AS Hentikan Pendanaan ke Badan Pengungsi Palestina PBB
Sabtu, 01 September 2018 - 06:10 WIB
AS Hentikan Pendanaan ke Badan Pengungsi Palestina PBB
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat menghentikan semua pendanaan ke badan PBB yang membantu pengungsi Palestina. Ini adalah sebuah langkah yang kemungkinan akan semakin meningkatkan ketegangan antara Palestina dan pemerintahan Trump.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan model bisnis dan praktik fiskal dari Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) adalah operasi cacat yang tak dapat ditebus.
"Pemerintah telah secara hati-hati meninjau masalah ini dan memutuskan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan kontribusi tambahan kepada UNRWA," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Komunitas yang terus berkembang dan tanpa batas secara eksponensial dari penerima manfaat yang berhak tidak dapat bertahan lama dan telah berada dalam mode krisis selama bertahun-tahun," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (1/9/2018).
Keputusan AS ini mendapat kecaman dari pejabat Palestina. Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan itu sebagai serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan resolusi PBB.
"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan itu dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah.
Dia mengatakan baik AS maupun entitas yang lain tidak akan bisa membubarkan UNRWA.
Sedangkan di Gaza, kelompok Islam Hamas juga mengutuk langkah AS sebagai eskalasi besar-besaran terhadap rakyat Palestina.
"Keputusan Amerika bertujuan untuk menghapus hak pengembalian dan merupakan eskalasi besar-berasan AS terhadap rakyat Palestina," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.
"Kepemimpinan AS telah menjadi musuh rakyat kami dan bangsa kami dan kami tidak akan menyerah dengan keputusan yang lalim seperti ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan Jerman akan meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA karena krisis pendanaan telah memicu ketidakpastian.
"Hilangnya organisasi ini bisa melepaskan reaksi berantai tak terkendali," kata Maas.
UNRWA mengatakan lembaga itu memberikan layanan kepada sekitar 5 juta pengungsi Palestina di Yordania, Libanon, Suriah dan Tepi Barat dan Gaza. Sebagian besar adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri dari Palestina dalam perang 1948 yang menyebabkan terciptanya negara Israel.
UNRWA telah menghadapi krisis keuangan sejak AS, yang sejak lama menjadi donor terbesarnya, memangkas pendanaan awal tahun ini. AS mengatakan badan tersebut perlu melakukan reformasi yang tidak ditentukan dan menyerukan kepada Palestina untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel.
Perundingan perdamaian terakhir runtuh pada tahun 2014. Pemicunya antara lain karena penentangan Israel terhadap pakta persatuan antara Fatah dan Hamas. Pembangunan permukiman Israel di tanah yang diduduki di mana Palestina mencari sebuah negara, adalah sejumlah faktor-faktor lainnya.
Presiden AS Donald Trump dan para pembantunya mengatakan mereka ingin memperbaiki keadaan Palestina, serta memulai negosiasi tentang perjanjian damai Israel-Palestina.
Tetapi di bawah Trump, Washington telah mengambil sejumlah tindakan yang telah mengasingkan Palestina, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu - bertentangan dengan kebijakan AS yang lama - menyebabkan pemimpin Palestina memboikot upaya perdamaian Washington.
AS mengucurkan dana sebesar Rp885 miliar kepada UNRWA pada bulan Januari tetapi menahan Rp959 miliar lainnya sambil menunggu peninjauan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan model bisnis dan praktik fiskal dari Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) adalah operasi cacat yang tak dapat ditebus.
"Pemerintah telah secara hati-hati meninjau masalah ini dan memutuskan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan kontribusi tambahan kepada UNRWA," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Komunitas yang terus berkembang dan tanpa batas secara eksponensial dari penerima manfaat yang berhak tidak dapat bertahan lama dan telah berada dalam mode krisis selama bertahun-tahun," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (1/9/2018).
Keputusan AS ini mendapat kecaman dari pejabat Palestina. Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan itu sebagai serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan resolusi PBB.
"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan itu dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah.
Dia mengatakan baik AS maupun entitas yang lain tidak akan bisa membubarkan UNRWA.
Sedangkan di Gaza, kelompok Islam Hamas juga mengutuk langkah AS sebagai eskalasi besar-besaran terhadap rakyat Palestina.
"Keputusan Amerika bertujuan untuk menghapus hak pengembalian dan merupakan eskalasi besar-berasan AS terhadap rakyat Palestina," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.
"Kepemimpinan AS telah menjadi musuh rakyat kami dan bangsa kami dan kami tidak akan menyerah dengan keputusan yang lalim seperti ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan Jerman akan meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA karena krisis pendanaan telah memicu ketidakpastian.
"Hilangnya organisasi ini bisa melepaskan reaksi berantai tak terkendali," kata Maas.
UNRWA mengatakan lembaga itu memberikan layanan kepada sekitar 5 juta pengungsi Palestina di Yordania, Libanon, Suriah dan Tepi Barat dan Gaza. Sebagian besar adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri dari Palestina dalam perang 1948 yang menyebabkan terciptanya negara Israel.
UNRWA telah menghadapi krisis keuangan sejak AS, yang sejak lama menjadi donor terbesarnya, memangkas pendanaan awal tahun ini. AS mengatakan badan tersebut perlu melakukan reformasi yang tidak ditentukan dan menyerukan kepada Palestina untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel.
Perundingan perdamaian terakhir runtuh pada tahun 2014. Pemicunya antara lain karena penentangan Israel terhadap pakta persatuan antara Fatah dan Hamas. Pembangunan permukiman Israel di tanah yang diduduki di mana Palestina mencari sebuah negara, adalah sejumlah faktor-faktor lainnya.
Presiden AS Donald Trump dan para pembantunya mengatakan mereka ingin memperbaiki keadaan Palestina, serta memulai negosiasi tentang perjanjian damai Israel-Palestina.
Tetapi di bawah Trump, Washington telah mengambil sejumlah tindakan yang telah mengasingkan Palestina, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu - bertentangan dengan kebijakan AS yang lama - menyebabkan pemimpin Palestina memboikot upaya perdamaian Washington.
AS mengucurkan dana sebesar Rp885 miliar kepada UNRWA pada bulan Januari tetapi menahan Rp959 miliar lainnya sambil menunggu peninjauan.
(ian)
