Palestina Sebut AS Ubah Kerangka Acuan Rencana Perdamaian
Minggu, 16 September 2018 - 00:21 WIB
Palestina Sebut AS Ubah Kerangka Acuan Rencana Perdamaian
A
A
A
JERICHO - Amerika Serikat (AS) tidak akan menyajikan rencana lama yang ditunggu-tunggu untuk perdamaian Israel-Palestina dalam waktu dekat. Sebaliknya, AS berusaha mengubah secara sepihak kerangka acuan untuk proposal mendatang.
Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat mengatakan, pemerintahan Trump berpihak ke Israel pada isu-isu inti konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, mengubur semua peluang untuk perdamaian Timur Tengah.
“Saya pikir mereka tidak akan pernah memperkenalkan rencana perdamaian,” kata Erekat dalam wawancara dengan Reuters di Yerikho.
“Seluruh dunia menolak ide-ide mereka. Mereka sudah melaksanakan rencana mereka dengan mengubah kerangka acuan,” katanya seperti dikutip dari kantor berita tersebut, Sabtu (16/9/2018).
Keraguan telah meningkat atas apakah pemerintahan Trump dapat mengamankan apa yang disebutnya "kesepakatan akhir" sejak Desember, ketika Presiden AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kemudian memindahkan Kedutaan Besar AS di sana.
Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Kedua pihak mengklaimnya sebagai Ibu Kota. Langkah Trump membuat marah orang-orang Palestina, yang sejak itu memboikot upaya perdamaian Washington, yang dipimpin oleh menantu presiden AS, Jared Kushner.
AS juga telah menghentikan bantuan ke Palestina dan ke UNRWA, badan PBB untuk para pengungsi Palestina. AS juga telah memerintahkan kantor PLO di Washington ditutup, yang semakin membuat marah para pemimpin Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa menyambut langkah AS terbaru.
Erekat mengatakan bahwa tampaknya AS telah menerima posisi Israel pada isu-isu utama lain dari konflik, dan bukan hanya Yerusalem, termasuk nasib jutaan pengungsi Palestina dari perang yang terjadi pada tahun 1948 dan pemukiman Israel di tanah Palestina yang dianggap sebagai bagian dari masa depan negara merdeka mereka.
Tetapi utusan Timur Tengah AS, Jason Greenblatt, mengatakan kepada Reuters bahwa Washington siap untuk kritik Israel terhadap rencana tersebut dan bahwa kedua belah pihak dapat mengharapkan bagian yang akan mereka sukai dan tidak suka. Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Greenblatt, seorang arsitek utama prakarsa itu, mengatakan perunding AS telah memasuki "fase pra-peluncuran" dari rencana tersebut, meskipun boikot oleh para pemimpin Palestina, tetapi menolak untuk menentukan jangka waktu.
Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Israel merebut wilayah-wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Israel menganggap semua kota sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan.
Para pejabat AS sejauh ini tidak berkomentar mengenai apakah rencana mereka akan mendukung pembentukan negara Palestina di samping negara Israel - tujuan putaran negosiasi sebelumnya, yang terakhir runtuh pada tahun 2014.
"Mereka mengatakan kepada kita 'damai berdasarkan kebenaran'," kata Erekat.
"Kebenaran Kushner dan kebenaran Netanyahu adalah bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, tidak ada hak untuk kembali ke pengungsi, pemukiman adalah legal, tidak ada negara Palestina berdasarkan pada (perbatasan) 1967 dan Gaza harus dipisahkan dari Tepi Barat dan ini benar-benar tidak dapat diterima," kata Erekat.
Palestina memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat, tetapi Israel menguasai sebagian besar wilayah itu dan telah memperluas permukiman di sana. Sebagian besar negara menganggap pemukiman itu ilegal, meskipun Israel membantahnya. Ia menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza, yang diperintah oleh gerakan Hamas.
"Satu-satunya hal yang dilakukan pemerintahan ini sejak datang ke kantor adalah hanya untuk membawa orang Israel dan Palestina keluar dari jalan menuju perdamaian, dari jalan solusi dua negara," kata Erekat.
Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat mengatakan, pemerintahan Trump berpihak ke Israel pada isu-isu inti konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, mengubur semua peluang untuk perdamaian Timur Tengah.
“Saya pikir mereka tidak akan pernah memperkenalkan rencana perdamaian,” kata Erekat dalam wawancara dengan Reuters di Yerikho.
“Seluruh dunia menolak ide-ide mereka. Mereka sudah melaksanakan rencana mereka dengan mengubah kerangka acuan,” katanya seperti dikutip dari kantor berita tersebut, Sabtu (16/9/2018).
Keraguan telah meningkat atas apakah pemerintahan Trump dapat mengamankan apa yang disebutnya "kesepakatan akhir" sejak Desember, ketika Presiden AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kemudian memindahkan Kedutaan Besar AS di sana.
Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Kedua pihak mengklaimnya sebagai Ibu Kota. Langkah Trump membuat marah orang-orang Palestina, yang sejak itu memboikot upaya perdamaian Washington, yang dipimpin oleh menantu presiden AS, Jared Kushner.
AS juga telah menghentikan bantuan ke Palestina dan ke UNRWA, badan PBB untuk para pengungsi Palestina. AS juga telah memerintahkan kantor PLO di Washington ditutup, yang semakin membuat marah para pemimpin Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa menyambut langkah AS terbaru.
Erekat mengatakan bahwa tampaknya AS telah menerima posisi Israel pada isu-isu utama lain dari konflik, dan bukan hanya Yerusalem, termasuk nasib jutaan pengungsi Palestina dari perang yang terjadi pada tahun 1948 dan pemukiman Israel di tanah Palestina yang dianggap sebagai bagian dari masa depan negara merdeka mereka.
Tetapi utusan Timur Tengah AS, Jason Greenblatt, mengatakan kepada Reuters bahwa Washington siap untuk kritik Israel terhadap rencana tersebut dan bahwa kedua belah pihak dapat mengharapkan bagian yang akan mereka sukai dan tidak suka. Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Greenblatt, seorang arsitek utama prakarsa itu, mengatakan perunding AS telah memasuki "fase pra-peluncuran" dari rencana tersebut, meskipun boikot oleh para pemimpin Palestina, tetapi menolak untuk menentukan jangka waktu.
Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Israel merebut wilayah-wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Israel menganggap semua kota sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan.
Para pejabat AS sejauh ini tidak berkomentar mengenai apakah rencana mereka akan mendukung pembentukan negara Palestina di samping negara Israel - tujuan putaran negosiasi sebelumnya, yang terakhir runtuh pada tahun 2014.
"Mereka mengatakan kepada kita 'damai berdasarkan kebenaran'," kata Erekat.
"Kebenaran Kushner dan kebenaran Netanyahu adalah bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, tidak ada hak untuk kembali ke pengungsi, pemukiman adalah legal, tidak ada negara Palestina berdasarkan pada (perbatasan) 1967 dan Gaza harus dipisahkan dari Tepi Barat dan ini benar-benar tidak dapat diterima," kata Erekat.
Palestina memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat, tetapi Israel menguasai sebagian besar wilayah itu dan telah memperluas permukiman di sana. Sebagian besar negara menganggap pemukiman itu ilegal, meskipun Israel membantahnya. Ia menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza, yang diperintah oleh gerakan Hamas.
"Satu-satunya hal yang dilakukan pemerintahan ini sejak datang ke kantor adalah hanya untuk membawa orang Israel dan Palestina keluar dari jalan menuju perdamaian, dari jalan solusi dua negara," kata Erekat.
(ian)
