Meski Ditekan Washington, Australia Ogah Pindahkan Kedubes ke Yerusalem
Minggu, 17 Juni 2018 - 11:56 WIB
Meski Ditekan Washington, Australia Ogah Pindahkan Kedubes ke Yerusalem
A
A
A
CANBERRA - Australia tidak akan memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem meski ada tekanan dari Washington. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.
Partai Liberal Australia yang pernah dipimpin oleh Bishop baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat untuk menghentikan pengiriman bantuan kepada Otoritas Palestina sampai negara itu mengakhiri dana Martirnya. Dana tersebut, yang dioperasikan oleh Otoritas Palestina, adalah uang tunai bulanan yang diberikan kepada keluarga Palestina yang terbunuh, terluka atau dipenjara oleh pasukan Israel.
"Meskipun saya memahami sentimen di belakang resolusi ini, pemerintah Australia tidak akan memindahkan kedutaan kami ke Yerusalem," tegas Bishop yang dikutip Sputnik dari The Guardian, Minggu (17/6/2018).
"Isu Yerusalem adalah status akhir dan kami telah mempertahankan posisi itu selama beberapa dekade dan kami melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa setiap dukungan yang kami berikan kepada Otoritas Palestina hanya digunakan untuk tujuan yang kita tentukan," tambahnya.
Bishop juga menyatakan bahwa USD43 juta yang akan diberikan Australia kepada Otoritas Palestina selama tahun anggaran berikutnya, hanya akan digunakan untuk biaya kemanusiaan.
"Pendanaan kami kepada Otoritas Palestina tunduk pada nota kesepahaman, mendefinisikan tepatnya bagaimana digunakan dan tunduk pada audit yang sangat dekat untuk memastikan bahwa tidak ada dana dialihkan ke yang disebut dana Martir," jelasnya.
AS dan Australia adalah dua negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memberikan suara menentang resolusi yang mendesak penyelidikan internasional terhadap penggunaan kekuatan oleh dinas keamanan Israel atas warga Palestina yang tak bersenjata di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza bulan lalu.
Situasi di perbatasan Israel-Gaza telah memburuk secara signifikan selama beberapa bulan terakhir. Israel telah menggunakan senjata mematikan untuk menekan demonstrasi damai, dengan alasan masalah keamanan dan menyalahkan atas meningkatnya gerakan Hamas yang saat ini dikatakan mengatur Jalur Gaza.
Demonstrasi Great March of Return berakhir pada 15 Mei, bertepatan dengan Hari Nakba - memperingati 70 tahun eksodus Palestina yang dihasilkan dari deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Ketegangan dipicu ketika AS merelokasi kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei lalu. Yerusalem telah lama diklaim Israel sebagai Ibu Kota dan wilayah tidak terpisahkan, sebuah klaim yang ditolak oleh dunia internasional.
Partai Liberal Australia yang pernah dipimpin oleh Bishop baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat untuk menghentikan pengiriman bantuan kepada Otoritas Palestina sampai negara itu mengakhiri dana Martirnya. Dana tersebut, yang dioperasikan oleh Otoritas Palestina, adalah uang tunai bulanan yang diberikan kepada keluarga Palestina yang terbunuh, terluka atau dipenjara oleh pasukan Israel.
"Meskipun saya memahami sentimen di belakang resolusi ini, pemerintah Australia tidak akan memindahkan kedutaan kami ke Yerusalem," tegas Bishop yang dikutip Sputnik dari The Guardian, Minggu (17/6/2018).
"Isu Yerusalem adalah status akhir dan kami telah mempertahankan posisi itu selama beberapa dekade dan kami melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa setiap dukungan yang kami berikan kepada Otoritas Palestina hanya digunakan untuk tujuan yang kita tentukan," tambahnya.
Bishop juga menyatakan bahwa USD43 juta yang akan diberikan Australia kepada Otoritas Palestina selama tahun anggaran berikutnya, hanya akan digunakan untuk biaya kemanusiaan.
"Pendanaan kami kepada Otoritas Palestina tunduk pada nota kesepahaman, mendefinisikan tepatnya bagaimana digunakan dan tunduk pada audit yang sangat dekat untuk memastikan bahwa tidak ada dana dialihkan ke yang disebut dana Martir," jelasnya.
AS dan Australia adalah dua negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memberikan suara menentang resolusi yang mendesak penyelidikan internasional terhadap penggunaan kekuatan oleh dinas keamanan Israel atas warga Palestina yang tak bersenjata di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza bulan lalu.
Situasi di perbatasan Israel-Gaza telah memburuk secara signifikan selama beberapa bulan terakhir. Israel telah menggunakan senjata mematikan untuk menekan demonstrasi damai, dengan alasan masalah keamanan dan menyalahkan atas meningkatnya gerakan Hamas yang saat ini dikatakan mengatur Jalur Gaza.
Demonstrasi Great March of Return berakhir pada 15 Mei, bertepatan dengan Hari Nakba - memperingati 70 tahun eksodus Palestina yang dihasilkan dari deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Ketegangan dipicu ketika AS merelokasi kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei lalu. Yerusalem telah lama diklaim Israel sebagai Ibu Kota dan wilayah tidak terpisahkan, sebuah klaim yang ditolak oleh dunia internasional.
(ian)
