Repatriasi Rohingya, PBB Akan Cek Kesiapan Desa-desa di Myanmar
Sabtu, 08 September 2018 - 14:34 WIB
Repatriasi Rohingya, PBB Akan Cek Kesiapan Desa-desa di Myanmar
A
A
A
DHAKA - Dua badan PBB yang menaungi pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan siap untuk menilai desa-desa di Rakhine, Myanmar. Itu dilakukan sebagai persiapan untuk memulangkan para pengungsi.
Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) siap untuk memulai penilaian dari 23 desa di Negara Bagian Rakhine utara Myanmar.
Pengumuman itu muncul tiga bulan setelah UNHCR, UNDP dan pemerintah Myanmar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang syarat-syarat pemulangan para pengungsi.
"Penilaian dalam daftar awal desa adalah bagian dari rencana kerja yang lebih luas yang telah dibicarakan dengan pemerintah Myanmar sejak Juli," kata Dujarric.
"Memulai dengan penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan proyek-proyek berdampak cepat, UNHCR dan UNDP berharap untuk memulai langkah membangun kepercayaan yang bertujuan membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial dengan komunitas-komunitas yang tetap di Negara Bagian Rakhine," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (8/9/2018).
Menurut UNHCR, lebih dari 720 ribu etnis Rohingya, etnis minoritas Muslim yang tinggal di sebagian besar negara bagian Rakhine, Myanmar, telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan terjadi pada Agustus 2017.
"Mereka bergabung dengan 200 ribu pengungsi Rohingya lainnya yang sebelumnya melarikan diri ke Bangladesh yang berdekatan," kata UNHCR.
PBB telah lama mempertahankan agar para pengungsi tidak kembali kecuali mereka melakukannya secara sukarela, dengan martabat pada situs yang mereka pilih. PBB juga mencari akses lebih besar di Negara Bagian Rakhine utara.
Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP) siap untuk memulai penilaian dari 23 desa di Negara Bagian Rakhine utara Myanmar.
Pengumuman itu muncul tiga bulan setelah UNHCR, UNDP dan pemerintah Myanmar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang syarat-syarat pemulangan para pengungsi.
"Penilaian dalam daftar awal desa adalah bagian dari rencana kerja yang lebih luas yang telah dibicarakan dengan pemerintah Myanmar sejak Juli," kata Dujarric.
"Memulai dengan penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan proyek-proyek berdampak cepat, UNHCR dan UNDP berharap untuk memulai langkah membangun kepercayaan yang bertujuan membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial dengan komunitas-komunitas yang tetap di Negara Bagian Rakhine," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (8/9/2018).
Menurut UNHCR, lebih dari 720 ribu etnis Rohingya, etnis minoritas Muslim yang tinggal di sebagian besar negara bagian Rakhine, Myanmar, telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan terjadi pada Agustus 2017.
"Mereka bergabung dengan 200 ribu pengungsi Rohingya lainnya yang sebelumnya melarikan diri ke Bangladesh yang berdekatan," kata UNHCR.
PBB telah lama mempertahankan agar para pengungsi tidak kembali kecuali mereka melakukannya secara sukarela, dengan martabat pada situs yang mereka pilih. PBB juga mencari akses lebih besar di Negara Bagian Rakhine utara.
(ian)
