PM Irak Perintahkan Penyelidikan Serangan Terhadap Konsulat Iran

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, memerintahkan penyelidikan terhadap pasukan keamanan yang bertanggung jawab melindungi konsulat Iran di Basra. Konsulat Iran di Basra diserang dan dibakar oleh demonstran yang memprotes pengangguran merajalela dan kurangnya layanan publik.

"Penyelidikan itu bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pasukan keamanan karena tidak memenuhi tugas mereka dalam memberikan perlindungan yang diperlukan," bunyi pernyataan kantor Abadi seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (9/9/2018).

Pada Jumat malam, puluhan pengunjuk rasa menyerbu konsulat Iran di kota Basra, Irak selatan. Mereka membakar gedung itu setelah pasukan keamanan yang menjaga konsulat mundur untuk menghindari jatuhnya korban. Para pegawai Iran sendiri telah meninggalkan gedung dari awal ke tempat-tempat yang aman.

Abadi, yang juga adalah panglima tertinggi pasukan Irak, mengeluarkan perintah kepada pasukan keamanan untuk menangani dengan tegas kerusuhan yang menyertai demonstrasi dan untuk melindungi negara dan lembaga-lembaga swasta.

Sementara itu Kementerian Kesehatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aksi protes yang tejadi pada Jumat lalu mengakibatkan 3 orang tewas dan 48 warga sipil dan dua polisi luka-luka.

Para demonstran juga mencoba bergerak ke arah konsulat Amerika Serikat (AS) di kota itu, tetapi upaya itu tidak berhasil karena langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan.

Jabbar al-Saidi, kepala komite keamanan dewan provinsi, mengatakan kepada wartawan bahwa banyak daerah di provinsi Basra di bawah kendali para demonstran. Namun bantuan pasukan dari Baghdad telah tiba di sana untuk mengendalikan situasi keamanan di provinsi tersebut.

Satu sumber keamanan di kota itu mengatakan kepada Xinhua bahwa pasukan Komando Kontra Terorisme telah dikerahkan pada Sabtu pagi di sekitar bank dan bangunan pemerintah lainnya di Basra dan kota-kota lain di provinsi itu.

Basra, ibu kota provinsi yang memiliki nama yang sama, telah lama menjadi sanksi demonstrasi lebih dari 2 juta penduduknya tentang infrastruktur yang ambruk, pemadaman listrik dan korupsi.

Pasokan air di provinsi ini juga dikecam secara luas karena tingginya kadar garam, dengan ribuan warga telah dirawat di rumah sakit.

Para pengunjuk rasa juga menuduh partai-partai politik yang berpengaruh berada di balik korupsi yang meluas, yang menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kegagalan dalam rehabilitasi listrik, air, dan layanan dasar negara lainnya.