Indonesia: Dukung Separatis Papua, Vanuatu Tak Bisa Dimaafkan
Kamis, 04 Oktober 2018 - 03:56 WIB
Indonesia: Dukung Separatis Papua, Vanuatu Tak Bisa Dimaafkan
A
A
A
NEW YORK - Indonesia menilai Vanuatu telah mempertaruhkan "hubungan persahabatan" antara kedua negara karena mendukung gerakan separatis Papua Barat dan menyuarakannya di PBB. Indonesia menganggap sikap negara itu tak bisa dimaafkan.
Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia, sudah menggunakan hak jawab keduanya di Sidang Ke-73 Majelis umum PBB atas serangan dari Vanuatu. Dia mengatakan, negara di Pasifik itu tak tahu apa-apa dengan menyuarakan dukungannya bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
"Meskipun disamarkan dengan keprihatinan hak asasi manusia yang berbunga-bunga, niat dan aksi tunggal Vanuatu secara langsung menantang prinsip hubungan persahabatan yang disepakati secara internasional antara negara, kedaulatan dan integritas teritorial," kata Taborat.
Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali mendukung gerakan separatis. Dia mempertanyakan perilakunya sebagai negara yang taat hukum internasional.
"Dukungan yang tidak dapat dimaafkan ini kepada individu separatis jelas ditunjukkan Vanuatu kepada sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka untuk PBB," ujarnya, yang dikutip The Guardian, Rabu (3/10/2018) malam.
"Orang-orang Papua sekali dan untuk sekali lagi menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, dan bahwa itu final, ireversibel dan permanen," katanya mengacu pada resolusi PBB 1969.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang telah lama mendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri pada pekan lalu menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga dan Presiden Marshall Islands Hilda Heine juga melakukan seperti yang disuarakan Vanuatu.
"Dekolonisasi dan hak asasi manusia keduanya merupakan isu penting di kawasan kepulauan Pasifik," kata Heine.
Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, tanpa menyebut nama Vanuatu, dalam tanggapan pertamanya menyatakan setiap negara yang menggagnggu integritas teritorial negara lain merupakan tindakan permusuhan.
"Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorialnya," kata Kalla. “Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya."
Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia, sudah menggunakan hak jawab keduanya di Sidang Ke-73 Majelis umum PBB atas serangan dari Vanuatu. Dia mengatakan, negara di Pasifik itu tak tahu apa-apa dengan menyuarakan dukungannya bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
"Meskipun disamarkan dengan keprihatinan hak asasi manusia yang berbunga-bunga, niat dan aksi tunggal Vanuatu secara langsung menantang prinsip hubungan persahabatan yang disepakati secara internasional antara negara, kedaulatan dan integritas teritorial," kata Taborat.
Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali mendukung gerakan separatis. Dia mempertanyakan perilakunya sebagai negara yang taat hukum internasional.
"Dukungan yang tidak dapat dimaafkan ini kepada individu separatis jelas ditunjukkan Vanuatu kepada sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka untuk PBB," ujarnya, yang dikutip The Guardian, Rabu (3/10/2018) malam.
"Orang-orang Papua sekali dan untuk sekali lagi menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, dan bahwa itu final, ireversibel dan permanen," katanya mengacu pada resolusi PBB 1969.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang telah lama mendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri pada pekan lalu menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga dan Presiden Marshall Islands Hilda Heine juga melakukan seperti yang disuarakan Vanuatu.
"Dekolonisasi dan hak asasi manusia keduanya merupakan isu penting di kawasan kepulauan Pasifik," kata Heine.
Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, tanpa menyebut nama Vanuatu, dalam tanggapan pertamanya menyatakan setiap negara yang menggagnggu integritas teritorial negara lain merupakan tindakan permusuhan.
"Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorialnya," kata Kalla. “Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya."
(mas)
