz Sheva, Minggu (21/10/2018).
Terlepas dari kenyataan bahwa Yordania memiliki perjanjian damai dengan Israel, parlemen negara itu, yang sebagian besar terdiri dari kaum Islamis, tetap anti-Israel dan anggotanya telah lebih dari sekali menyerukan untuk membatalkan perjanjian perdamaian.
Tahun lalu, parlemen Yordania menyetujui proposal untuk membentuk komite guna mengevaluasi kembali semua hubungan formal dengan Israel, termasuk perjanjian damai. Keputusan itu tidak selalu berarti bahwa perjanjian perdamaian dengan Israel akan dibatalkan, karena keputusan semacam itu memerlukan persetujuan pemerintah, istana kerajaan dan dewan penasihat Raja Yordania Abdullah II.
Musim panas lalu, anggota parlemen Yordania menyuarakan dukungan untuk tiga teroris yang membunuh dua petugas Polisi Perbatasan Israel di dekat Temple Mount, memuji mereka sebagai "martir".
Beberapa tahun lalu, anggota parlemen Yordania dengan suara bulat menuntut pemerintah mengusir duta besar Israel dari Amman sebagai hukuman setelah detektif di Israel menahan Mufti Yerusalem di Bukit Bait Suci.
(ian)
