PBB Serukan China Bebaskan Muslim Uighur dari Kamp Politik
Jum'at, 31 Agustus 2018 - 00:01 WIB
PBB Serukan China Bebaskan Muslim Uighur dari Kamp Politik
A
A
A
JENEWA - Para ahli hak asasi manusia PBB menyuarakan peringatan atas dugaan kamp pendidikan ulang politik China untuk Muslim Uighur. Mereka juga menyerukan pembebasan segera mereka yang ditahan atas dalih terorisme.
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB mengutip perkiraan bahwa hingga satu juta etnis Muslim Uighur ditahan tanpa sengaja di tahanan ekstra hukum di provinsi Xinjiang barat jauh Tiongkok.
Temuan-temuan ini dikeluarkan setelah peninjauan dua hari terhadap catatan HAM China, yang pertama sejak 2009, awal bulan ini.
Dalam laporannya, panel PBB mencela definisi terorisme yang luas dan referensi China untuk ekstrimisme serta definisi yang tidak jelas dari separatisme dalam undang-undangnya. Undang-undag ini bisa digunakan untuk melawan mereka yang secara damai melaksanakan hak-hak mereka dan memfasilitasi profil kriminal dari etnis dan agama minoritas, termasuk orang Uighur, Tibet dan Mongolia.
"Banyak laporan penahanan etnis Uighur dalam jumlah besar dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa pemberitahuan dan seringkali untuk waktu yang lama, tanpan dituntut atau diadili, dengan dalih memerangi terorisme dan ekstremisme agama," kata panel PBB dalam kesimpulannya
“Kami merekomendasikan ke China jika praktik ini ada, untuk menghentikannya. Kami meminta China untuk membebaskan orang-orang jika mereka tidak memiliki dasar hukum untuk ditahan,” kata anggota panel Nicolas Marugan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/8/2018).
Para ahli independen menyesalkan bahwa tidak ada data resmi mengenai orang-orang yang ditahan bahkan untuk ekspresi yang tidak mengancam dari budaya etno-agama Muslim seperti salam harian.
Selama peninjauan para ahli mengatakan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa sekitar satu juta orang Uighur ditahan dalam apa yang menyerupai kamp interniran besar yang diselimuti rahasia. Anggota panel Gay McDougall menggambarkannya sebagai zona tanpa hak.
Panel menyatakan keprihatinan atas laporan pengawasan massal secara tidak proporsional yang menargetkan etnis Uighur. Pengawasan ini termasuk melalui pemeriksaan polisi dan pemindaian ponsel di pos-pos pemeriksaan.
Panel PBB juga mengutip laporan yang menyatakan bahwa banyak warga Uighur yang meninggalkan China telah dipaksa untuk kembali ke negara itu. Panel PBB pun menyerukan kepada Beijing untuk mengungkapkan keberadaan dan status mereka.
McDougall mengutip tuduhan bahwa lebih dari 100 mahasiswa Uighur yang kembali ke China dari negara-negara termasuk Mesir dan Turki telah ditahan, dengan beberapa orang mati dalam tahanan.
Sebuah kelompok bipartisan anggota parlemen AS pada hari Rabu mendesak Washington untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi Muslim di Xinjiang. Mereka mengatakan bahwa wilayah itu sedang berubah menjadi negara polisi berteknologi tinggi.
Panel PBB meminta China untuk melaporkan kembali dalam waktu satu tahun atas kekhawatiran utamanya.
Para pejabat China tidak bersedia untuk mengomentari kritik panel PBB.
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB mengutip perkiraan bahwa hingga satu juta etnis Muslim Uighur ditahan tanpa sengaja di tahanan ekstra hukum di provinsi Xinjiang barat jauh Tiongkok.
Temuan-temuan ini dikeluarkan setelah peninjauan dua hari terhadap catatan HAM China, yang pertama sejak 2009, awal bulan ini.
Dalam laporannya, panel PBB mencela definisi terorisme yang luas dan referensi China untuk ekstrimisme serta definisi yang tidak jelas dari separatisme dalam undang-undangnya. Undang-undag ini bisa digunakan untuk melawan mereka yang secara damai melaksanakan hak-hak mereka dan memfasilitasi profil kriminal dari etnis dan agama minoritas, termasuk orang Uighur, Tibet dan Mongolia.
"Banyak laporan penahanan etnis Uighur dalam jumlah besar dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa pemberitahuan dan seringkali untuk waktu yang lama, tanpan dituntut atau diadili, dengan dalih memerangi terorisme dan ekstremisme agama," kata panel PBB dalam kesimpulannya
“Kami merekomendasikan ke China jika praktik ini ada, untuk menghentikannya. Kami meminta China untuk membebaskan orang-orang jika mereka tidak memiliki dasar hukum untuk ditahan,” kata anggota panel Nicolas Marugan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/8/2018).
Para ahli independen menyesalkan bahwa tidak ada data resmi mengenai orang-orang yang ditahan bahkan untuk ekspresi yang tidak mengancam dari budaya etno-agama Muslim seperti salam harian.
Selama peninjauan para ahli mengatakan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa sekitar satu juta orang Uighur ditahan dalam apa yang menyerupai kamp interniran besar yang diselimuti rahasia. Anggota panel Gay McDougall menggambarkannya sebagai zona tanpa hak.
Panel menyatakan keprihatinan atas laporan pengawasan massal secara tidak proporsional yang menargetkan etnis Uighur. Pengawasan ini termasuk melalui pemeriksaan polisi dan pemindaian ponsel di pos-pos pemeriksaan.
Panel PBB juga mengutip laporan yang menyatakan bahwa banyak warga Uighur yang meninggalkan China telah dipaksa untuk kembali ke negara itu. Panel PBB pun menyerukan kepada Beijing untuk mengungkapkan keberadaan dan status mereka.
McDougall mengutip tuduhan bahwa lebih dari 100 mahasiswa Uighur yang kembali ke China dari negara-negara termasuk Mesir dan Turki telah ditahan, dengan beberapa orang mati dalam tahanan.
Sebuah kelompok bipartisan anggota parlemen AS pada hari Rabu mendesak Washington untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi Muslim di Xinjiang. Mereka mengatakan bahwa wilayah itu sedang berubah menjadi negara polisi berteknologi tinggi.
Panel PBB meminta China untuk melaporkan kembali dalam waktu satu tahun atas kekhawatiran utamanya.
Para pejabat China tidak bersedia untuk mengomentari kritik panel PBB.
(ian)
