Indonesia-AS Sepakat Perkuat Kemitraan Strategis
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Michael Pompeo di Kementeria Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan di Markas PBB untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama Retno dengan Pompeo, sejak ia ditunjuk sebagai Menlu AS pada April 2018.
Dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (7/6/2018), pertemuan bilateral ini membahas upaya memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kedua Menlu memberi perhatian terhadap beberapa prioritas bidang kerja sama, antara lain kerja sama ekonomi, penanggulangan terorisme dan kerja sama pertahanan.
Dalam kaitan ini, Retno menyampaikan undangan kepada Pompeo untuk melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melakukan Pertemuan Annual Ministerial Strategic Dialogue, sebagai salah satu implementasi Kemitraan Strategis.
Kedua Menlu juga membahas kerja sama penanggulangan terorisme. Dalam hal ini, Menlu RI menekankan pentingnya isu pemberdayaan perempuan dalam upaya pemberantasan terorisme.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Amerika Serikat adalah dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam kaitan ini, Menlu RI mengharapkan dukungan AS pada pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018 yang akan datang.
Selain isu-isu bilateral, kedua Menlu membahas perkembangan berbagai isu kawasan dan global, termasuk isu Palestina. Menlu menyampaikan kembali posisi Indonesia mendukung perjuangan Palestina.
Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengharapkan AS dapat menjadi teman dan memperhatikan kepentingan dunia Islam.
Selain isu Palestina, kedua Menlu juga membahas isu lain, antara lain situasi di Semenanjung Korea, Indo-Pasifik.
Indonesia mengharapkan rencana KTT AS-Korea Utara dapat membuahkan hasil menuju de-nuklirisasi Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea, akan berkontribusi terhadap stabilitas di kawasan lebih luas, termasuk di Asia Tenggara.
Selain itu, kedua Menlu juga menegaskan pentingnya terus dijalan komunikasi mengenai pengembangan Indo-Pasifik yang inklusif, mengedepankan kerja sama dan penghormatan terhadap hukum Internasional.
Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama Retno dengan Pompeo, sejak ia ditunjuk sebagai Menlu AS pada April 2018.
Dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (7/6/2018), pertemuan bilateral ini membahas upaya memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kedua Menlu memberi perhatian terhadap beberapa prioritas bidang kerja sama, antara lain kerja sama ekonomi, penanggulangan terorisme dan kerja sama pertahanan.
Dalam kaitan ini, Retno menyampaikan undangan kepada Pompeo untuk melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melakukan Pertemuan Annual Ministerial Strategic Dialogue, sebagai salah satu implementasi Kemitraan Strategis.
Kedua Menlu juga membahas kerja sama penanggulangan terorisme. Dalam hal ini, Menlu RI menekankan pentingnya isu pemberdayaan perempuan dalam upaya pemberantasan terorisme.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Amerika Serikat adalah dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam kaitan ini, Menlu RI mengharapkan dukungan AS pada pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018 yang akan datang.
Selain isu-isu bilateral, kedua Menlu membahas perkembangan berbagai isu kawasan dan global, termasuk isu Palestina. Menlu menyampaikan kembali posisi Indonesia mendukung perjuangan Palestina.
Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengharapkan AS dapat menjadi teman dan memperhatikan kepentingan dunia Islam.
Selain isu Palestina, kedua Menlu juga membahas isu lain, antara lain situasi di Semenanjung Korea, Indo-Pasifik.
Indonesia mengharapkan rencana KTT AS-Korea Utara dapat membuahkan hasil menuju de-nuklirisasi Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea, akan berkontribusi terhadap stabilitas di kawasan lebih luas, termasuk di Asia Tenggara.
Selain itu, kedua Menlu juga menegaskan pentingnya terus dijalan komunikasi mengenai pengembangan Indo-Pasifik yang inklusif, mengedepankan kerja sama dan penghormatan terhadap hukum Internasional.
(ian)