PBB Tegaskan Permukiman Israel Ilegal
Jum'at, 21 September 2018 - 13:26 WIB
PBB Tegaskan Permukiman Israel Ilegal
A
A
A
WASHINGTON - PBB mengatakan Israel tidak mengambil langkah apapun untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Pada pertemuan Dewan Keamanan, Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov memberi penjelasan kepada anggota dewan tentang status terkini konflik Israel-Palestina.
"Semua aktivitas pemukiman merupakan pelanggaran hukum internasional," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (21/9/2018).
Menurut Mladenov sekitar 2.800 unit rumah di wilayah pendudukan Tepi Barat telah disetujui oleh pemerintah Israel.
Sementara itu, 117 rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dihancurkan atau disita oleh Israel. Ini mengakibatkan 145 warga Palestina terpaksa mengungsi.
Mladenov memberi contoh desa Badui Khan al-Ahmar, yang direbut oleh Israel dan dinyatakan sebagai "zona militer tertutup".
Ia mengatakan pemerintah Israel membenarkan tindakan ini dengan mengutip tidak adanya izin bangunan Israel, sesuatu yang sangat sulit bagi warga Palestina untuk mendapatkannya.
Lebih jauh, Mladenov membahas situasi yang lebih luas dalam konflik, menyerukan semua tindakan yang akan membahayakan kehidupan warga Palestina dan Israel untuk dihentikan.
Ia juga menyerukan Israel untuk bertransisi menuju otoritas sipil yang lebih besar dalam meningkatkan kondisi ekonomi bagi warga Palestina, termasuk akses ke air, perumahan dan energi.
Mladenov juga mendesak semua pihak untuk mendukung situasi kemanusiaan di Gaza, yang katanya bisa "meledak sebentar lagi".
Banyak negara anggota juga berbicara tentang perlunya Israel menghentikan aktivitas pemukiman dan mendukung solusi dua negara.
"Inggris tetap berkomitmen untuk mencapai solusi dua negara, yang mengarah ke keselamatan dan keamanan Israel yang hidup di samping negara Palestina yang layak dan berdaulat, dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota bersama," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce.
Sementara Amerika Serikat (AS), bagaimanapun, menentang pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai ketidakadilan.
"Perdebatan Timur Tengah ini telah secara berlebihan dan tidak adil terfokus pada Israel," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.
Pada pertemuan Dewan Keamanan, Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov memberi penjelasan kepada anggota dewan tentang status terkini konflik Israel-Palestina.
"Semua aktivitas pemukiman merupakan pelanggaran hukum internasional," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (21/9/2018).
Menurut Mladenov sekitar 2.800 unit rumah di wilayah pendudukan Tepi Barat telah disetujui oleh pemerintah Israel.
Sementara itu, 117 rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dihancurkan atau disita oleh Israel. Ini mengakibatkan 145 warga Palestina terpaksa mengungsi.
Mladenov memberi contoh desa Badui Khan al-Ahmar, yang direbut oleh Israel dan dinyatakan sebagai "zona militer tertutup".
Ia mengatakan pemerintah Israel membenarkan tindakan ini dengan mengutip tidak adanya izin bangunan Israel, sesuatu yang sangat sulit bagi warga Palestina untuk mendapatkannya.
Lebih jauh, Mladenov membahas situasi yang lebih luas dalam konflik, menyerukan semua tindakan yang akan membahayakan kehidupan warga Palestina dan Israel untuk dihentikan.
Ia juga menyerukan Israel untuk bertransisi menuju otoritas sipil yang lebih besar dalam meningkatkan kondisi ekonomi bagi warga Palestina, termasuk akses ke air, perumahan dan energi.
Mladenov juga mendesak semua pihak untuk mendukung situasi kemanusiaan di Gaza, yang katanya bisa "meledak sebentar lagi".
Banyak negara anggota juga berbicara tentang perlunya Israel menghentikan aktivitas pemukiman dan mendukung solusi dua negara.
"Inggris tetap berkomitmen untuk mencapai solusi dua negara, yang mengarah ke keselamatan dan keamanan Israel yang hidup di samping negara Palestina yang layak dan berdaulat, dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota bersama," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce.
Sementara Amerika Serikat (AS), bagaimanapun, menentang pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai ketidakadilan.
"Perdebatan Timur Tengah ini telah secara berlebihan dan tidak adil terfokus pada Israel," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.
(ian)
