Lagi, Vanuatu Cs Usik Indonesia soal Papua Barat di PBB
Senin, 01 Oktober 2018 - 07:33 WIB
Lagi, Vanuatu Cs Usik Indonesia soal Papua Barat di PBB
A
A
A
NEW YORK - Vanuatu dan dua negara Pasifik lainnya kembali mengusik Republik Indonesia (RI) di forum PBB. Ketiga negara itu menuduh RI melakukan pelanggaran hak asasi manusia (PBB) di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk separatis kelompok Papua Merdeka.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai, yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.
Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di beberapa provinsi di Indonesia.
Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.
Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat.
"PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (1/10/2018).
Sikap tak mengenakkan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia itu bukan pertama kalinya muncul di PBB. Tahun lalu, mereka juga mengangkat isu HAM di Papua Barat dengan menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri atas wilayah tersebut.
Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menolak apa yang dia sebagai serangan terhadap kedaulatannya RI. Wapres Kalla menuntut Vanuatu dan semua negara Pasifik menghormati integritas teritoria RI.
Kalla menyesalkan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis di Papua Barat.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai, yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.
Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di beberapa provinsi di Indonesia.
Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.
Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat.
"PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (1/10/2018).
Sikap tak mengenakkan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia itu bukan pertama kalinya muncul di PBB. Tahun lalu, mereka juga mengangkat isu HAM di Papua Barat dengan menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri atas wilayah tersebut.
Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menolak apa yang dia sebagai serangan terhadap kedaulatannya RI. Wapres Kalla menuntut Vanuatu dan semua negara Pasifik menghormati integritas teritoria RI.
Kalla menyesalkan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis di Papua Barat.
(mas)
