Yordania Desak UE Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina
Kamis, 17 Mei 2018 - 10:21 WIB
Yordania Desak UE Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina
A
A
A
AMMAN - Yordania mendesak Uni Eropa (UE) untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Menurut Yordania itu merupakan prasyarat untuk mendapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, pada pertemuan dengan para duta besar negara-negara Uni Eropa di Amman. Safadi juga menyerukan tindakan segera untuk mendukung pembentukan komite internasional untuk menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Israel dengan membunuh warga sipil di Jalur Gaza.
Ia mengatakan kejahatan berkelanjutan oleh Israel tanpa adanya tanggapan internasional akan mengarah ke siklus kekerasan baru yang akan mempengaruhi kawasan, Eropa dan seluruh dunia. Ia menekankan bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting untuk stabilitas internasional.
"Praktik Israel dan kurangnya solusi untuk konflik memperburuk situasi dan meningkatkan keputusasaan, yang menghasilkan lebih banyak kekerasan dan ekstremisme," kata Safadi seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (17/5/2018).
Safadi meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi Palestina dari tindakan ilegal Israel dan agresi terhadap Palestina.
Ia lantas memperingatkan terhadap konsekuensi serius dari tindakan sepihak Israel yang berusaha memaksakan realitas baru di lapangan, merusak upaya perdamaian dan mengubah identitas Arab Yerusalem.
Safadi mengatakan bahwa Yerusalem adalah kunci untuk perdamaian dan mewujudkan hak-hak sah orang Palestina adalah suatu keharusan untuk perdamaian dan stabilitas regional.
Safadi menambahkan bahwa Yordania akan mengerahkan seluruh upaya untuk melestarikan situs-situs suci di Yerusalem.
Lebih jauh Safadi mengutuk langkah Amerika Serikat (AS) untuk merelokasi kedutaannya di Israel ke Yerusalem dan mengakui kota suci itu sebagai ibu kota Israel.
Dia menambahkan bahwa Yordania akan bekerja bersama dengan negara-negara Arab, Uni Eropa dan semua mitra internasional untuk mencapai perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara yang sejalan dengan prakarsa perdamaian Arab dan resolusi legitimasi internasional.
Pernyataan itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, pada pertemuan dengan para duta besar negara-negara Uni Eropa di Amman. Safadi juga menyerukan tindakan segera untuk mendukung pembentukan komite internasional untuk menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Israel dengan membunuh warga sipil di Jalur Gaza.
Ia mengatakan kejahatan berkelanjutan oleh Israel tanpa adanya tanggapan internasional akan mengarah ke siklus kekerasan baru yang akan mempengaruhi kawasan, Eropa dan seluruh dunia. Ia menekankan bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting untuk stabilitas internasional.
"Praktik Israel dan kurangnya solusi untuk konflik memperburuk situasi dan meningkatkan keputusasaan, yang menghasilkan lebih banyak kekerasan dan ekstremisme," kata Safadi seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (17/5/2018).
Safadi meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi Palestina dari tindakan ilegal Israel dan agresi terhadap Palestina.
Ia lantas memperingatkan terhadap konsekuensi serius dari tindakan sepihak Israel yang berusaha memaksakan realitas baru di lapangan, merusak upaya perdamaian dan mengubah identitas Arab Yerusalem.
Safadi mengatakan bahwa Yerusalem adalah kunci untuk perdamaian dan mewujudkan hak-hak sah orang Palestina adalah suatu keharusan untuk perdamaian dan stabilitas regional.
Safadi menambahkan bahwa Yordania akan mengerahkan seluruh upaya untuk melestarikan situs-situs suci di Yerusalem.
Lebih jauh Safadi mengutuk langkah Amerika Serikat (AS) untuk merelokasi kedutaannya di Israel ke Yerusalem dan mengakui kota suci itu sebagai ibu kota Israel.
Dia menambahkan bahwa Yordania akan bekerja bersama dengan negara-negara Arab, Uni Eropa dan semua mitra internasional untuk mencapai perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara yang sejalan dengan prakarsa perdamaian Arab dan resolusi legitimasi internasional.
(ian)
