Hentikan Dana Bantuan untuk Pengungsi, Palestina Kecam AS
Sabtu, 01 September 2018 - 06:41 WIB
Hentikan Dana Bantuan untuk Pengungsi, Palestina Kecam AS
A
A
A
YERUSALEM - Palestina mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengehentikan dana bantuan untuk badan pengungsi PBB, UNRWA. Palestina menyebut keputusan tersebut sebagai serangan mencolok terhadap mereka.
"Keputusan Amerika berturut-turut mewakili serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan perlawanan terhadap resolusi PBB," kata juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh.
"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," tambahnya seperti dikutip dari Times of Israel, Sabtu (1/9/2018).
Pernyataan ini datang tak lama setelah pemerintah Trump mengumumkan akan menghentikan hampir Rp4,4 triliun dalam pendanaan yang direncanakan untuk Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang dicela karena gagal.
AS juga mengindikasikan bahwa mereka menolak kriteria yang mendefinisikan pengungsi Palestina UNRWA, di mana badan PBB itu memberikan status pengungsi tidak hanya pada pengungsi asli tetapi pada jutaan keturunan mereka.
Saeb Erekat, negosiator utama Palestina dalam perundingan perdamaian Israel-Palestina, juga mengecam AS atas langkah itu. Ia pun meminta negara lain untuk melakukan hal yang sama.
“Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mendukung dan memberkati pencurian tanah Palestina dan penjajahan Israel yang tidak sah di tanah Palestina," kata Erekat.
"Tidak ada hak untuk mendukung dan memberkati pencurian Yerusalem dan aneksasinya ke Israel,” cetusnya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs berita resmi otoritas Palestina, Wafa.
“Keputusan pemerintahan Amerika tentang Yerusalem, pengungsi, dan permukiman melambangkan kehancuran hukum internasional dan keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Mereka adalah hadiah untuk kekuatan radikal dan terorisme di kawasan ini,” tambah Erekat.
Ia juga meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuannya kepada UNRWA setelah keputusan AS untuk memungkinkan badan itu melakukan semua tanggung jawabnya untuk para pengungsi Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki mengatakan, keputusan AS tentang UNRWA benar-benar tidak akan mengarah pada pembubaran badan itu atau marjinalisasi masalah pengungsi Palestina sebagaimana harapan Presiden Trump dan pemerintahannya.
"Sebaliknya, keputusan ini akan menyebabkan tanggapan yang kuat dari banyak negara yang tidak akan menerima kebijakan premanisme AS sehubungan dengan masalah pengungsi dan UNRWA," ujarnya.
Dalam pernyataan tertulis sebelumnya, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa AS tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut untuk operasi yang tidak dapat ditebus ini.
“Model bisnis fundamental dan praktik fiskal yang telah menandai UNRWA selama bertahun-tahun - terkait dengan komunitas penerima manfaat berhak yang tanpa henti dan eksponensial UNRWA - tidak dapat dipertahankan dan telah berada dalam mode krisis selama bertahun-tahun,” kata pernyataan itu.
Namun, pernyataan itu mengatakan AS akan mencari cara lain untuk membantu Palestina.
“Kami sangat peduli dan sangat prihatin mengenai dampak pada orang-orang Palestina yang tidak bersalah, terutama anak-anak sekolah, kegagalan UNRWA dan anggota kunci dari komunitas donor regional dan internasional untuk mereformasi dan mengatur ulang cara UNRWA dalam melakukan bisnis," katanya,
"Palestina, di mana pun mereka tinggal, layak lebih baik daripada model penyediaan layanan yang dikendalikan krisis tanpa henti. Mereka layak untuk dapat merencanakan masa depan," sambung pernyataan itu.
"AS sekarang akan bekerja sama dengan kelompok internasional lainnya untuk menemukan model yang lebih baik untuk membantu Palestina," demikian bunyi pernyataan itu.
"Keputusan Amerika berturut-turut mewakili serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan perlawanan terhadap resolusi PBB," kata juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh.
"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," tambahnya seperti dikutip dari Times of Israel, Sabtu (1/9/2018).
Pernyataan ini datang tak lama setelah pemerintah Trump mengumumkan akan menghentikan hampir Rp4,4 triliun dalam pendanaan yang direncanakan untuk Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang dicela karena gagal.
AS juga mengindikasikan bahwa mereka menolak kriteria yang mendefinisikan pengungsi Palestina UNRWA, di mana badan PBB itu memberikan status pengungsi tidak hanya pada pengungsi asli tetapi pada jutaan keturunan mereka.
Saeb Erekat, negosiator utama Palestina dalam perundingan perdamaian Israel-Palestina, juga mengecam AS atas langkah itu. Ia pun meminta negara lain untuk melakukan hal yang sama.
“Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mendukung dan memberkati pencurian tanah Palestina dan penjajahan Israel yang tidak sah di tanah Palestina," kata Erekat.
"Tidak ada hak untuk mendukung dan memberkati pencurian Yerusalem dan aneksasinya ke Israel,” cetusnya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs berita resmi otoritas Palestina, Wafa.
“Keputusan pemerintahan Amerika tentang Yerusalem, pengungsi, dan permukiman melambangkan kehancuran hukum internasional dan keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Mereka adalah hadiah untuk kekuatan radikal dan terorisme di kawasan ini,” tambah Erekat.
Ia juga meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuannya kepada UNRWA setelah keputusan AS untuk memungkinkan badan itu melakukan semua tanggung jawabnya untuk para pengungsi Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki mengatakan, keputusan AS tentang UNRWA benar-benar tidak akan mengarah pada pembubaran badan itu atau marjinalisasi masalah pengungsi Palestina sebagaimana harapan Presiden Trump dan pemerintahannya.
"Sebaliknya, keputusan ini akan menyebabkan tanggapan yang kuat dari banyak negara yang tidak akan menerima kebijakan premanisme AS sehubungan dengan masalah pengungsi dan UNRWA," ujarnya.
Dalam pernyataan tertulis sebelumnya, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa AS tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut untuk operasi yang tidak dapat ditebus ini.
“Model bisnis fundamental dan praktik fiskal yang telah menandai UNRWA selama bertahun-tahun - terkait dengan komunitas penerima manfaat berhak yang tanpa henti dan eksponensial UNRWA - tidak dapat dipertahankan dan telah berada dalam mode krisis selama bertahun-tahun,” kata pernyataan itu.
Namun, pernyataan itu mengatakan AS akan mencari cara lain untuk membantu Palestina.
“Kami sangat peduli dan sangat prihatin mengenai dampak pada orang-orang Palestina yang tidak bersalah, terutama anak-anak sekolah, kegagalan UNRWA dan anggota kunci dari komunitas donor regional dan internasional untuk mereformasi dan mengatur ulang cara UNRWA dalam melakukan bisnis," katanya,
"Palestina, di mana pun mereka tinggal, layak lebih baik daripada model penyediaan layanan yang dikendalikan krisis tanpa henti. Mereka layak untuk dapat merencanakan masa depan," sambung pernyataan itu.
"AS sekarang akan bekerja sama dengan kelompok internasional lainnya untuk menemukan model yang lebih baik untuk membantu Palestina," demikian bunyi pernyataan itu.
(ian)
