PM Yordania Tolak Permintaan Demonstran
Senin, 04 Juni 2018 - 13:12 WIB
PM Yordania Tolak Permintaan Demonstran
A
A
A
AMMAN - Perdana Menteri (PM) Yordania Hani Mulki menolak mencabut rancangan undang-undang (RUU) reformasi pajak yang memicu unjuk rasa terbesar dalam lima tahun.
RUU itu didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF), tapi ditolak para demonstran. PM Mulki menyatakan nasib RUU itu tergantung pada keputusan parlemen. Ribuan demonstran telah menggelar unjuk rasa dekat kantor kabinet untuk tiga malam berturut-turut dengan agenda menentang RUU itu.
Mereka meneriakkan slogan-slogan antipemerintah dan mendesak Raja Abdullah memecat PM Mulki. Aparat keamanan memblokir jalan utama menuju kantor kabinet untuk mencegah para demonstran datang.
Para aktivis menyatakan ratusan orang juga menggelar unjuk rasa damai di kota-kota lain, termasuk Ramtha di utara dan Kota Maan di selatan. “Mengirim RUU tidak berarti parlemen akan setuju atau mendukung pasal-pasalnya. Parlemen memiliki keputusan sendiri,” kata Mulki setelah bertemu para pemimpin serikat buruh dan anggota parlemen.
Sejumlah serikat buruh menyatakan RUU pajak akan memperburuk standar kehidupan yang telah turun. RUU itu bagian dari langkah penghematan yang direkomendasikan IMF pada Yordania. Awal tahun ini pajak umum dinaikkan dan subsidi roti dihapus sebagai bagian rencana tiga tahun untuk memangkas utang sebesar USD37 miliar atau setara 95% dari produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah mengaku perlu dana untuk layanan publik dan berpendapat reformasi pajak mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan beban lebih besar pada pemilik pendapatan tinggi dan pegawai dengan gaji kecil tidak akan terkena pengaruh.
Mulki menjelaskan, IMF telah menyelesaikan misi terbaru di Yordania pada Kamis (31/5) dan berharap Yordania akan memutuskan pada pertengahan 2019 tentang reformasi yang diperlukan agar ekonomi kembali pulih. Raja Abdullah tampaknya mendukung Mulki.
Menurut Raja Abdullah, parlemen dan pemerintah harus melakukan dialog nasional untuk mencapai kompromi atas RUU itu. Kerajaan itu menyalahkan krisis regional menjadi penyebab memburuknya kondisi fiskal di negara yang tergantung pada bantuan tersebut.
Yordania memiliki perbatasan dengan Suriah di bagian utara dan Irak di bagian timur. Banyak pengungsi dari Suriah dan Irak datang ke Yordania untuk berlindung. Saat ini Yordania menampung ratusan ribu pengungsi dari konflik Suriah.
Para pengkritik menyatakan RUU itu akan merugikan warga miskin. Mereka menuduh para politisi menyalahgunakan dana publik dan korupsi. Ketua parlemen Atef Tarawneh menyatakan lebih dari 80 deputi, mayoritas di majelis dengan 130 kursi itu ingin pemerintah mencabut RUU pajak tersebut.
“Kami tidak ingin RUU yang didikte IMF,” kata Tarawneh setelah bertemu Mulki. Serikat buruh yang mewakili pegawai sektor swasta dan pegawai negeri menyatakan pemerintah telah menyerah pada permintaan IMF dan kesenjangan meningkat antara warga kaya dan miskin di negara dengan 8 juta jiwa tersebut. (Syarifudin)
RUU itu didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF), tapi ditolak para demonstran. PM Mulki menyatakan nasib RUU itu tergantung pada keputusan parlemen. Ribuan demonstran telah menggelar unjuk rasa dekat kantor kabinet untuk tiga malam berturut-turut dengan agenda menentang RUU itu.
Mereka meneriakkan slogan-slogan antipemerintah dan mendesak Raja Abdullah memecat PM Mulki. Aparat keamanan memblokir jalan utama menuju kantor kabinet untuk mencegah para demonstran datang.
Para aktivis menyatakan ratusan orang juga menggelar unjuk rasa damai di kota-kota lain, termasuk Ramtha di utara dan Kota Maan di selatan. “Mengirim RUU tidak berarti parlemen akan setuju atau mendukung pasal-pasalnya. Parlemen memiliki keputusan sendiri,” kata Mulki setelah bertemu para pemimpin serikat buruh dan anggota parlemen.
Sejumlah serikat buruh menyatakan RUU pajak akan memperburuk standar kehidupan yang telah turun. RUU itu bagian dari langkah penghematan yang direkomendasikan IMF pada Yordania. Awal tahun ini pajak umum dinaikkan dan subsidi roti dihapus sebagai bagian rencana tiga tahun untuk memangkas utang sebesar USD37 miliar atau setara 95% dari produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah mengaku perlu dana untuk layanan publik dan berpendapat reformasi pajak mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan beban lebih besar pada pemilik pendapatan tinggi dan pegawai dengan gaji kecil tidak akan terkena pengaruh.
Mulki menjelaskan, IMF telah menyelesaikan misi terbaru di Yordania pada Kamis (31/5) dan berharap Yordania akan memutuskan pada pertengahan 2019 tentang reformasi yang diperlukan agar ekonomi kembali pulih. Raja Abdullah tampaknya mendukung Mulki.
Menurut Raja Abdullah, parlemen dan pemerintah harus melakukan dialog nasional untuk mencapai kompromi atas RUU itu. Kerajaan itu menyalahkan krisis regional menjadi penyebab memburuknya kondisi fiskal di negara yang tergantung pada bantuan tersebut.
Yordania memiliki perbatasan dengan Suriah di bagian utara dan Irak di bagian timur. Banyak pengungsi dari Suriah dan Irak datang ke Yordania untuk berlindung. Saat ini Yordania menampung ratusan ribu pengungsi dari konflik Suriah.
Para pengkritik menyatakan RUU itu akan merugikan warga miskin. Mereka menuduh para politisi menyalahgunakan dana publik dan korupsi. Ketua parlemen Atef Tarawneh menyatakan lebih dari 80 deputi, mayoritas di majelis dengan 130 kursi itu ingin pemerintah mencabut RUU pajak tersebut.
“Kami tidak ingin RUU yang didikte IMF,” kata Tarawneh setelah bertemu Mulki. Serikat buruh yang mewakili pegawai sektor swasta dan pegawai negeri menyatakan pemerintah telah menyerah pada permintaan IMF dan kesenjangan meningkat antara warga kaya dan miskin di negara dengan 8 juta jiwa tersebut. (Syarifudin)
(nfl)
