PBB Bekomitmen pada Solusi Dua Negara untuk Akhiri Konflik Palestina-Israel
loading...
PBB bekomitmen pada solusi dua negara untuk akhiri konflik Palestina-Israel. FOTO/Reuters
A
A
A
NEW YORK - PBB telah menegaskan kembali komitmen pada prinsip solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Palestina.
"PBB telah bekerja dan akan terus bekerja atas dasar solusi dua negara yang memberikan dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq kepada wartawan, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu (29/1/2022).
Haq menjawab pertanyaan atas pernyataan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Sebelumnya, Bennett berjanji bahwa dia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri.
“Kami telah mendengar hal-hal berbeda yang dikatakan oleh orang yang berbeda dan pihak yang berbeda selama bertahun-tahun. Tetapi, kami terus mematuhi ini, karena kami percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara realistis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,” tambah Haq.
Pada hari Kamis, Bennett mengatakan bahwa "selama saya menjadi perdana menteri, tidak akan ada implementasi perjanjian Oslo."
Pada tahun 1993, Organisasi Pembebasan Palestina dan Israel menandatangani perjanjian Oslo, yang memberi Palestina bentuk pemerintahan sendiri. Tetapi, negosiasi gagal untuk menyelesaikan kesepakatan dan mengarah ke negara Palestina.
Negosiasi damai antara kedua belah pihak gagal pada April 2014 karena penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan membebaskan tahanan Palestina yang dipenjara sebelum 1993.
Hingga kini konflik Palestina-Israel terus berlangsung dan menelan korban jiwa di kedua belah pihak. Namun, rakyat Palestina menjadi pihak yang paling menderita. Baik di Tepi Barat, Jalur Gaza, maupun Yerusalem, ralyat Palestina terus mendapat tekanan dari tentara dan pemukim Israel.
"PBB telah bekerja dan akan terus bekerja atas dasar solusi dua negara yang memberikan dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq kepada wartawan, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu (29/1/2022).
Haq menjawab pertanyaan atas pernyataan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Sebelumnya, Bennett berjanji bahwa dia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri.
“Kami telah mendengar hal-hal berbeda yang dikatakan oleh orang yang berbeda dan pihak yang berbeda selama bertahun-tahun. Tetapi, kami terus mematuhi ini, karena kami percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara realistis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,” tambah Haq.
Pada hari Kamis, Bennett mengatakan bahwa "selama saya menjadi perdana menteri, tidak akan ada implementasi perjanjian Oslo."
Pada tahun 1993, Organisasi Pembebasan Palestina dan Israel menandatangani perjanjian Oslo, yang memberi Palestina bentuk pemerintahan sendiri. Tetapi, negosiasi gagal untuk menyelesaikan kesepakatan dan mengarah ke negara Palestina.
Negosiasi damai antara kedua belah pihak gagal pada April 2014 karena penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan membebaskan tahanan Palestina yang dipenjara sebelum 1993.
Hingga kini konflik Palestina-Israel terus berlangsung dan menelan korban jiwa di kedua belah pihak. Namun, rakyat Palestina menjadi pihak yang paling menderita. Baik di Tepi Barat, Jalur Gaza, maupun Yerusalem, ralyat Palestina terus mendapat tekanan dari tentara dan pemukim Israel.
(esn)
Explore More