Kemenangan Maduro Dikecam Dunia
Selasa, 22 Mei 2018 - 11:02 WIB
Kemenangan Maduro Dikecam Dunia
A
A
A
CARACAS - Pemimpin sosialis Venezuela Nicolas Maduro menuai kritik internasional setelah terpilih kembali dalam pemilu presiden.
Kemenangan Maduro pun menegaskan kembali kekuasaannya di negara anggota OPEC yang diterpa krisis tersebut. Pria berusia 55 tahun itu memuji kemenangannya sebagai keberhasilan melawan imperialisme. Oposisi menolak mengakui hasil pemilu karena dianggap penuh kecurangan.
Ribuan pendukung Maduro mengenakan baret merah, saling berpelukan dan menari di luar istana kepresidenan Miraflores saat hasil pemilu diumumkan. Mereka pun membawa bendera nasional Venezuela berwarna kuning, biru dan merah.
“Revolusi tetap bertahan di sini!” ujar Maduro di depan para pendukungnya. Dia berjanji memprioritaskan pemulihan ekonomi setelah lima tahun resesi di negara dengan penduduk 30 juta jiwa tersebut.
“Ayo, Nico!” teriak para pendukungnya dalam pesta kemenangan di pusat kota Caracas.
“Kita tidak boleh berlindung pada imperium mana pun, atau pergi ke Dana Moneter Internasional (IMF) seperti yang dilakukan Argentina. Oposisi harus meninggalkan kita sendiri untuk memerintah,” papar pendukung pemerintah Ingrid Sequera, 51, yang mengenakan kaos dengan logo mata mendiang pemimpin Venezuela Hugo Chavez.
Amerika Serikat (AS) menganggap hasil pemilu Venezuela itu palsu. AS mengancam menerapkan sanksi pada sektor minyak Venezuela. Sanksi itu akan semakin memperberat kondisi Venezuela yang perekonomiannya telah mengalami dampak penurunan harga minyak, hilangnya talenta dan infrastruktur yang buruk. Uni Eropa (UE) dan negara-negara Amerika Latin kembali memperingatkan bahwa pemilu itu digelar secara tidak jujur.
Presiden Cile Sebastian Pinera mengungkapkan pendapatnya tentang pemilu pada Minggu (20/5) tersebut. “Pemilu Venezuela tidak memenuhi standar minimal demokrasi sesungguhnya. Seperti sebagian besar bangsa-bangsa demokratis, Cile tidak mengakui pemilu itu,” papar Pinera, dikutip kantor berita Reuters.
Pemerintah Panama mengikuti langkah tersebut dengan tidak akan mengakui hasil pemilu. Namun negara sayap kiri Kuba dan El Salvador menyambut hasil pemilu tersebut.
Oposisi utama Venezuela telah memboikot pemilu itu setelah dua tokoh utama mereka dilarang mengikuti pesta demokrasi itu. Otoritas juga melarang koalisi dan berbagai partai menggunakan nama mereka.
Komisi pemilu diisi oleh para pendukung setia Maduro. Pemerintah menggunakan berbagai sumber daya negara selama kampanye dan memaksa pegawai negeri untuk memilih Maduro.
Komisi pemilu menyatakan Maduro meraih 5,8 juta suara, dibandingkan penantang utamanya Henri Falcon yang hanya mendapat 1,8 juta suara. Falcon merupakan mantan gubernur yang bersikeras tetap mengikuti pemilu meski kubu oposisi lainnya memboikot.
Tingkat partisipasi pemilih mencapai 46%, turun dari 80% pada pemilu presiden sebelumnya pada 2013. Falcon menyerukan pemilu baru karena pemerintah menempatkan hampir 13.000 posko “spot merah” yang pro-pemerintah dekat tempat pemungutan suara (TPS) di penjuru negeri.
Sebagian besar warga miskin Venezuela diminta memindai kartu tanah air yang dikeluarkan negara di tenda-tenda merah setelah memberi suara di TPS dengan harapan mendapat “hadiah” yang dijanjikan Maduro. Kartu tanah air itu diperlukan untuk mendapat berbagai tunjangan termasuk kotak makanan dan transfer uang.
Maduro sekarang menghadapi tugas besar untuk membebani krisis ekonomi yang masih terjadi. Maduro tampaknya tidak menawarkan perubahan pada kebijakan negara yang telah berlangsung puluhan tahun.
Mata uang bolivar turun 99% sepanjang tahun lalu dan inflasi mencapai 14.000% per tahun menurut data Majelis Nasional. Lebih lanjut, sejumlah kreditor menyatakan Venezuela memiliki utang luar negeri yang tak terbayar semakin banyak. Adapun perusahaan minyak ConocoPhillips telah mengambil aksi agresif menyita aset perusahaan negara PDVSA terkait nasionalisasi 2007.
Meski terus dikritik Barat, Maduro dapat meraih dukungan dari China dan Rusia yang menyediakan pendanaan miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Lu Kang menyatakan Beijing yakin pemerintah dan rakyat Venezuela dapat mengatasi masalah mereka sendiri dan semua pihak harus menghormati pilihan rakyat Venezuela. (Syarifudin)
Kemenangan Maduro pun menegaskan kembali kekuasaannya di negara anggota OPEC yang diterpa krisis tersebut. Pria berusia 55 tahun itu memuji kemenangannya sebagai keberhasilan melawan imperialisme. Oposisi menolak mengakui hasil pemilu karena dianggap penuh kecurangan.
Ribuan pendukung Maduro mengenakan baret merah, saling berpelukan dan menari di luar istana kepresidenan Miraflores saat hasil pemilu diumumkan. Mereka pun membawa bendera nasional Venezuela berwarna kuning, biru dan merah.
“Revolusi tetap bertahan di sini!” ujar Maduro di depan para pendukungnya. Dia berjanji memprioritaskan pemulihan ekonomi setelah lima tahun resesi di negara dengan penduduk 30 juta jiwa tersebut.
“Ayo, Nico!” teriak para pendukungnya dalam pesta kemenangan di pusat kota Caracas.
“Kita tidak boleh berlindung pada imperium mana pun, atau pergi ke Dana Moneter Internasional (IMF) seperti yang dilakukan Argentina. Oposisi harus meninggalkan kita sendiri untuk memerintah,” papar pendukung pemerintah Ingrid Sequera, 51, yang mengenakan kaos dengan logo mata mendiang pemimpin Venezuela Hugo Chavez.
Amerika Serikat (AS) menganggap hasil pemilu Venezuela itu palsu. AS mengancam menerapkan sanksi pada sektor minyak Venezuela. Sanksi itu akan semakin memperberat kondisi Venezuela yang perekonomiannya telah mengalami dampak penurunan harga minyak, hilangnya talenta dan infrastruktur yang buruk. Uni Eropa (UE) dan negara-negara Amerika Latin kembali memperingatkan bahwa pemilu itu digelar secara tidak jujur.
Presiden Cile Sebastian Pinera mengungkapkan pendapatnya tentang pemilu pada Minggu (20/5) tersebut. “Pemilu Venezuela tidak memenuhi standar minimal demokrasi sesungguhnya. Seperti sebagian besar bangsa-bangsa demokratis, Cile tidak mengakui pemilu itu,” papar Pinera, dikutip kantor berita Reuters.
Pemerintah Panama mengikuti langkah tersebut dengan tidak akan mengakui hasil pemilu. Namun negara sayap kiri Kuba dan El Salvador menyambut hasil pemilu tersebut.
Oposisi utama Venezuela telah memboikot pemilu itu setelah dua tokoh utama mereka dilarang mengikuti pesta demokrasi itu. Otoritas juga melarang koalisi dan berbagai partai menggunakan nama mereka.
Komisi pemilu diisi oleh para pendukung setia Maduro. Pemerintah menggunakan berbagai sumber daya negara selama kampanye dan memaksa pegawai negeri untuk memilih Maduro.
Komisi pemilu menyatakan Maduro meraih 5,8 juta suara, dibandingkan penantang utamanya Henri Falcon yang hanya mendapat 1,8 juta suara. Falcon merupakan mantan gubernur yang bersikeras tetap mengikuti pemilu meski kubu oposisi lainnya memboikot.
Tingkat partisipasi pemilih mencapai 46%, turun dari 80% pada pemilu presiden sebelumnya pada 2013. Falcon menyerukan pemilu baru karena pemerintah menempatkan hampir 13.000 posko “spot merah” yang pro-pemerintah dekat tempat pemungutan suara (TPS) di penjuru negeri.
Sebagian besar warga miskin Venezuela diminta memindai kartu tanah air yang dikeluarkan negara di tenda-tenda merah setelah memberi suara di TPS dengan harapan mendapat “hadiah” yang dijanjikan Maduro. Kartu tanah air itu diperlukan untuk mendapat berbagai tunjangan termasuk kotak makanan dan transfer uang.
Maduro sekarang menghadapi tugas besar untuk membebani krisis ekonomi yang masih terjadi. Maduro tampaknya tidak menawarkan perubahan pada kebijakan negara yang telah berlangsung puluhan tahun.
Mata uang bolivar turun 99% sepanjang tahun lalu dan inflasi mencapai 14.000% per tahun menurut data Majelis Nasional. Lebih lanjut, sejumlah kreditor menyatakan Venezuela memiliki utang luar negeri yang tak terbayar semakin banyak. Adapun perusahaan minyak ConocoPhillips telah mengambil aksi agresif menyita aset perusahaan negara PDVSA terkait nasionalisasi 2007.
Meski terus dikritik Barat, Maduro dapat meraih dukungan dari China dan Rusia yang menyediakan pendanaan miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Lu Kang menyatakan Beijing yakin pemerintah dan rakyat Venezuela dapat mengatasi masalah mereka sendiri dan semua pihak harus menghormati pilihan rakyat Venezuela. (Syarifudin)
(nfl)
