Efek 'Revolusi Senyap' Irlandia, Irlandia Utara Tuntut Perubahan

BELFAST - Kemenangan kelompok hak aborsi dalam referendum di Irlandia, yang disebut sebagai revolusi senyap, mulai memberikan efek domino. Aktivis hak aborsi Irlandia Utara mulai menyuarakan hal yang sama. Mereka menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai larangan aboris era Victoria di negara itu.

Para pemilih di republik Katolik Irlandia yang sangat konservatif diperkirakan mendukung referendum dengan perbandingan lebih dari dua melawan satu. Hal ini mendorong para pengunjuk rasa melintasi perbatasan untuk meningkatkan tuntutan mereka akan perubahan.

Sebuah provinsi yang konservatif secara sosial di mana iman Katolik dan Protestan memiliki pengaruh kuat, Irlandia Utara memungkinkan aborsi hanya ketika kehidupan seorang ibu berada dalam bahaya. Hukuman untuk menjalani atau melakukan aborsi yang melanggar hukum adalah penjara seumur hidup.

"Tidak boleh dilupakan bahwa kami, wanita di Irlandia Utara masih dianiaya oleh larangan aborsi di era Victoria," kata Grainne Teggart, manajer kampanye Irlandia Utara untuk Amnesty International dalam sebuah pernyataan.

"Itu munafik, merendahkan, dan menghina wanita Irlandia Utara sehingga kami terpaksa melakukan perjalanan untuk layanan perawatan kesehatan yang penting tetapi tidak dapat mengaksesnya di negeri sendiri. Kita tidak bisa ditinggalkan di sudut Inggris dan di pulau Irlandia sebagai warga negara kelas dua," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (27/5/2018)

Seruan itu termasuk banding oleh British Pregnancy Advisory Service (Bpas), sebaliknya diarahkan pada pemerintah Perdana Menteri Theresa May di London.

Kantor Pemerintah Inggris Irlandia Utara menolak berkomentar, mengatakan itu adalah masalah yang penting.

"Demonstrasi untuk perubahan dijadwalkan akan berlangsung di Balai Kota Belfast pada hari Senin mendatang," kata kelompok Solidarity with Repeal.

Jim Wells, anggota dari Partai Unionis Sosial yang konservatif secara sosial yang mendukung pemerintah minoritas May, mengatakan hasil di selatan adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan untuk perlindungan anak yang belum lahir di Irlandia Utara.

"Meskipun sangat kecewa dengan referendum kemarin, gerakan Pro Life sekarang harus melipatgandakan upayanya untuk mencegah perubahan hukum di Irlandia Utara," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dublin berencana untuk membawa undang-undang yang memungkinkan aborsi tanpa pembatasan hingga 12 minggu ke kehamilan pada tahun ini. Hal ini meningkatkan prospek bahwa perempuan di Irlandia Utara mungkin mulai melakukan perjalanan ke perbatasan sebelah selatan untuk terminasi.

Mahkamah Agung di London diperkirakan akan membuat keputusan dalam beberapa bulan ke depan dalam kasus yang mempertimbangkan apakah hukum aborsi Irlandia Utara melanggar hak-hak perempuan.

Majelis terpilih Irlandia Utara memiliki hak untuk membawa undang-undang aborsi sejalan dengan sisa dari Inggris, tetapi memilih menentang melakukannya pada Februari 2016 dan majelis belum duduk sejak pemerintah devolusi runtuh pada Januari 2017.