Abbas di PBB: Di Mana Perbatasan Israel?
Sabtu, 29 September 2018 - 02:02 WIB
Abbas di PBB: Di Mana Perbatasan Israel?
A
A
A
NEW YORK - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengingatkan para pemimpin dunia bahwa Yerusalem tidak dijual ketika ia mencerca Amerika Serikat (AS) dan Israel pada sidang umum PBB. Abbas mengatakan kepada mereka yang berkumpul di New York bahwa hak-hak Palestina tidak untuk tawar menawar karena ia mengatakan pendudukan kolinial Israel mencekik mereka. Ia pun menyerukan kebebasan, kemerdekaan dan keadilan untuk rakyatnya.
Abbas memperingatkan bahwa Undang-undang Negara-Bangsa Yahudi yang diadopsi pada bulan Juli lalu memutuskan warga Palestina atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan sejarah serta warisan mereka. Abbas pun meminta masyarakat untuk menolak undang-undang yang dicapnya sebagai pelanggaran berat dan bahaya nyata, baik secara polituik maupun hukum dan mengingatkan pada negara apartheid di Afrika Selatan.
"Hukum ini pasti akan mengarah pada penciptaan satu negara rasis, negara apartheid, dan membatalkan solusi dua negara. Israel mempraktekkan rasisme, tetapi mengabadikan praktiknya dengan hukum ini," ujarnya seperti dikutip dari Morning Star, Sabtu (29/9/2018).
"Undang-undang rasis ini berbicara tentang apa yang disebut 'tanah Israel.' Dapatkah Anda bertanya kepada pemerintah Israel apa sebenarnya yang membentuk 'tanah Israel,' apa 'batas' Negara Israel itu?" imbuhnya.
“Saya menantang siapa pun untuk memberi tahu kami apa itu. Dimana mereka? Di mana batas-batas Negara Israel?" tantangnya.
Abbas lantas mengutuk keputusan provokatif Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi kedutaan AS ke Yerusalem dan penghapusan masalah Yerusalem, pengungsi, permukiman dan keamanan dari perundingan sebagai serangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
Namun ia meminta Palestina untuk tetap teguh dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan negara Palestina merdeka.
"Saya mengatakan kepada semua orang bahwa segera fajar kebebasan dan kemerdekaan akan bersinar dan pendudukan akan masuk ke kegelapan sejarah," tukasnya.
Abbas memperingatkan bahwa Undang-undang Negara-Bangsa Yahudi yang diadopsi pada bulan Juli lalu memutuskan warga Palestina atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan sejarah serta warisan mereka. Abbas pun meminta masyarakat untuk menolak undang-undang yang dicapnya sebagai pelanggaran berat dan bahaya nyata, baik secara polituik maupun hukum dan mengingatkan pada negara apartheid di Afrika Selatan.
"Hukum ini pasti akan mengarah pada penciptaan satu negara rasis, negara apartheid, dan membatalkan solusi dua negara. Israel mempraktekkan rasisme, tetapi mengabadikan praktiknya dengan hukum ini," ujarnya seperti dikutip dari Morning Star, Sabtu (29/9/2018).
"Undang-undang rasis ini berbicara tentang apa yang disebut 'tanah Israel.' Dapatkah Anda bertanya kepada pemerintah Israel apa sebenarnya yang membentuk 'tanah Israel,' apa 'batas' Negara Israel itu?" imbuhnya.
“Saya menantang siapa pun untuk memberi tahu kami apa itu. Dimana mereka? Di mana batas-batas Negara Israel?" tantangnya.
Abbas lantas mengutuk keputusan provokatif Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi kedutaan AS ke Yerusalem dan penghapusan masalah Yerusalem, pengungsi, permukiman dan keamanan dari perundingan sebagai serangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
Namun ia meminta Palestina untuk tetap teguh dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan negara Palestina merdeka.
"Saya mengatakan kepada semua orang bahwa segera fajar kebebasan dan kemerdekaan akan bersinar dan pendudukan akan masuk ke kegelapan sejarah," tukasnya.
(ian)
