Kekurangan Dana, PBB Desak Negara Anggota Bayar Iuran
Jum'at, 27 Juli 2018 - 17:30 WIB
Kekurangan Dana, PBB Desak Negara Anggota Bayar Iuran
A
A
A
NEW YORK - PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk membayar iuran keanggotaan mereka secara penuh dan tepat waktu. Pasalnya, badan dunia itu kekurangan dana yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres telah menulis pesan kepada staf PBB menguraikan keprihatinannya. Guterres mengatakan kekurangan uang tunai tidak pernah begitu serius dan begitu cepat. Ia pun meminta langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran non-staf.
"Kekurangan dana terutama disebabkan oleh kontribusi tertunda negara-negara anggota untuk anggaran rutin, kekurangan uang tunai baru-baru ini tidak seperti yang kita alami sebelumnya. Arus kas kami belum pernah separah ini pada awal tahun kalender, dan tren yang lebih luas juga mengkhawatirkan: kami kehabisan uang tunai lebih cepat dan tinggal batas merah lagi," tulis Guterres, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (27/7/2018).
"Saya telah mengajukan permohonan ke negara-negara anggota untuk membayar iuran mereka tepat waktu dan secara penuh, dan menyoroti risiko situasi saat ini menimbulkan pemberian mandat dan reputasi organisasi kami. Untuk bagian kami, kami akan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran, dengan fokus pada biaya non-staf," tulis Guterres.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric mengatakan hanya 112 dari 193 negara anggota PBB yang telah membayar iuran mereka sejauh ini.
Ia menjelaskan bahwa kekurangan uang tunai tidak biasa karena PBB tidak memiliki kendali atas waktu pembayaran oleh negara-negara anggota. Tapi masalahnya adalah kekurangan itu datang terlalu banyak dan terlalu cepat tahun ini.
"Kekurangan dana akan datang lebih awal dan lebih keras daripada tahun-tahun sebelumnya," katanya kepada wartawan.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki fleksibilitas sebagaimana pemerintah (memiliki) dalam hal mengontrol pendapatan dan waktu penghasilan. Kami bergantung pada negara-negara anggota untuk membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu," jelasnya.
Amerika Serikat (AS), yang menyumbang 22 persen dari anggaran reguler PBB saat ini, belum membayar iurannya. Tetapi Dujarric mengatakan bahwa PBB tidak menuding negara mana pun karena negara anggota memiliki tahun fiskal yang berbeda.
PBB harus menunggu berbulan-bulan sebelum dapat menerima pembayaran besar dari Washington ketika tahun fiskal AS dimulai pada 1 Oktober.
Mengenai pemotongan belanja yang disebutkan dalam surat Guterres kepada staf PBB, Dujarric mengatakan: "Kami melihat perjalanan dan perlengkapan kantor dalam hal penghematan biaya - hal-hal yang dapat segera kami kendalikan," katanya.
Anggaran dua tahunan reguler PBB untuk 2018 dan 2019 adalah sekitar USD5,4 miliar. AS adalah penyumbang terbesar, diikuti oleh Jepang, Cina, Jerman, Prancis, dan Inggris. Keenam negara itu bahu membahu lebih dari setengah anggaran reguler PBB.
Badan dunia ini memiliki anggaran pemeliharaan perdamaian yang besar dan terpisah, dengan AS juga menjadi penyumbang terbesar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres telah menulis pesan kepada staf PBB menguraikan keprihatinannya. Guterres mengatakan kekurangan uang tunai tidak pernah begitu serius dan begitu cepat. Ia pun meminta langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran non-staf.
"Kekurangan dana terutama disebabkan oleh kontribusi tertunda negara-negara anggota untuk anggaran rutin, kekurangan uang tunai baru-baru ini tidak seperti yang kita alami sebelumnya. Arus kas kami belum pernah separah ini pada awal tahun kalender, dan tren yang lebih luas juga mengkhawatirkan: kami kehabisan uang tunai lebih cepat dan tinggal batas merah lagi," tulis Guterres, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (27/7/2018).
"Saya telah mengajukan permohonan ke negara-negara anggota untuk membayar iuran mereka tepat waktu dan secara penuh, dan menyoroti risiko situasi saat ini menimbulkan pemberian mandat dan reputasi organisasi kami. Untuk bagian kami, kami akan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran, dengan fokus pada biaya non-staf," tulis Guterres.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric mengatakan hanya 112 dari 193 negara anggota PBB yang telah membayar iuran mereka sejauh ini.
Ia menjelaskan bahwa kekurangan uang tunai tidak biasa karena PBB tidak memiliki kendali atas waktu pembayaran oleh negara-negara anggota. Tapi masalahnya adalah kekurangan itu datang terlalu banyak dan terlalu cepat tahun ini.
"Kekurangan dana akan datang lebih awal dan lebih keras daripada tahun-tahun sebelumnya," katanya kepada wartawan.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki fleksibilitas sebagaimana pemerintah (memiliki) dalam hal mengontrol pendapatan dan waktu penghasilan. Kami bergantung pada negara-negara anggota untuk membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu," jelasnya.
Amerika Serikat (AS), yang menyumbang 22 persen dari anggaran reguler PBB saat ini, belum membayar iurannya. Tetapi Dujarric mengatakan bahwa PBB tidak menuding negara mana pun karena negara anggota memiliki tahun fiskal yang berbeda.
PBB harus menunggu berbulan-bulan sebelum dapat menerima pembayaran besar dari Washington ketika tahun fiskal AS dimulai pada 1 Oktober.
Mengenai pemotongan belanja yang disebutkan dalam surat Guterres kepada staf PBB, Dujarric mengatakan: "Kami melihat perjalanan dan perlengkapan kantor dalam hal penghematan biaya - hal-hal yang dapat segera kami kendalikan," katanya.
Anggaran dua tahunan reguler PBB untuk 2018 dan 2019 adalah sekitar USD5,4 miliar. AS adalah penyumbang terbesar, diikuti oleh Jepang, Cina, Jerman, Prancis, dan Inggris. Keenam negara itu bahu membahu lebih dari setengah anggaran reguler PBB.
Badan dunia ini memiliki anggaran pemeliharaan perdamaian yang besar dan terpisah, dengan AS juga menjadi penyumbang terbesar.
(ian)
